Connect with us

Hot Topic

Tokoh NU Nilai KPU Tak Punya Sense of Crissis Jalankan Pilkada

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Tokoh Nahdhatul Ulama (NU), KH Halim Mahfud, yang juga cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Azhari, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memiliki sense of crissis ketika menyelenggarakan Pilkada di era pandemi.

“KPU dan KPUD sudah biasa menyelenggarakan Pilkada. Tetapi situasi Pilkada kali ini berbeda, karena di tengah pandemi. Jadi seharusnya ada sense of crissis. Ini yang tidak nampak dalam Pilkada kali ini,” katanya saat dihubungi Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak Ditunda Apabila Syarat Kesehatan Tidak Terpenuhi 

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Semplak Jombang ini, tugas sebagai penyelenggara akan sukses jika jumlah pemilih yang besar dan melahirkan pimpinan daerah dengan aman.

“Proses Pilkada harus tetap jalan, tetapi harus dipikirkan juga tak sekedar mengajak sebanyak-banyaknya orang terlibat dalam Pilkada, tetapi juga harus dipikirkan keselamatan dan kesehatan warga,” katanya.

Gus Iim panggilan Halim Mahfudz, sangat kecewa saat terjadi arak-arakan pendaftaran calon kepala daerah. Harusnya KPU dan KPUD bisa lebih maksimal mencegah itu terjadi, ini belum terlambat masih ada tahapan kampanye sebelum puncaknya di pencoblosan dan penetapan pemenang.  Tak boleh lagi ada kerumunan massa, ujarnya.

“Pemerintah, Kemendagri, DPR, Polri sudah menyampaikan akan ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Bahkan sampai seniman protes, mereka tersinggung saat mencari makan di tempat yang lebih aman dilarang, sekarang malah dibolehkan berkonser yang lebih berbahaya. Semua ini harus menjadi perhatian KPU,” ujar ulama yang juga Master Sejarah Kajian Islam Asia Tenggara dari Cornell University AS ini.

Jadi, menurut Gus Iim, KPU dan KPUD harus lebih fokus. Mereka punya kewenangan dalam PKPU dan dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, jika ada kesulitan menegakkan aturan.  Jangan main lempar masalah ke Presiden atau Kemendagri, karena KPU adalaha penyelenggara utama Pemilu maupun Pilkada serentak 2020 ujar Gus Iim.

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Pemerintah Batalkan Beli Vaksin dari Cina, IDI: Kebijakan Bagus Sekali

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengapresiasi keputusan pemerintah untuk membatalkan membeli vaksin virus Corona SARS-CoV2 (Covid-19) dari Cina pada November 2020 mendatang. IDI Menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/ UEA) vaksin-vaksin tersebut karena masih harus mengumpulkan bukti keamanan vaksin.

“Yang dilakukan presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan adalah kebijakan yang bagus sekali,” kata Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban, Sabtu (24/10) seperti dikutip Republika.

Zubairi menilai, pemerintah telah melakukan evaluasi. Dari evaluasi kemudian memutuskan menunda atau membatalkan mendatangkan vaksin tersebut karena UEA belum diberikan oleh BPOM.

Baca juga: DPR Minta Vaksin Covid-19 Digratiskan

Ia juga mengapresiasi tindakan pemerintah yang menghargai BPOM dalam memberikan penilaian sebelum memberikan UEA. Zubairi mengakui, dibutuhkan cukup bukti bahwa vaksin memang ini darurat, diperlukan, dan belum ditemukan obat Covid-19 yang efektif untuk menyembuhkan dan pertimbangan lainnya.

Sedangkan data yang dibutuhkan BPOM untuk mengambil keputusan rasanya belum cukup atau tersedia. “Jadi, saya kira pemerintah amat bijak memutuskan bahwa ternyata vaksin harus aman dan efektif,” kata Zubairi.

Ia memprediksi mungkin UEA akan diberikan pada akhir Desember 2020 karena BPOM terlebih dahulu harus mengumpulkan data. Sebab, keputusan yang diambil harus berdasarkan bukti ilmiah.

