Connect with us

Politik

Tunjang Pilkada di Masa Pandemi, Pemerintah Perlu Tingkatkan Sarpras Internet

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah perlu segera meningkatkan sarana dan prasarana jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia guna menunjang Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.

Upaya itu perlu dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi mengutamakan kampanye daring. Kampanye daring ini tentu untuk mencegah klaster dalam Pilkada Serentak.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9).

“Aturan kampanye Pilkada dengan lebih memaksimalkan digitalisasi yaitu kampanye secara virtual, tentu membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok tanah air. Jangan sampai kampanye virtual di utamakan tapi sistem pendukungnya tidak menunjang,” kata Azis.

Baca juga : Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Abdul Ghoni Positif Covid-19

Azis mendorong pemerintah meminta provider komunikasi membantu dalam meningkatkan jaringan internet untuk menunjang pelaksanaan Pilkada di masa pandemik.

Selain itu, perluasan jaringan internet dapat membantu sistem belajar jarak jauh secara virtual yang dilakukan oleh para siswa di masa pandemik Covid-19 saat ini.

“Saat ini masih banyak daerah yang belum mengenal atau memiliki jaringan internet di wilayahnya. Tentunya saya mengharapkan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di masa pandemik saat ini dan tidak mengganggu kampanye secara virtual,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Suharso Monoarfa Deklarasi Maju Menjadi Ketum PPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memimpin rapat dengan DPW PPP Jawa Barat pada hari Jumat, 23 Oktober 2020, di Hotel Alana, Sentul, Bogor. Dalam rapat ini Suharso menyampaikan beberapa hal terkait pilkada 2020 dan muktamar PPP.

Berdasarkan hasil Mukernas ke-4 yang telah diselenggarakan awal tahun ini, salah satu hasil yang diperoleh yakni mengenai pelaksanaan muktamar. Dewan pimpinan dan para pengurus DPW se tanah air menyetujui bahwa muktamar akan dilaksanakan usai Pilkada 2020.

“Dalam keputusan Mukernas ke-4 yang telah diadakan awal tahun ini, salah satu isinya ialah bahwa kita akan melaksanakan muktamar setelah selesai Pilkada 2020, karena Pilkada ditunda ke Desember 2020 maka muktamar akan dilakukan pada bulan Desember 2020,” ujar Suharso.

Baca juga: Suharso Monoarfa Dukung Kader Maju Pilkada 2020

Tekait rekrutment politik ke depan, Suharso menegaskan bahwa siapapun yang maju menjadi caleg pada Pemilu 2024 nanti, hendaknya bersikap tulus dan ikhlas terhadap sesama kader yang juga akan bertarung di daerah pemilihan yang sama, tidak saling menihilkan suara.

“Harus saling ikhlas sesama kader, bahkan saling mendukung” . Dan bagi yang tidak terpilih, tetap berlapang dada dan istiqomah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Suharso juga mengingatkan untuk para kader agar saling berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kondsolidasi yang baik juga, sehingga nantinya partai punya energi baru untuk memasuki Pilkada 2020 dan seterusnya.

“Kita harus punya energi dan kalori untuk Pemilu 2024, sementara Pilkada 2020 dan 2022 harus  menjadi ajang sinergitas kekuatan kader,”katanya.

Dalam kesempatan itu, di depan para pengurus DWP Jawa Barat, Suharso yang saat ini menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas ketua umum juga mendeklarasikan diri untuk maju menjadi ketua umum definitif PPP pada Muktamar IX yad.

“Hari ini, di Bogor, sebagaimana tadi disampaikan Ketua DPW Jabar, ibu Ade Munawaroh, bahwa saya dimiliki Jawa Barat, maka di depan para kader PPP seJabar ini, saya mendeklarasikan maju bertarung dalam Muktamar IX untuk menang menjadi Ketua Umum,” tandas Suharso.

Continue Reading

Politik

PKS: Praktik Politik Dinasti Bahayakan Demokrasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, praktik politik dinasti semakin berkembang. Dia menyayangkan sikap pemerintah yang seolah abai dengan hal itu.

Menurutnya, sikap ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi sebab secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Seharusnya, pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

“Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10).

Dia menilai, politik dinasti sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis.

“Kita tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi. Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif,” ujarnya.

Selain itu, Mulyanto meminta Pemerintah menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktek politik dinasti.

Tanpa komitmen yang kuat dari Pemerintah, dirinya mengaku khawatir dengan sistem politik ini akan kembali diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

“Jabatan publik di dalamnya merupakan amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu. Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Komisi II DPR Apresiasi Paslon Jadi Agen Pencegahan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada paslon yang patuh melakukan protokol kesehatan saat kampanye di Pilkada 2020. Menurutnya, sebagian paslon mulai menjadi agen pencegahan covid-19.

“Kami mengapresiasi cakada paslon yang bukan hanya menaati protokol kesehatan, namun juga mengajak masyarakat untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa, Jumat (23/10).

Dia menyampaikan, Bawaslu dan Polri akan menindak tegas paslon yang masih melanggar aturan kampanye di tengah pandemi. Ketaatan dan sosialisasi protokol kesehatan sangat penting agar memastikan Pilkada 2020 bebas penularan covid-19.

Baca juga : Relawan Jokowi: Sudah Waktunya Reshuffle Kabinet

Dia pun menuntut panitia Panwaslu dan Polri mengawasi jalannya kampanye. Pun keterlibatan masyarakat dibutuhkan supaya Pilkada 2020 tak berubah menjadi klaster baru covid-19.

“Masyarakat atau pemilih perlu mengingatkan atau menegur cakada (calon kepala daerah) yang abai,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC