Channel9.id – Jakarta. Lingkaran Suara Publik (LSP) telah menyelenggarakan survei opini publik terkait persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik saat ini di era Bergejolak, Tidak Pasti, Kompleks, dan Tidak Jelas (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous/VUCA).
Survei ini mempertanyakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam tiga bulan terakhir (Desember 2022 – Februari 2023). Hasilnya, sebanyak 68,9 persen publik mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Hanya ada 14,9 persen yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas.
Jika dibandingkan dengan tiga bulan 2022 lalu (September-November 2022), mayoritas publik atau 35,4 persen menilai kondisi perekonomian rumah tangganya biasa saja. Angka persentase yang menyatakan lebih buruk dan jauh lebih buruk sebesar 20,9 persen. Sementara yang menyatakan jauh lebih baik dan lebih baik sebesar 26,5 persen.
Sementara untuk tingkat kepercayaan, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih dipercaya (sangat percaya dan percaya) oleh 70,6 persen publik. Hanya ada 18,6 persen publik yang meragukan dan 8,9 persen yang mengaku tidak percaya dan sangat tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Survei juga menanyakan beberapa isu nasional yang tengah marak dibicarakan. Pertanyaan terkait tingkat persetujuan pemindahan ibukota negara (IKN) menyebutkan bahwa mayoritas publik atau 47,3 persen mengaku setuju ibukota negara dipindah dari Jawa (Jakarta) ke Kalimantan (Kalimantan Timur). Sementara yang tidak setuju sebesar 43,8 persen. Angka persentase terpaut tipis sehingga LPS menduga masih ada kontroversi di tengah masyarakat.
Isu berikut yang ditanyakan adalah terkait sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Sebanyak 70,2 persen publik mengaku suka jika sistem pemilu tetap dengan proporsional terbuka, sedangkan 20,7 persen publik tidak suka. Sementara untuk sistem pemilu proporsional tertutup, publik yang mengaku suka ada 55,9 persen dan yang tidak suka sebanyak 43,3 persen.
Terkait isu penundaan pemilu yang muncul kembali pascaputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan tuntutan Partai Prima agar pemilu ditunda, mayoritas publik atau 75,1 persen tidak setuju dengan keputusan tersebut dan yang setuju hanya 21,3 persen.
Adapun dalam survei ini, LSP menghimpun jawaban dari 1.230 sampel yang disebar di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini digelar LSP pada 1-10 Maret 2023 menggunakan metode pengumpulan data, yakni wawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Menggunakan metode ini, margin of error survei kurang lebih sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Temuan survei ini merupakan temuan saat survei dilaksanakan atau bersifat sementara. Pendapat atau sikap senantiasa berubah-ubah dari satu waktu ke waktu lain.
Baca juga: Survei: 70,1% Publik Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf
HT
