Channel9.id-Jakarta. Tokoh Nahdhatul Ulama (NU), KH Halim Mahfud, yang juga cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Azhari, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memiliki sense of crissis ketika menyelenggarakan Pilkada di era pandemi.
“KPU dan KPUD sudah biasa menyelenggarakan Pilkada. Tetapi situasi Pilkada kali ini berbeda, karena di tengah pandemi. Jadi seharusnya ada sense of crissis. Ini yang tidak nampak dalam Pilkada kali ini,” katanya saat dihubungi Jombang, Jawa Timur.
Baca juga: KPU: Pilkada Serentak Ditunda Apabila Syarat Kesehatan Tidak Terpenuhi
Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Semplak Jombang ini, tugas sebagai penyelenggara akan sukses jika jumlah pemilih yang besar dan melahirkan pimpinan daerah dengan aman.
“Proses Pilkada harus tetap jalan, tetapi harus dipikirkan juga tak sekedar mengajak sebanyak-banyaknya orang terlibat dalam Pilkada, tetapi juga harus dipikirkan keselamatan dan kesehatan warga,” katanya.
Gus Iim panggilan Halim Mahfudz, sangat kecewa saat terjadi arak-arakan pendaftaran calon kepala daerah. Harusnya KPU dan KPUD bisa lebih maksimal mencegah itu terjadi, ini belum terlambat masih ada tahapan kampanye sebelum puncaknya di pencoblosan dan penetapan pemenang. Tak boleh lagi ada kerumunan massa, ujarnya.
“Pemerintah, Kemendagri, DPR, Polri sudah menyampaikan akan ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Bahkan sampai seniman protes, mereka tersinggung saat mencari makan di tempat yang lebih aman dilarang, sekarang malah dibolehkan berkonser yang lebih berbahaya. Semua ini harus menjadi perhatian KPU,” ujar ulama yang juga Master Sejarah Kajian Islam Asia Tenggara dari Cornell University AS ini.
Jadi, menurut Gus Iim, KPU dan KPUD harus lebih fokus. Mereka punya kewenangan dalam PKPU dan dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, jika ada kesulitan menegakkan aturan. Jangan main lempar masalah ke Presiden atau Kemendagri, karena KPU adalaha penyelenggara utama Pemilu maupun Pilkada serentak 2020 ujar Gus Iim.
