Channel9.id-Jakarta. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan perusahaan pelat merah itu masih akan melakukan efisiensi pada tahun ini. Salah satunya ialah dengan meniadakan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, senior vice president, hingga pejabat level manajer di perseroan.

“Dalam RUPS kemarin sudah disampaikan tentang peniadaan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, dewan komisaris, sampai manager, senior vice president dan lain-lain yang selama ini ada fasilitas tersebut,” ujar Ahok Selasa, 15 Juni 2021.

Ahok menjelaskan kebijakan tersebut tidak hanya berlaku di induk perusahaan, tapi juga di seluruh grup. Artinya, para pejabat di anak usaha atau subhloding Pertamina juga tidak akan lagi merasakan fasilitas kartu kredit tersebut.

Sebagai gantinya, tagihan atas kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh petinggi perseroan, seperti untuk jamuan tamu, harus langsung diajukan kepada perusahaan. Selain itu, pemesanan tiket penerbangan, hotel, dan akomodasi maupun transportasi lainnya juga mesti dilakukan atas nama perusahaan.

“Poin potongan dan sebagainya juga harus masuk ke perusahaan, tidak boleh ke nama pribadi,”  tutur Ahok.

Pertamina, kata Ahok, menargetkan optimasi biaya atas berbagai penghematan bisa mencapai US$ 1,9 milar pada 2021. Pertamina juga membidik laba bersih lebih tinggi hingga akhir tahun nanti sebesar US$ 2 miliar.

Dalam pembukuannya, Pertamina baru saja mencatatkan laba bersih sepanjang tahun 2020 sebesar US$ 1,05 miliar atau Rp 15,3 triliun (asumsi kurs 14.572 per dolar AS). Ketimbang tahun sebelumnya, laba bersih ini turun. Pada 2019, laba bersih Pertamina mencapai US$ 2,35 miliar atau Rp 35,8 trilun.
Sementara itu, EBITDA yang diperoleh perseroan sebesar US$ 7,6 miliar dengan EBITDA margin 18,3 persen. Pertamina melakukan transformasi,

optimasi, efisiensi, dan akuntabilitas di seluruh lini perusahaan sehingga pendapatan konsolidasian di akhir 2020 mencapai US$ 41,47 miliar.

Tren kinerja yang positif di tengah tantangan pandemi Covid-19 dan menurunnya harga minyak dunia, kata Ahok, terjadi karena perusahaan melakukan penghematan dari sisi pengadaan dengan cara sentralisasi dan optimasi biaya serta penjualan produk.

“Kami tidak lagi melalui pihak ketiga,” kata Ahok. Selain itu, perusahaan minyak negara menerapkan sistem pro bono untuk pejabat di anak perusahaan dan cucu perusahaan.

Ahok mengatakan optimasi biaya dengan cara penghematan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pertamina.  Selain itu, perusahaan mesti mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penjualan produk maupun jasa.

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan melakukan pengetatan ekstra menyusul melonjaknya kasus Covid-19 di Ibu Kota.

Anies memberi peringatan keras kepada semua pelaku kegiatan baik ekonomi hingga keagamaan agar menaati protokol kesehatan.

“Saya beri peringatan pada semua yang berkegiatan di Jakarta, baik kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, budaya serta keagamaan, agar wajib mengikuti semua ketentuan yang ada, bila kita tak bersama-sama, Jakarta akan memasuki fase genting. Dan bila terjadi, kita terpaksa harus lakukan pengetatan ekstra,” kata Anies dalam apel penanganan Covid-19 bersama Forkopimda DKI di Lapangan Blok S, Jakarta, Ahad malam, 13 Juni 2021.

Ia pun meminta kepada semua unsur dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terutama jajaran Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, dan Kodam Jaya untuk bekerja lebih masif dalam menjalankan penertiban protokol kesehatan.

“Pastikan semua titik-titik, yang belakangan ini jadi tempat berkerumun, dan berkegiatan, untuk ditertibkan,” ujar Anies. Ia menegaskan agar semua operasi mengikuti ketentuan yang telah ditentukan lewat Peraturan Gubernur yang setiap dua pekan dilakukan perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro.

Anies mengingatkan agar masyarakat juga menjalankan komitmen untuk melawan Covid-19 dengan sepenuh hati. Ia mengingatkan perjuangan melawan virus ini adalah sesuatu yang panjang dan kita tak boleh merasa lelah.

