Connect with us

Opini

Vaksin Dalam Polemik Otoritas

Published

on

Oleh: Dr. Usmar. SE.,MM

Channel9.id – Jakarta. Kemarin beredar tulisan di Medsos dari Bapak Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN periode 2011-2014, yang mengatakan “uji coba klinis fase II Vaksin Nusantara, merupakan Program Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, bukan urusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”.

Membaca pernyataan ini, dari Tokoh sekelas Dahlan Iskan, membuat saya yang semula beranggapan hanya terjadi pergeseran persoalan, dari urusan Medis ke urusan Politis, saat Komisi IX DPR RI mendukung lanjutan uji klinis ke 2 Vaksin Nusanatara, ternyata dengan pernyataan di atas, telah bergeser menjadi seolah persoalan “urusan Sipil versus otoritas Militer”.

Hakekatnya, kita semua tentu sangat setuju, terhadap semua tindakan dan upaya mencari terobosan baru dalam pengembangan pengetahuan.

Dan kita juga tidak akan mempersoalkan Institusi mana dan siapa orangnya, ketika melakukan kreativitas dan bekerja secara totalitas untuk berupaya menemukan obat demi keselamatan dan kemaslahatan bangsa dan negara khususnya dan umat manusia umumnya.

Dan menurut saya WAJIB hukumnya untuk kita dukung secara totalitas.

Namun demikian, semangat dalam upaya mencari terobosan baru tersebut, tidaklah menghilangkan kecerdasan kita untuk TIDAK menegasikan lembaga negara yang telah dibentuk dan bekerja sesuai Tupoksinya yang di atur oleh negara, dalam hal ini BPOM sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2017.

Eksistensi Vaksin Nusantata

Vaksin Nusantara yang dimotori oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) yang mendapat lisensi dari AIVITA Biomedical Inc, tentu bukanlah orang atau lembaga kacangan.

AIVITA Biomedical Inc merupakan Startup medis Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 2016 dipimpin oleh seorang ilmuwan hebat Prof. dr. Hans Keirstead PhD, yang terkenal dengan metode sel punca.

Selain itu perusahaan Startup Medis AIVITA Biomedical Inc, didukung institusi pemerintah AS, yakni National Institute of Health dan California Institute for Regenerative Medicine.

Juga didukung Leonhardt’s Launchpads by Cal-X Stars Business Accelerator, California Technology Ventures dan SFC Company. Sehingga tidak mengherankan sejak awal berdiri mendapat support dan dukungan biaya yang relatif besar.

Di sisi lain, Letjen TNI (purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto dokter Terawan selain mantan Menkes RI, juga Mantan Kepala R.S. Gatot Subroto adalah seorang dokter spesialis radiologi yang terkenal dengan motode pengobatan yang mengombinasikan Digital Substraction Angiography (DSA) dan injeksi heparin, yang dikenal masyarakat dengan sebutan metode “Cuci Otak”.

Seperti kita ketahui, meski DSA bukan untuk pengobatan stroke akibat pecahnya pembuluh darah, tapi dengan metode DSA bisa untuk mengurangi penyumbatan pembuluh darah di otak yang menyebabkan stroke.

Dengan cara melakukan flushing pada pembuluh darah. Hebatnya dokter Terawan dan Timnya berhasil menemukan teknologi flushing pembuluh darah tersebut.

Jadi soal kompetensi dan kualifikasi orang dan institusinya sangat meyakinkan.

Polemik Otoritas

Ketika orang atau institusi yang melakukan penelitian dan bekerja dalam mencari solusi untuk mengatasi suatu pandemi, sudah pasti adalah orang atau institusi kumpulan orang-orang cerdas, yang tentunya tidak lagi personilnya terjebak pada suatu suasana eksistensialis psikologis.

Buah dari hasil kerja kerasnya, semata-mata tentunya didedikasikan buat kemaslahatan kehidupan manusia dan alam lingkungannya.

Yang menjadi persoalan, dalam konteks Vaksin Nusantara, adalah ketika dalam proses perjalananya setelah melakukan uji klinis 1, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengawasan oleh BPOM, namun BPOM belum memberikan rekomendasi untuk uji klinis ke 2.