Zubairi pun tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, baik sebelum atau sesudah vaksin ditemukan. Sebab, vaksinasi bertujuan melindungi yang disuntik agar menjadi kebal terhadap virus dan akhirnya pandemi berhenti.

Namun, dia melanjutkan, untuk menghentikan pandemi maka diperlukan 70 persen penduduk suatu negara yang divaksin. “Artinya kalau penduduk Indonesia sekitar 270 juta maka sebanyak 180-190 juta penduduk yang tersebar di Nusantara perlu disuntik dan itu membutuhkan waktu lama, tidak bisa selesai dalam sebulan dua bulan,” katanya.

Oleh karena itu, Zubairi meminta protokol kesehatan tetap dilakukan sampai 70 persen penduduk selesai divaksin dan tidak ada lagi penularan atau kasus baru.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan vaksin untuk menanggulangi Covid-19 dari Cina tidak jadi datang pada November 2020. Sebab, kata dia, Presiden Joko Widodo meminta produksi vaksin Covid-19 tidak terburu buru.

Dalam paparannya di acara Lemhanas yang disiarkan secara live streaming, Luhut menjelaskan bahwa dia ditelepon Presiden untuk memastikan vaksin yang datang dari Cina (Sinovac) harus tetap melalui prosedur otorisasi.

“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja, (tapi) tidak tercapai minggu kedua November,” ujar Luhut, Jumat (23/10).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Gempa 5,9 M Guncang Pangandaran

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gempa dengan magnitudo 5,9 mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (25/10) pagi pukul 7.56 WIB . Getaran gempa juga terasa kuat wilayah terdekat Pangandaran, di antaranya Ciamis dan Tasikmalaya.

Menurut situs Badan Meteorologi, Klimatilogi, dan Geofisika, pusat gempa berada di 8,22 LS-107,87 BT, 90 kilometer Kabupaten Pangandaran. Gempa terjadi di kedalaman 10 kilometer.

Baca juga: Gempa di Sukabumi Terasa Hingga Jakarta, Ini Respons Warganet

Berdasarkan rilis BMKG, gempa yang berpusat di kedalaman 10 kilometer itu tak berpotensi tsunami. BKMG juga meminta agar warga waspada dengan gempa susulan dalam situs resminya.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” tulis pihak BMKG.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, getaran gempa 5,9 magnitudo pada MInggu pagi ini terasa di Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Continue Reading

Hot Topic

Momen Gus Nur Salat Maghrib Berjamaah di Bareskrim di Sela Pemeriksaan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur kini menjalani pemeriksaan intensif, setelah tiba di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, tadi siang. Di sela pemeriksaan, penyidik memberikan kesempatan Gus Nur untuk menunaikan ibadah salat maghrib.

“Tadi azan, kami istirahat sebentar dari pemeriksaan. Kami berikan tersangka waktu isoma (istirahat, salat, makan) yang merupakan hak tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi kepada detikcom, Sabtu (24/10).

Slamet menuturkan pemeriksaan dilanjutkan usai Gus Nur menunaikan salat dan menyantap makanan. Dari foto yang diterima awak Media, Gus Nur terlihat mengenakan baju koko putih dan celana panjang hitam.

Baca juga: Gus Nur Ditangkap di Malang, Diduga Lakukan Ujaran Kebencian 

Gus Nur nampak menunaikan salat berjamaah dengan penyidik. Salat berjamaah ini diimami oleh seorang penyidik Bareskrim yang mengenakan seragam biru dongker bertuliskan ‘Siber Polri’ pada bagian punggungnya.

Seperti diketahui, Gus Nur ditangkap di kediamannya, Malang, Jawa Timur (Jatim) tengah malam tadi. Gus Nur dibawa langsung dari kediamannya di Malang, Jawa Timur ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Ia dinilai menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait NU. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube MUNJIAT Channel pada 16 Oktober 2020.

Gus Nur mulanya dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri kemarin. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/BARESKRIM tanggal 21 Oktober 2020. Azis selaku pelapor mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik.

Kini Gus Nur berstatus tersangka. Slamet sebelumnya menjelaskan keputusan menahan atau tidak Gus Nur ditentukan dalam 1 x 24 jam usai penangkapan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC