Channel9.id – Jakarta. Usman Hamid menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang mewajarkan penggunaan intelijen menutupi ucapan yang seharusnya tidak diucapkan. Menurutnya tindakan seperti ini merupakan preseden buruk dan peninggalan era otoritarian.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebut bahwa peryataan Presiden Jokowi terbaru terkait penggunaan intelijen. “Sebenarnya pernyataan presiden Jokowi terbaru ini euphenisme untuk penutupi pernyataan yang tidak pantas dikatakan presiden. Pernyataan terbaru seperti ingin menutupi seolah-olah tidak ada yang salah,” ucap Usman dalam diskusi dan media briefing di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (19/09/2023).
Usman.mewajarkan bahwa Presiden Jokowi yang diberikan data seperti itu. Namun menurutnya pengawasan terhadap pergerakan partai politik itu bermasalah. Menurutnya keputusan untuk melakukan pengawasan harus didasari oleh kecurigaan yang wajar.
“Sementara badan intelijen strategis tidak boleh sama sekali, apalgi kalau dibidang intelijen TNI itu intelijen tempur. Bukan urusan partai politik,’ ucapnya.
Pernyataan ini yang dimaksud diucapkan Presiden Jokowi saat ia mengunjungi pasar Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur.
“Makanan sehari-hari saya, hasil survey mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” ucapnya kepada awak media pada Selasa (19/09/2023).
Hal lain yang dibicarakan oleh Usman berkaitan dengan potensi memburuknya proses intelijen. Ia menegaskan bahwa kecenderungan tindakan sperti ini harusnya sudah ditinggalkan.
“Jangan-jangan bukan hanya Presiden yang menyalahgunakan, tetapi badan intelijennya juga melakukan tindakan yang harus ditinggalkan. Bukan hanya warisan Orde Baru, tapi warisan kolonial,” ucapnya.
Usman mengakhir pembicaraanya dengan menyampaikan harapan untuk legislator turut menaruh perhatian. “Kita berharap DPR tidak menganggap ini sebagai masalah sepele,” pungkasnya.
Baca juga: Imparsial Soroti Ucapan Presiden Jokowi Soal Intelijen, Minta DPR Jalankan Pengawasan
BHR