Tentu BPOM memiliki alasan seperti yang sudah disampaikan BPOM kepada publik. Dan itu memang sesuai dengan Tupoksinya untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di seluruh wilayah NKRI, untuk melindungi masyarakat

Sementara itu Vaksin Nusantara sejak masih bernama Vaksin Joglosemar yang merupakan bentuk kerjasama antara PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) dengan AIVITA Biomedical Inc, perusahaan asal AS selaku pemasok teknologi dendritik, tidak menyebut dan dikatakan dari awal adalah Program Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Baru terakhir ini, ketika belum mendapat izin lajut untuk uji klinis ke 2 dari BPOM, maka kemudian muncul ucapan, bahwa Vaksin Nusantara adalah program TNI.

Dan secara simbolik dapat dimengerti, ketika proses uji klinis ke 2, dilakukan di RS. Gatot Subroto, sebuah rumah sakit modern yang dimiliki TNI Angkatan Darat.

Sejatinya, tentu kita tidak akan mempermasalahkan dan akan mendukung sepenuhnya, jika TNI akan mengambil peran aktif dalam membuat dan menemukan Vaksin untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 dan penyakit lainnya.

Karena dalam perspektif yang lebih luas, TNI juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, termasuk menjaga keselamatan warganya.

Namun ketika sebuah lembaga negara dalam hal ini BPOM yang telah melakukan tugasnya sesuai amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2017, belum ada kesepahaman dengan lembaga lain yang sedang melakukan pengkajian untuk pembuatan Vaksin, langsung tiba-tiba dan seolah-olah lembaga lain tersebut adalah bagian dari program TNI yang harus imun dari proses pengawasan BPOM.

Tentu cara berpikir dan berbuat seperti ini tidak elok dan kekanak-kanakan.

Kolaborasi Bukan Menegasi

Kita sangat yakin, bahwa semangat bekerjanya BPOM sebagai lembaga resmi negara yang memiliki otoritas pengawasan obat dan makanan di Indonesia, di era kemajuan teknologi dan informasi yang sangat terbuka saat ini, tidak akan bisa mengambil keputusan dengan alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada saja.

Begitu juga dengan lembaga lainnya, tidak bisa mengemas produksinya dalam kemasan Nasionalisme, jika hanya untuk sekedar mendapat dukungan dan legitimasi karya anak bangsa, tanpa menunjukkan dan memenuhi kriteria keterlibatan dan persyaratan ilmiah yang memenuhi kriteria Nasionalisme produksi anak bangsa Indonesia.

Juga tidak bijak, jika kemudian ada keinginan, meski kecil sekalipun, mengklaim dan menggunakan otoritas Militer untuk mengatasi tuntutan persyaratan secara ilmiah yang mungkin belum bisa dipenuhi.

Karena itu dengan memiliki kesamaan semangat dan keinginan melindungi bangsa dan negara Indonesia dari terpaan pandemi Covid-19, dan mungkin penyakit-penyakit lainnya, maka sangat baik tentunya, jika semua komponen bangsa dan lembaga negara berkolaborasi bukan saling menegasi, sesuai peran dan fungsinya.

Bukankah kita semua sudah tahu, bahwa dengan bersatu kita akan menjadi kuat. Untuk itu sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengutip pesan dan pernyataan Bung Karno “Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, Entah bagaimana rupanya persatuan itu, Akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itulah Kapal Persatuan adanya”. Salam Indonesia Raya.

 

Penulis adalah Ketua LPM Universitas Moestopo (Beragama) Jakarta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Seputar Seleksi CPNS KPK RI (Part 3)

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Tahun 2019, pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 150.371 formasi disediakan, baik bagi instansi pemerintahan pusat, mapupun pemerintahan daerah. Dari sekitar 4.197.218 pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, sekitar 1,9 Juta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Hanya 336.487 yang dinyatakan berhak mengikuti tahap kedua, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Secara akumulatif, jumlah yang langsung dinyatakan lulus sebanyak 129.825 peserta. Setelah melewati proses optimalisasi, yakni peserta yang melamar formasi lain, tetapi memiliki kualifikasi pendidikan pada unit penempatan yang sama. Final, pemerintah menerbitkan Nomor Induk Pegawai untuk 138.791 nama. Formasi kosong dibiarkan terjadi pada 11.580 jabatan.

