Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) untuk menyukseskan program swasembada pangan. Dukungan tersebut dapat menggunakan APBD, Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya.
Hal itu disampaikan Tito setelah menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Tito mengatakan, penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dalam menjalankan kebijakan swasembada pangan di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendukung sarana dan prasarana yang menunjang tugas mereka, terutama BPP di tingkat kecamatan.
“Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” ujar Tito.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, Tito berharap kebijakan swasembada pangan dapat berjalan efektif hingga tingkat lapangan. Kementan juga akan memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan agar kembali optimal digunakan para penyuluh.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan, berdasarkan data per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di Indonesia yang memanfaatkan 5.836 unit BPP.
Amran memastikan Kementan akan mempercepat perbaikan BPP yang rusak melalui penyesuaian anggaran. Perbaikan bangunan dengan kerusakan berat ditargetkan selesai dalam dua bulan, sedangkan seluruh perbaikan diharapkan tuntas pada tahun depan.
“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian Insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya,” kata Amran.
Amran juga mengapresiasi peran Tito dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Menurutnya, koordinasi Kemendagri dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Tekan Impor Beras Hingga 90%, Zulhas Tegaskan Pentingnya Swasembada Pangan
