Channel9.id-Jakarta. Bareskrim Polri terus mengusut dugaan kebocoran data pribadi 279 juta nasabah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi.
“Kasus masih berjalan, terakhir beberapa pejabat di BPJS Kesehatan itu telah diperiksa,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juni 2021.
Rusdi tidak memerinci jumlah pejabat BPJS Kesehatan yang diperiksa, termasuk identitasnya. Penyidik sebelumnya juga memeriksa lima vendor sebagai penyedia teknologi informasi di BPJS Kesehatan.
Lihat juga: (Video) Polri Panggil Pejabat BPJS Kesehatan Terkait Kebocoran Data
“Tentunya informasi dari pejabat dan juga vendor ini menjadi hal yang penting bagi penyidik, untuk mengungkapkan kasus yang diduga keras terjadi kebocoran data peserta BPJS Kesehatan,” ujar Rusdi. Menurut
Rusdi, tidak menutup kemungkinan bakal ada lagi pihak yang diperiksa terkait kasus itu. Namun, dia belum bisa memastikan sosok yang bakal dipanggil menjadi saksi.
“Tergantung kepentingannya. Nanti kalau memang ada pihak-pihak yang penyidik yakini bisa memberikan informasi, sehingga memperjelas permasalahan yang ada, tentunya penyidik akan memintai keterangan,” kata jenderal bintang satu itu.
Data 279 juta penduduk Indonesia mengalami kebocoran dan diperdagangkan di salah satu forum dunia maya. Data warga Indonesia ini dijual dan disebut memiliki informasi pribadi lengkap. Informasi pribadi dalam data bocor tersebut meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, bahkan dikabarkan juga termasuk informasi menyoal jumlah gaji.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginvestigasi kebocoran data tersebut dan menemukan kemiripan data dengan format milik BPJS Kesehatan.