Lalu, bagaimana dengan seleksi CPNS KPK RI?

Proses yang terjadi sama sekali berbeda. KPK RI tidak membuka jalur umum, yakni semua warga negara Republin Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran. Yang terjadi bukan penerimaan (baru) CPNS, melainkan peralihan status pegawai KPK menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja peralihan status itu diberikan kepada pegawai yang bersedia.

Berapa jumlah pegawai KPK?

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 10 Maret 2021, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut angka 1.362. Dengan berbagai sebab dan alasan, proses seleksi diberlakukan kepada 1.351 pegawai.

Dibandingkan dengan seleksi yang pernah digelar, baik untuk umum atau sektoral, tingkat kelolosan SKD CPNS KPK RI termasuk terbaik. Dari 1.351 peserta, hanya 75 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, terdapat 1.276 orang yang Memenuhi Syarat (MS), sehingga berhak mengikuti tahapan SKB.

Kehebohan terjadi, ketika SKD terhadap CPNS KPK ini ternyata berbeda dalam metode ujian. Bukan 100 soal TWK, TIU dan TKP yang diberikan dalam waktu satu setengah jam secara virtual.

Dalam menjalankan ujian TWK, proses yang terjadi lebih menyerupai prosedur seleksi terbuka (lelang jabatan) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon Dua) dan Pejabat Tinggi Madya (Eselon Satu). Bukan saja aktivasi assesment center, tetapi juga wawancara dilakukan secara tatap muka. Guna menghindari subjektivitas, sejumlah pihak di luar Badan Kepagawaian Negara (BKN) dilibatkan sebagai Panitia Seleksi, assesor, sekaligus interviewer.

Prof Dr Jasman J Ma’ruf, MBA jelas-jelas menulis judul buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018, yakni “Assesment Center: Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi”. Dua orang akademisi mumpuni memberikan kata pengantar, yakni Prof Dr Sofian Effendi dan Prof Prijono Tjiptoherijanto. Selain makan biaya mahal, pihak yang ditunjuk Pansel sebagai pelaksana Assesment Center terlebih dulu memiliki reputasi yang mumpuni dan teruji. Di luar perguruan tinggi, pihak swasta berupa perusahaan yang khusus menangani assesment center bisa juga dilibatkan sebagai pihak eksternal dari Pansel.

Percampur-bauran metode penerimaan CPNS dengan lelang jabatan ini membuat bias yang jauh. Sebagai contoh, posisi Pejabat Tinggi Madya bisa diikuti oleh Non ASN. Bukan hanya kaum profesional, akademisi, atau tokoh masyarakat sipil yang bisa mendaftar, bahkan juga anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejumlah syarat tambahan tentu diberlakukan, berdasarkan keputusan Pansel. Bagi kalangan masyarakat sipil, misalnya, pernah mengelola uang dalam jumlah puluhan milyar sampai ratusan milyar, dihitung dari jumlah anggaran yang dikelola oleh unit yang dituju. Tentu saja jumlah yang ditetapkan bagi pelamat itu puluhan kali lipat lebih kecil dibanding anggaran tahun berjalan. Bagi TNI dan POLRI, salah satunya adalah izin dari atasan tertinggi atau yang diberikan delegasi.

Sehingga, taruhlah terdapat sejumlah nama pesohor dan senior yang dinyatakan tidak lolos TWK, tetap saja mereka masih bisa mengajukan lamaran ketika posisi jabatan itu dibuka kembali oleh KPK untuk lelang jabatan nanti. Apalagi, hasil assesment center tidak berlaku selamanya.

Penyebutan Badan Intelijen Negara dalam proses assesment center yang dilakukan terhadap CPNS KPK RI juga mengandung pertanyaan. Bukankah BIN secara langsung atau tidak langsung berada pada posisi Tim Penilai Akhir, terkhusus untuk Jabatan Tinggi Madya? Presiden langsung menjadi Ketua Tim Penilai Akhir ini. Di luar Presiden, terdapat Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, Menteri Sekretaris Kabinet sebagai Sekretaris. Anggota tetap Tim Penilai Akhir adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Anggota tidak tetap adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Instansi Pengusul.

