Channel9.id-Jakarta. Google punya kontrak yang mewajibkan karyawan untuk mematuhi kebijakan “don’t be evil” atau jangan jahat. Namun demikian, tiga mantan karyawan Google itu menuntut perusahaan karena mereka diberhentikan setelah membeberkan tindakan Google yang “evil” atau jahat, dilansir dari The Verge (1/12).

Adapun ketiga mantan karyawan itu ialah Sophie Waldman, Rebecca Rivers, dan Paul Duke. Memang, di tahun ini, Kepala Dewan Hubungan Perburuhan Nasional menilai bahwa Google bisa dibilang melanggar undang-undang perburuhan Amerika Serikat (AS) karena memecat tiga karyawan itu. Bahkan, mereka menuduh Google telah membatasi gerak aktivisme di perusahaannya.

Melalui gugatan yang diajukan di negara bagian California, mereka menuduh Google telah melakukan kejahatan. Namun, imbasnya mereka dihukum dengan dipecat karena menyeret nama perusahaan.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa pada saat ketiga karyawan itu dipekerjakan oleh Google, mereka semua menandatangani kontrak yang menyertakan aturan “don’t be evil”. Jadi, ketika mereka mempertanyakan dan mengajukan petisi menentang cloud kontroversial Google dengan Patroli Pabean dan Perbatasan administrasi Trump pada 2019, mereka yakin bahwa mereka sesuai dengan kontrak mereka—dengan mengutip kemungkinan contoh pelanggaran hak asasi manusia di perbatasan.

“Don’t be evil” telah menjadi bagian dari Kode Etik Google sejak 2000-an. Meskipun perusahaan induk Google, Alphabet, menggantinya dengan “do the right thing” pada 2015, frasa tersebut masih hidup dan tercantum di Kode Etik terbaru Google, yang menyatakan: “Dan ingat … jangan jahat, dan jika Anda melihat sesuatu yang menurutmu tak benar—bicaralah!”

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Twitter baru saja memperluas kebijakan privasinya dalam pengunggahan media. Perusahaan kini melarang pengguna untuk berbagi foto atau video individu pribadi tanpa izin. Perusahaan mencatat bahwa men-tweet gambar bisa melanggar privasi seseorang dan berpotensi membahayakan mereka.

Tim Keamanan Twitter mengatakan bahwa meskipun siapa saja bisa terpengaruh oleh media yang dibagikan, itu bisa berefek pada wanita, aktivis, hingga kaum minoritas.

“Jika seseorang melaporkan foto atau video yang melanggar kebijakan, Twitter akan menghapus media tersebut dan mengambil tindakan berdasarkan opsi penegakannya. Ini termasuk menurunkan visibilitas tweet di balasan dan hasil pencarian atau memberi tahu orang yang mengunggahnya untuk menghapus tweet. Twitter juga berhak untuk menangguhkan pengguna yang melanggar kebijakan tersebut secara permanen,” jelas perusahaan, dikutip dari Engadget (1/12)

Namun, ada sejumlah pengecualian di kebijakan tersebut. Kebijakan tak mencakup media pribadi figur publik atau orang lain jika foto atau video, dan teks dalam tweet. Dengan kata lain, Twitter akan mengizinkan media untuk tetap berada di platform. Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti apakah gambar tersebut tersedia di tempat lain, seperti di TV atau di surat kabar.

Dengan begitu, jika tujuan berbagi foto atau video pribadi figur publik atau individu, yang menjadi bagian dari percakapan publik, ditujukan untuk melecehkan, mengintimidasi, atau menebar rasa takut untuk pembungkaman, Twitter mungkin menghapus media tersebut. Kebijakan perilaku kasar dan ketelanjangan non-konsensual, masih berlaku.

Diketahui, Twitter memang telah lama melarang berbagi informasi pribadi tentang orang lain, seperti alamat, nomor telepon, ID atau informasi keuangan—atau dikenal sebagai doxing. Mereka juga tak mengizinkan pengguna untuk mengintimidasi orang lain dengan mengancam akan merilis data tersebut. Lebih lanjut, mereka akan menegakkan aturan citra pribadi—yang merupakan perwujudan keselamatan sesuai dengan standar hak asasi manusia.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Kecepatan internet rata-rata Indonesia pada Oktober 2021 tak banyak berubah sejak September lalu. Hal ini sebagaimana laporan penyedia layanan penguji koneksi internet, Speedtest, per Oktober 2021.

Pada Oktober ini, perihal download, kecepatan internet mobile Indonesia ada di angka 23,10 Mbps, upload 12,37 Mbps, dan latensi 36 ms. Ini membuat kecepatan internet Indonesia ada di posisi ke-108 dari 141 negara di dunia.

Sementara itu, untuk di Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang terlambat kedua setelah Timor Leste—yang kecepatan internetnya 9,70 Mbps. Timor Leste sendiri ada di posisi ke-138 di dunia.

Adapun tiga negara dengan kecepatan internet tercepat di regional itu ialah Singapura, Brunei, dan Thailand—dengan kecepatan masing-masing 107,12 Mbps, 72,27 Mbps, dan 67,35 Mbps.

Kemudian perihal kecepatan internet fixed broadband, Indonesia mencapai 29,55 Mbps, upload 18,18 Mbps, dan latensi 17 ms dengan posisi ke-116 dari 181 negara di dunia. Pun menjadi yang terlambat kedua dengan kecepatan 29,55 Mbps. Adapun yang terlambat ialah Kamboja Leste dengan kecepatan 28,36 Mbps.

Tiga negara Asia Tenggara dengan kecepatan tertinggi dipegang oleh Singapura, Thailand, dan Malaysia—dengan 257,15 Mbps, 223,72 Mbps, dan 110,84 Mbps.

Speedtest mengumumkan bahwa mulai tahun depan peringkat akan ditentukan berdasarkan kecepatan unduh rata-rata, tidak lagi merujuk pada performa rata-rata.

Secara keseluruhan, Speedtest Global Index Oktober 2021 memperlihatkan performa kecepatan internet global untuk download di kategori mobile mencapai 68,44 Mbps, kecepatan internet upload 13,79 Mbps, dan latensi 36 ms.

Sementara itu, performa kecepatan internet fixed broadband global untuk mengunduh menyentuh di angka 116,86 Mbps, kecepatan internet upload 64,72 Mbps, dan latensi 18 ms.

Diketahui, Speedtest mengumumkan bahwa mulai tahun depan, peringkat akan ditentukan berdasarkan kecepatan unduh rata-rata, tidak lagi merujuk pada performa rata-rata.

Kendati begitu, performa rata-rata masih disediakan saat ini seperti yang jadi penentu kecepatan internet global dan peringkat tiap negara. detikINET pun demikian agar konsisten seperti yang telah diberitakan pada bulan sebelumnya.

(LH)