Tomsi Tohir: Anggaran Daerah Harus Berdampak bagi Rakyat
Nasional

Tomsi Tohir: Anggaran Daerah Harus Berdampak bagi Rakyat

Channel9.id-Jakarta. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan anggaran untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Belanja daerah harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Berdasarkan rilis yang diterima Channel9.id, Kamis (19/11/2026), pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta. Kegiatan tersebut mengusung tema penguatan kapasitas fiskal daerah melalui sinergi kebijakan pusat dan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.

“Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ,” kata Tomsi.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menyoroti masih lemahnya kapasitas fiskal sebagian besar daerah. Karena itu, Pemda diminta lebih optimal menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah sesuai potensi daerah.

Ia mencontohkan, masih banyak BUMD yang belum dikembangkan berdasarkan karakteristik dan keunggulan wilayah masing-masing. Daerah yang memiliki potensi pertanian maupun perikanan, misalnya, belum tentu memiliki BUMD yang bergerak di sektor tersebut.

“Dari analisa BUMD saja, masih banyak daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana,” terangnya.

Tomsi juga meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengawal kualitas belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan secara berkala. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran sesuai kebutuhan, serta hasil yang dapat diukur.

Program yang tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, perlu dievaluasi untuk kemudian dicoret atau diganti dengan kegiatan yang lebih produktif.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran. Pemda juga harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah perlu dilakukan bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pemda juga diminta tetap memusatkan perhatian pada program-program strategis nasional agar anggaran tidak terserap untuk kegiatan yang kurang bermanfaat.

Selain itu, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian meliputi angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia,” pungkasnya.

Baca juga: Tomsi Tohir Minta Daerah Pastikan BSPS Tepat Sasaran

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1  +  5  =