Dalam rapat Tim Penilai Akhir, salah satu dokumen “wajib” yang disediakan berasal dari Kepala Badan Intelijen Negara. Ketika Pansel bekerja, dokumen yang disediakan berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta badan atau lembaga sejenis atau terkait. Pansel secara bersama, baik lewat tatap muka atau virtual, bisa melakukan verifikasi kepada peserta, apabila terdapat “keganjilan” atau “kejanggalan” tertentu berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud.

Baca juga: Seputar Seleksi CPNS KPK RI Part-2

Bukankah penyediaan dokumen-dokumen itu yang dinamakan sebagai pekerjaan ‘senyap’ atau rahasia Badan Intelijen Negara?

Bukan kapasitas saya memberikan pertanyaan sejenis terhadap pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam proses seleksi CPNS KPK RI ini. Api sudah membakar halaman-halaman pemberitaan media massa. Penjelasan blak-blakan yang diberikan, ternyata memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan, seperti nomenklatur masing-masing badan yang “sangar” itu.

Ketika TWK “dikeluarkan” dari SKD, jumlah akumulatif nilai yang diberikan tentu berkurang dengan sendirinya. Dibandingkan dengan penerimaan CPNS tahun 2019, passing grade yang wajib dicapai adalah 266. Yang paling kecil adalah passing grade TWK dengan jumlah total 65, atau sekitar 25% dari keseluruhan nilai.

Semakin dilogikakan secara matematis, persoalan TWK ini malah kian berkembang tanpa arah. Bagi kalangan akademisi, tentu paham betapa metodologi penelian terbagi dua, yakni kuantitatif dan kualitatif. Dalam penerimaan CPNS di luar KPK, sudah jelas kalau TKD berarti kuantitatif atau keluar berupa angka-angka. Bukan kualitatif yang masih bisa dianggap berupa fenomena saja, tentu didukung teori yang kuat. Bukan spekulatif.

Baiklah. Jauh lebih banyak pertanyaan, ketimbang uraian atas persoalan yang saya tuliskan dalam bagian ketiga ini. Sehingga saya berpikir, kalau tulisan yang semula bersifat responsif ini, ternyata berkembang sedemikian rupa menjadi studi kasus (case study) yang menarik. Tentu guna perbaikan di masa datang. Bukan dalam ranah aplogia, apalagi alibi semata.

Ketika sejumlah pihak menilai bahwa metode TWK yang digunakan ini seperti kembali ke masa Orde Baru, ingatan saya melayang seperempat abad. Ketika diberikan mandat sebagai peserta Penataran P-4 Pola 144 Jam yang diadakan di Cibubur oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Universitas Indonesia, saya diwajibkan mengurus satu lembar surat. Yakni, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Sungguh, bingung saya mengurusnya. Sedikit sekali pihak yang tahu.

Singkat kata, saya datang ke kawasan Senen, sebuah kantor yang lebih berupa rumah. Tak terlihat aktivitas seperti perkantoran hari ini, baik sipil atau militer. Saya masuk. Dari ruang depan, tengah, hingga berakhir pada ruangan paling sudut. Saya diperintahkan masuk, duduk di kursi. Tak lama, seseorang mengajukan pertanyaan. Saya tidak bisa melihat muka orang itu, sebab lampu diarahkan ke mata saya. Tapi saya kagum kepada orang itu. Cara bertanyanya, ketenangannya, intonasinya, dan informasinya yang detil tentang saya.

Saya tentu dapat surat yang dimaksud. Bukan dikirimkan kepada saya, tetapi langsung tertuju kepada Rektor Universitas Indonesia. Dan saya lulus dalam penataran itu, bahkan menjadi salah satu lulusan terbaik yang disambut pekikan sejumlah peserta lain dari unsur kampus dan organisasi kepemudaan. Saya menangis, sesengukan, ketika mendapat pelukan dari peserta lain. Itu terjadi tahun 1995.

