Connect with us

Hot Topic

Vilanya Disita KPK, Edhy Prabowo: Saya Engga Tahu

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo yang menjadi tersangka suap penetapan perizinan ekspor benih lobster, mengklaim bahwa dirinya tidak membeli sebuah villa di Sukabumi, Jawa Barat dengan uang suap. Diketahui, vila itu kini telah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya enggak tahu vila yang mana. Saya enggak tahu,” kata Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (22/02).

Edhy mempersilakan tim penyidik KPK untuk menelusuri kepemilikan bangunan tersebut. Ia mengaku terbuka jika memang lembaga antirasuah itu ingin membuktikan kepemilikan villa tersebut.

“Ya silakan saja lah, semua kepemilikan itu kan atas nama siapa dan sebagainya juga nggak tahu,” katanya.

Baca juga: KPK Sita Villa Milik Edhy Prabowo di Sukabumi 

Meski demikian, Edhy tidak menampik bahwa dirinya pernah ditawari untuk membeli sebuah vila. Namun, dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak membeli bangunan tersebut lantaran tingginya harga bangunan yang ditawarkan.

“Saya pernah ditawarkan memang untuk itu, tapi kan saya nggak tindak lanjuti, harganya mahal juga,” katanya.

Sebelumnya, KPK menyita sebuah vila di Desa Cijengkol, Cibadak, Sukabumi Jawa Barat pada Kamis (18/02) lalu. Villa dengan luas kurang lebih 2 hektar itu diduga merupakan milik Edhy Prabowo yang dibeli menggunakan uang dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster atau benur di KKP.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus ini yakni Edhy Prabowo (EP) Stafsus Menteri KKP Safri (SAF) dan Andreau Pribadi Misanta (APM), Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi (SWD), Staf istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF) dan Amiril Mukminin (AM) dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito (SJT).

Diantara tersangka tersebut, Suharjito sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap Rp 2,1 miliar ke Edhy Prabowo agar dapat memuluskan perusahaan miliknya sebagai eksportir benih Lobster di KKP tahun 2020.

Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Situasi Intan Jaya Kondusif, Aktivitas Warga Sudah Normal

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Satgas Nemangkawi meninjau kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Dari peninjauan itu, situasi di daerah tersebut terpantau kondusif dan warga sudah beraktivitas normal.

Kasubsatgas Mutimedia Ops Nemangkawi AKBP Arief Fajar Satria menyatakan, aktivitas masyarakat sudah kembali normal dan perekonomian berjalan lancar.

“Kita berada tengah Kota Intan Jaya, aktivitas pasar disini sudah normal dan masyarakat sedang melakukan pekerjaan masing-masing, hidup damai berdampingan,” kata AKBP Arief di Kabupaten Intan Jaya, Papua, Rabu 3 Maret 2021.

Tidak hanya itu, jajaran petugas gabungan dari pemerintah daerah (pemda) dan TNI-Polri juga memberikan penyuluhan kepada warga supaya mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan di setiap aktivitasnya,” ujarnya.

Sebelumnya daerah tersebut tidak kondusif karena gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sejumlah warga mengungsi ke gereja dan pastoran.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Satgas Covid-19 Monitoring Strain Virus Baru

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Satgas Penanganan Covid-19 akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait ditemukannya strain virus baru Covid-19 yakni B117 di Indonesia. Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan penjagaan di pintu masuk Indonesia dengan surveilans terhadap pelaku perjalanan internasional.

“Saat ini pemerintah sudah melakukan surveilans kedatangan dari luar negeri untuk mencegah masuknya strain Covid-19 di pintu masuk Indonesia. Selanjutnya merupakan tanggungjawab kita semua mencegah penularan terjadi di masyarakat dengan disiplin melakukan protokol kesehatan,” kata Wiku saat memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Satgas sendiri dalam menetapkan kebijakan pelaku perjalanan internasional, selalu berusaha adaftif dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk perubahan kebijakan jika diperlukan. Saat ini upaya yang akan dilakukan ialah untuk mencegah penularan strain virus baru di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu masyarakat diminta tidak memandang vaksin sebagai solusi mutlak mengatasi pandemi. Meskipun vaksin memang dapat menyelamatkan nyawa, namun perubahan perilaku harus menjadi fondasi utama menghentikan penularan virus Covid-19 di Indonesia.

Dan ia meminta semua pihak waspada karena berdasarkan analisa terakhir dari World Health Organization (WHO), menyebutkan adanya kenaikan kasus di 4 benua. Yaitu benua Amerika, Asia Tenggara, Eropa dan Mediterania Timur.

Hal ini sangat disayangkan mengingat, seminggu sebelumnya WHO menyatakan bahwa infeksi baru Covid-19 telah turun di seluruh dunia selama 6 Minggu berturut-turut atau pertamakalinya penurunan berkelanjutan sejak pandemi dimulai.

“Besar kemungkinan kenaikan kasus global ini terjadi karena disiplin protokol kesehatan di banyak negara mulai mengendur karena terlena dengan kedatangan vaksin,” lanjutnya.

Disiplin protokol kesehatan harus terus digalakkan. Dan penanganan Covid-19 di Indonesia hanya dapat dilakukan maksimal apabila seluruh elemen masyarakat bersedia bahu membahu menjadi bagian dari solusi penanganan pandemi.

 

Continue Reading

Hot Topic

JPU Tuntut Nurhadi 12 Tahun Penjara

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi 12 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara, menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono, dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menilai Nurhadi dan Rezky terbukti menerima suap sebesar Rp 45,7 miliar dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto serta menerima gratifikasi dari sejumlah pihak sebesar Rp 37,287 miliar.

“Menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan terdakwa Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/3) malam, dikutip dari Antara.

Selain itu, Nurhadi dan Rezky juga dituntut untuk membayar uang pengganti dengan total Rp 83,013 miliar. Dengan ketentuan, harta benda milik kedua terdakwa akan dilelang untuk menutupi uang pengganti apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun,” kata jaksa Lie.

Menurut JPU, hal yang meringankan adalah kedua terdakwa belum pernah dihukum. Sementara, hal yang memberatkan yakni, perbuatan Nurhadi dan Rezky tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Kemudian, perbuatan keduanya disebut merusak citra MA dan pengadilan di bawahnya, serta para terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Keduanya dinilai melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC