Channel9.id – Jakarta. Eks Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyampaikan, dirinya dan rekan-rekannya akan fokus penugasan setelah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri. Beberapa tugas di antaranya mengawasi dana Covid-19 hingga proyek strategis nasional .

“Kami akan fokus dalam penugasan-penugasan yaitu pertama mengawasi dana Covid-19,” ujar Yudi seusai jalani uji kompetensi, Selasa 7 Desember 2021.

Yudi yakin bekal kemampuan yang dimiliki para mantan pegawai KPK akan berdampak positif untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik.

Baca juga: 12 eks Pegawai KPK Menolak Jadi ASN Polri

“Tentu kami yakin dengan kemampuan rekan-rekan yang bergabung Polri. Kami siap untuk mengawasi, tentu dengan sistem dan tata cara yang mungkin kami akan buat. Tetapi intinya bergabung dengan Polri adalah panggilan kembali dari Indonesia kepada kami setelah kami diberhentikan KPK,” katanya.

Diketahui, 44 dari 57 mantan pegawai KPK yang diberhentikan  dari KPK bersedia direkrut menjadi ASN Polri.

Adapun pengangkatan itu tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1.308 Tahun 2021 terkait pengangkatan khusus 57 mantan pegawai KPK tersebut telah terbit.

Pengangkatan khusus itu termaktub dalam Pasal 1 ayat (5), yang menyatakan bahwa 57 mantan pegawai KPK adalah 56 orang dan satu orang yang pernah sebagai pegawai dinyatakan tidak dapat dialihkan menjadi pegawai ASN di KPK dan dengan Peraturan Kepolisian ini diangkat secara khusus menjadi pegawai ASN Polri.

HY

Channel9.id – Jakarta. Sebanyak 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalani uji kompetensi menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri pada Selasa 7 Desember 2021.

Uji kompetensi yang dilakukan ini hanya untuk melihat dan melakukan penyesuaian penempatan.

“Seleksi kompetensi jumlah 44 hadir, 43 di ruangan CAT Mabes Polri, 1 orang online. Hanya mapping sesuai kompetensi untuk ditempatkan pada ruang jabatan yang sudah disiapkan,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Selasa 7 Desember 2021.

Baca juga: Eks Pegawai KPK Jalani Uji Kompetensi Jadi ASN Polri Hari Ini

Adapun untuk jumlah eks pegawai KPK yang menolak jadi ASN Polri bertambah jadi 12 orang. Sebelumnya, hanya ada delapan orang yang tak bersedia. Tambahan empat orang yang tersebut berasal dari pihak yang belum memberi jawaban pada saat sosialisasi pada Senin, 6 Desember 2021.

“Yang tidak bersedia 12 orang. Ya (itu empat yang menunggu konfirmasi). Sebanyak 44 lainnya sudah oke semua,” kata Dedi.

Sebagai informasi, Polri sebelumnya menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 15 Tahun 2021 untuk mengangkat mantan pegawai KPK sebagai ASN di Korps Bhayangkara.

Adapun kemarin, Polri telah mengundang 57 eks pegawai KPK untuk mengikuti sosialisasi Perpol Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Khusus 57 eks pegawai KPK sebagai ASN Polri.

Dari 57 eks pegawai KPK yang diundang, hadir sebanyak 52 orang, di antaranya Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Rasamala Aritonang, dan Hotman Tambunan.

Sementara itu, lima orang dinyatakan tidak hadir, salah satunya meninggal dunia atas nama Nanang Priyono. Sedangkan empat lainnya, masing-masing satu orang datang terlambat, satu orang mempersiapkan pernikahan, satu orang sedang berada di luar kota dan satu lainnya sedang menyelesaikan Tesis S2.

HY

Channel9.id – Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) terus mengawal proses hukum yang berjalan terhadap Bripda RB di Polda Jawa Timur (Jatim).

Propam Polri diturunkan untuk memastikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim menempatkan tindak pidana sesuai norma.

“Propam Polri hanya lakukan quality ensurance, quality control bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sisi Propam, kaitannya dengan sidang,” ujar Dedi di Mabes Polri, Senin 6 Desember 2021.

Dedi menjelaskan, RB akan menjalani dua proses hukum terkait kasus pemerkosaan dan aborsi. Pertama, RB menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan dipantau langsung oleh Propam.

“Kedua, pidananya, Krimum Polda Jatim yang menangani. Ingat kita asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Sebelum proses pengadilan menyatakan orang itu bersalah,” ujar Dedi.

Sebelumnya, Polri telah memecat Bripda RB yang diduga menjadi pemicu kasus bunuh diri seorang mahasiswi di samping makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Dedi mengatakan, RB diberhentikan melalui pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Tindak tegas baik sidang kode etik untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” kata Dedi saat dihubungi, Minggu 5 Desember 2021.

Tidak hanya dipecat, RB juga akan diproses pidana sesuai pelanggaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan sesuai amanat Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit yang tidak akan tebang pilih dalam menegakkan hukum.

“Polri terus berkomitmen akan melakukan tindakan tegas kepada anggota yang terbukti bersalah,” kata Dedi.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur menetapkan Bripda RB sebagai tersangka. RB merupakan pacar dari mahasiswi yang bunuh diri di samping makam ayahnya pada Kamis 2 Desember 2021.

RB yang merupakan anggota Polres Pasuruan ditetapkan sebagai tersangka karena meminta korban yang hamil untuk melakukan aborsi. Wakapolda Jatim Brigjen Slamet Hadi Supraptoyo menjelaskan, RB sudah dua kali meminta korban mengugurkan kandungannya dengan menggunakan dua jenis obat penggugur kandungan.

Serangkaian pemaksaan itu yang diduga membuat korban mengalami depresi, hingga akhirnya nekat mengakhiri hidupnya dengan meminum minuman campur potasium.

“Polres Mojokerto bersama Polda Jatim bergerak cepat dengan mengumpulkan barang bukti yang ada, dan Alhamdulillah hari ini kita bisa merilis terkait apa yang sebenarnya terjadi, dan kita bisa mengamankan seseorang yang inisialnya adalah RB adalah seorang polisi yang saat ini bertugas di Polres Pasuruan,” ungkap Slamet di Mapolres Mojokerto, Sabtu 4 Desember 2021.

HY