Saya tidak tahu persis, bagaimana peristiwa yang sebenarnya, ketika berserakan di media massa tentang pertanyaan-pertanyaan “nyeremin” seperti istri kedua atau doa qunut. Siapa yang bertanya, wakil dari instansi atau badan mana, tentu bakal menjadi pisau analisis berikut. Tetapi menyebut bahwa metode yang dipakai sama dengan Orde Baru, tentulah bentuk dari propaganda yang ajaib. Kebebasan menyatakan bahwa metode itu sama dengan Orde Baru menunjukkan kondisi sebaliknya. Mana ada kebebasan seperti itu dalam masa yang sudah lebih dari dua dekade selesai itu.

*Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional RI Periode 2015-2019

Continue Reading

Opini

Pegawai KPK yang MS dan TMS, Selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Published

on

By

Pegawai KPK yang MS dan TMS, selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Diberitakan hasil test Wawasan Kebangsaan (WK) pegawai KPK telah diumumkan. Pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1274 orang. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang.

Bagi mereka yang MS maupun yang TMS pasti akan diberlakukan sesuai UU. Yang pasti, mereka yang MS akan mendapat surat pengangkatan sebagai ASN dan terus mengabdi di KPK. Selamat buat yang MS.

Bagi teman-teman yang TMS, saya menyarankan agar tetap mengabdikan dirinya sebagai aktor sosial anti korusi di tengah masyarakat sekalipun kelak boleh jadi berada di luar KPK. Juga selamat kepada teman-teman yang TMS.

Menurut wacana di ruang publik, mereka yang TMS bukanlah pencari kerja tetapi sosok pengabdi pemberantasan dan pencegahan korupsi yang militan. Karena itu, sekalipun mereka kelak di luar KPK, dengan pengalaman dan pengetahuan mereka yang sangat banyak dan luar biasa, dapat membentuk organisasi kemasyarakan sebagai pergerakan sosial anti korupsi untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Sebagai “alumni” KPK, mereka sangat mumpuni mengambil peran semacam “check and balances” bagi Dewas, Komisioner dan organisasi KORPRI unit KPK – boleh jadi Wadah Pegawai (WP) KPK kelak tidak ada. Tawaran nama organisasinya bisa saja Wadah “Alumni” Pegawai (WAP) KPK, atau Wadah Mantan Pegawai (WMP) KPK.

Sebab, bila bicara utk kepentingan rakyat, melakukan aktivitas anti korupsi di luar institusi KPK, tidak kalah nilainya dengan para ASN yang mengabdi di KPK.

Untuk itu, saya mengajak kita semua agar lebih nengedepankan wacana peran dan fungsi kita masing-masing dalam memberantas dan terutama mencegah terjadinya korupsi di semua bidang dan semua lini daripada mempersoalkan proses test yang sudah sesuai UU.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

Opini

Mas TH

Published

on

By

Oleh: Edy Budiyarso*

Channel9.id-Jakarta. Kabar duka di Sabtu pagi itu terasa menyayat.  Wartawan senior Tempo yang juga Direktur utama Tempo Inti Media, Mas Toriq Hadad meninggal dunia di RS Pondok Indah Jakarta.  Pilu rasanya, karena kami memang belum sempat menjenguknya.  Beberapa hari ini, Mas TH —biasa kami menyapa— memang harus dirawat di rumah sakit serangan jantung.

Kami mengenal Mas TH, jauh sebelum reformasi dan saat kami masih mahasiswa.  Tepatnya setelah Majalah Tempo dibredel oleh rezim Orde Baru ditahun 1994.  Sebagai aktivis mahasiswa di Jakarta, kami ikut demonstrasi menggugat pembredelan itu dari kantor Departemen Penerangan di Merdeka Barat atau ikut sidang-sidang PTUN di Jakarta.

Dari jalanan, berpindah ke kampus-kampus.  Beruntung, kami dekat dengan eks wartawan Tempo pada periode mereka tidak terlalu sibuk.  Ini karena setelah pembredelan sekitar 58 jurnalis yang sebagian besar alumni Tempo menjadi deklator Sirnagalih yang melahirkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).  Akibatnya, mereka di-persona no grata dari industri pers.  Pemerintah melarang para deklarator bekerja di media nasional.