“Karena virusnya tak pernah lelah. Kita pastikan kita menang dalam pertempuran menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujar dia.

Kasus Covid-19 di Ibu Kota melonjak tajam selama dua pekan setelah libur Lebaran 2021. Anies mengungkapkan dalam sepekan terakhir kasus aktif di Jakarta pada 6 Juni 2021 adalah 11.500 dan pada Jumat pekan lalu sudah mencapai 17.400 atau terjadi peningkatan sekitar 50 persen.

“Pertambahan kasus baru dalam empat hari terakhir setiap hari bertambah 2.000 kasus, 2.300, 2.400 kasus dan hari ini 2.700 kasus,” ujar Anies Baswedan.

Channel9.id-Jakarta. Keluhan para sopir truk kontainer terkait banyak pungutan liar (pungli) dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok kepada Presiden Joko Widodo, langsung ditindak lanjuti jajaran kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Dengan langsung meringkus 49 pelaku pungli yang kerap bikin resah para sopir.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan ke-49 pelaku pungli ini merupakan para karyawan dari dua kelompok di pos, Depo PT Greeting Fortune Container dan lokasi kedua di Depo PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

“Kami amankan ini ada 49 orang karyawan dengan perannya masing-masing dan kelompok-kelompok masing di pos-pos ini, di dua PT disini PT DKM (Dwipa Kharisma Mitra) dan juga PT DFC (Depo PT Greeting Fortune Container) yang diamankan,” kata Yusri saat jumpa pers, di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (11/6).

Lihat juga: (Video) Presiden Joko Widodo Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi di Tanjung Priok

Ke-49 pelaku ini yang berhasil ditangkap termasuk dalam angka komulatif dari hasil tindaklanjut Polres Metro Jakarta Utara yang berhasil menangkap 12 di TKP PT DFC dan 16 orang di PT DKM. Sementara, untuk Polsek Cilincing menangkap 6 pelaku dan Polsek Tanjung Priok mengamankan 15 pelaku.

“Ini mereka (para pelaku ditangkap) di pos-posnya masing dari mendekati pos Tanjung Priok, sampai mengangkat barang tersebut, ini yang dilakukan para pelaku dengan pungli,” ujarnya.
Modus yang dilancarkan pelaku berbeda-beda di tiap posnya. Mulai dari pintu masuk pelabuhan sekitar Rp2.000 sampai paling besar pada saat pengangkatan crane atau peti kemas sebesar Rp10.000 sampai Rp20.000.

Sementara untuk langkah selanjutnya, kata Yusri, pihak kepolisian akan mengajak para perwakilan perusahaan untuk membicarakan persoalan pungli yang dilakukan oleh 49 anak buahnya yang berasal dari dua perusahaan yakni PT Greeting Fortune Container dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

“Makanya saya bilang kami akan masih duduk bersama (pihak perusahaan), saya sudah katakan ini masih baru di permukaan saja. Apakah ada layer yang lain masih ada, apakah masih ada jaringan-jaringan yang mengendalikan, menyuruh mereka melakukannya karena ini berjamaah,” tutur Yusri.

Atas perbuatannya para pelaku diancam dengan pasal 368 KUHP tentang tindakan menguntungkan diri sendiri dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menghubungi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui telepon usai mendengar keluhan dari para sopir kontainer terkait adanya pungutan liar (pungli) dan premanisme. Jokowi meminta agar keluhan tersebut segera diselesaikan.

“Ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu,” kata Jokowi kepada Kapolri sebagaimana dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (10/6).

“Siap,” jawab Kapolri.

Jokowi menyampaikan bahwa sopir kontainer di Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara kerap dipalak para preman. Dia meminta Kapolri Listyo Sigit segera menangani persoalan yang dialami para sopir kontainer.

“Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri,” ujar dia.

“Siap Bapak,” ucap Listyo menanggapi.

Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menangkap situasi yang ada dan apa yang diinginkan oleh para sopir kontainer. Dia juga menegaskan akan terus mengikuti proses ini sehingga keluhan-keluhan yang disampaikan bisa diselesaikan.

“Perintahnya ke Kapolri biar semuanya jelas dan bisa diselesaikan di lapangan. Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial,” jelas dia.

“Keluhan-keluhan seperti itu memang harus kita selesaikan dan diperhatikan,” sambung Jokowi.