Channel9.id-Jakarta. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai, kebijakan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 dari Kimia Farma untuk dua dosis bagi individu atau perorangan merupakan cara mencari untung dari rakyat.
Menurut Anggota Komisi IX DPR itu, vaksinasi untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Artinya, setiap individu harus mendapat akses yang sama dan merata melalui vaksinasi gratis.
“Jadi, opsi vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat,” kata Netty melalui pernyataan tertulis, Senin (12/07).
Baca juga: Menkes Budi Jelaskan Soal Vaksin Gotong Royong Individu
Netty mengaku kebijakan itu belum didiskusikan dengan Komisi IX DPR RI. Menurutnya, kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi Gotong Royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan dengan banyak catatan.
Awalnya, sambung Netty, kebijakan itu hanya ditujukan untuk karyawan perusahaan atau badan usaha, kemudian ditambahkan juga untuk individu atau perorangan yang dibebankan pembiayaannya pada yang bersangkutan.
Ia menilai, pemerintah tidak bisa berdalih bahwa vaksinasi berbayar menjadi opsi bagi rakyat yang tidak bersedia antri dalam pelaksanaan vaksinasi. Seharusnya, sambung dia, akses gratis vaksin Covid-19 bukan persoalan warga kaya ataupun miskin, bukan pula soal mau antri atau tidak, melainkan ihwal tanggung jawab negara melindungi rakyatnya.
“Jangan sampai publik berpikir hanya orang kaya yang mampu membeli vaksin yang dapat melindungi diri dari bahaya pandemi,” tandasnya.