Dengan sedikit bergerilya, Toriq Hadad dan Almarhum Bang Yusril Djalinus mendirikan Tempo Interaktif.  Majalah Berita Mingguan online pertama di Indonesia di tahun 1996.  Lalu siapa para reporternya?  Dengan jaringan kampus yang sudah terbina, Mas Toriq merekrut wartawan-wartawan kampus di Jakarta.  Ada dari kampus UI, UNJ,UIN, UGM, IISIP, ITI, UPN Veteran Jakarta, dan beberapa kampus besar di daerah yang datang silih berganti.

Ketika itu, saya masih menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Kampus Universitas Negeri Jakarta.  Sedangkan para senior, seperti Goenawan Mohamad atau Mas Goen, Bang Yusril, Mas Wahyu Muryadi, dan yang lebih muda seperti Bina Bektiati adalah mentor-mentor kami dan menjadi teman asyik untuk berdiskusi.

Walaupun dikelola setengah gerilya, tetapi di tangan Mas TH, kami dididik dengan Spartan.  Ada pembagian pos monitoring, dan kami ditarget untuk bisa mengejar nara sumber utama. Aib rasanya jika tak bisa tembus sumber.

Walaupun diajar dengan keras. kami reporter Tempo Interaktif tak pernah kehilangan kegembiraan.  Kami kerap diajak ke rumahnya di Kawasan Pamulang Tengerang Selatan, di akhir pekan.  Kami boleh mengambil buah rambutan di samping rumahnya sambil bercanda penuh gelak tawa, membicarakan kekonyolan kawan sendiri.  Lebih mirip kumpul keluarga, ketimbang hubungan anak buah dan bos, diiringi santap tek wan buatan Mbak Devi isteri Mas TH.

Bagaimana mengajari wartawan kampus menjadi jurnalis professional? Mas TH paling tidak suka ada reporter berlama-lama duduk di kantor kecuali saat hari deadline.  “Jadi wartawan jangan berat pantat, sana kasak-kusuk,” katanya setengah mengusir kami dari kantor.

Sore hari dia ketika kami kembali dari “belanjaan” informasi, biasanya dia akan bertanya.  Sudah ketemu siapa? Ada cerita apa?  Inilah yang terus menerus diajarkan untuk menguatkan ketajaman mengendus berita, termasuk informasi tersembunyi  yang perlu diinvestigasi.  Tidak itu saja kami diajarkan teknis menjalin relasi dengan nara sumber.

Saat deadline adalah waktu yang menyiksa.  Menulis laporan pasti harus begadangan di kantor.  Sialnya, tulisan saya paling sering diedit terakhir, sehingga praktis harus menunggu sampai dini hari.  Karena selama proses magang itu, Mas TH yang langsung mengedit meminta kita duduk di sebelahnya, melihat bagaimana sebuah berita menjadi sebuah cerita yang enak dibaca.

Sambil mengusap kening dengan handuk putih kecil  yang selalu dia bawa, dia bisa menggerutu kalau tulisannya ngalor ngidul.  Karena perfeksionis, bila ketemu salah ketik satu huruf saja, dia akan bilang “Wah jorok bener ini tulisan,” katanya.  Sebagai reporter muda kami hanya manyun saja.  Itu pun karena otak ini belum konek benar setelah terlelap di kursi kantor menjelang ayam jantan berkokok.

Setelah dua tahun lebih mengelola Tempo Interaktif, datanglah masa reformasi.  Majalah Tempo  boleh terbit kembali di tahun 1998.  Majalah Tempo  pun segera bersinar kembali dengan reporter inti yang tak perlu menyesuaikan ritme, pola kerja dan gaya khas Majalah Tempo yang lama.  Ini karena ada beberapa reporter garis depan buah tangan dingin Mas TH.  Selamat jalan Mas TH, teriring doa kami menghantarmu ke pusara.

*Mantan Wartawan Tempo

Continue Reading

HOT TOPIC