Connect with us

Hot Topic

UU Cipta Kerja Ditandatangani Jokowi, Buruh Ancam Kembali Demo 2 November

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan, presiden akan menandatangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober.

Penandatangan itu bertepatan dengan cuti bersama dan libur panjang yang juga berlangsung hingga 31 Oktober 2020.
Dengan begitu, Iqbal mengatakan buruh akan menggelar aksi menolak UU Cipta Kerja serentak secara nasional pada 2 November 2020 mendatang.

“Bilamana UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan informasi yang berkembang bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja,” kata Said, Senin (25/10) seperti dikutip Republika.

Selain itu, Iqbal juga menyatakan, KSPI, KSPSI AGN, dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (2/11) pekan depan.

Bersamaan dengan penyerahan uji materi itu, ada aksi yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi dan Istana.

Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.

“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” katanya.

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 propinsi pada 9-10 November yang diikuti ratusan ribu buruh. Pada aksi ini, buruh akan meminta DPR RI harus melakukan pencabutan UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia. Buruh juga akan menolak jika tidak ada kenaikan upah minimum 2021.

Said Iqbal mengatakan, aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 propinsi dan melibatkan 200 kab/kota, antara lain: Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.

Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.

“Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti-kekerasan ‘non violence’. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkistis dan harus damai serta tertib,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wali Kota Cimahi Ditangkap, KPK Sita Uang dan Dokumen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp 425 juta dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. Selain itu, beberapa dokumen keuangan juga turut disita.

“Turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini uang dalam pecahan rupiah setidaknya sekitar Rp 425 juta dan dokumen keuangan dari pihak RS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (27/11).

Selain Ajay, kata Ali, total 10 orang diamankan tim satgas lembaga antirasuah dalam operasi senyap terhadap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

“Jumat, 27 November 2020, sekitar jam 10.40 KPK telah mengamankan sekitar 10 orang di wilayah Bandung, Jawa Barat,” terang Ali.

Baca juga: Wali Kota Cimahi di OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat 

Ali menuturkan, dari 10 orang yang diamankan tersebut termasuk Wali Kota Cimahi Ajay, pejabat di Pemerintah Kota Cimahi, dan beberapa orang dari pihak swasta.

“Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” kata Ali.

Sebelumnya, Wali Kota Cimahi  Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK dalam satu operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 27 November 2020, sekitar pukul 10.30 WIB. Penangkapan Ajay diduga terkait tindak pidana korupsi pembangunan RS Kasih Bunda Cimahi.

“Dugaan walkot melakukan kopupsi dalam proyek pengadaan pembangunan RS di Cimahi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Sesuai KUHP, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

 

Continue Reading

Hot Topic

Wali Kota Cimahi di-OTT KPK, PDIP: Diberhentikan Tidak Hormat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang juga Ketua DPC PDIP Kota Cimahi akan diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat. Menurut dia, pemberhentian dari partai itu secara otomatis langsung diberlakukan.

“Yang jelas yang bersangkutan pasti diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Djarot kepada, Jumat (27/11) dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga: KPK Tangkap Wali Kota Cimahi 

Djarot pun menyampaikan, PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Ajay yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penangkapan ini terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Cimahi.

“Partai tidak akan memberikan bantuan hukum,” ucap Djarot. Petugas KPK diketahui melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ajay dan menyita uang sebesar Rp420 juta, Jumat (27/11).

Belum diketahui pasti berapa nilai korupsi dalam kasus yang membelit kepala daerah ini. Lembaga antirasuah juga belum mengungkap siapa saja pihak yang turut ditangkap bersama Ajay.

Ajay menjabat Wali Kota Cimahi sejak 22 Oktober 2017. Sebelum masuk dunia politik, ia merupakan pengusaha dan pernah menjabat Ketua HIPMI Jabar.

KPK juga pernah mengusut dugaan korupsi Wali Kota Cimahi sebelumnya, Atty Suharti pada 2016. Saat itu, Atty ditetapkan sebagai tersangka suap bersama suaminya, M Itoch Tochija terkait pembangunan pasar.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Komjen Listyo Sigit Siap Penuhi Undangan Hakim Jika Dibutuhkan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polri menyampaikan, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit akan patuh pada hukum dan memenuhi undangan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta jika dibutuhkan keterangannya.

Seperti diketahui, nama Listyo sempat disebut oleh Irjen Napoleon Bonaparte pada saat memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana gratifikasi penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menyampaikan, Polri akan menghormati dan mendukung penuh seluruh proses persidangan terkait kasus tersebut.

“Terkait dengan kegiatan pemanggilan semua kan ada hakim tentunya tadi kita hormati apapun yang terjadi nanti,” kata Awi, Jumat (27/11).

Kendati begitu, Awi memastikan, nama Komjen Listyo Sigit tidak pernah ada di dalam BAP Irjen Pol Napoleon Bonaparte sewaktu menjadi tersangka maupun dalam BAP tersangka lainya.

“Jadi ini sekali lagi perlu kami jelaskan ini adalah kesaksian terdakwa NB di pengadilan. Tetapi tidak pernah ada di BAP, BAP tersangka sendiri maupun tersangka lainnya,” katanya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC