Channel9.id-Jakarta. Pengurus DPP Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah memecat tujuh kader lantaran terlibat dalam gerakan kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dua di antara mereka yang dipecat antara lain Ketua DPC Tega, Ayu Palaretin dan Ketua DPC Blora Bambang Susilo. Jumlah kader yang dipecat masih bisa bertambah.

“Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan terhadap 7 kader yang dilakukan oleh dewan kehormatan partai. Gelombang pertama 7 orang,” kata Andi Arief, lewat akun Twitternya @Andiarief_ pada Jumat (26/2).

Sebelumnya, politikus senior Demokrat, Darmizal menyebut pemecatan terhadap kader adalah bentuk kesewenang-wenangan yang dipimpin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kan nggak perlu pemecatan yang kesewenang-wenangan,” kata Damrizal di Jakarta, Kamis (25/2).

Damrizal menganggap kader yang dipecat sebenarnya memiliki niat baik untuk memperbaiki internal partai. Damrizal yakin pemecatan itu justru membuat para kader di daerah makin mendorong digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB).

Sebelumnya isu kudeta di internal Demokrat kembali mencuat saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi angkat bicara dan menyinggung peran Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

SBY yakin langkah-langkah Moeldoko di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Selain itu, menurut SBY, Moeldoko juga bergerak sendiri tanpa melibatkan pejabat-pejabat lain di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

Sehari usai SBY bicara, Moeldoko langsung buka suara. Ia mengklaim sudah beberapa pekan terakhir tak mengikuti perkembangan isu masalah internal Partai Demokrat.

“Sehingga saya enggak ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai,” kata Moeldoko.

“Jadi janganlah menekan-nekan saya, saya diam, jangan menekan-nekan,” tambah dia.

IG

Channel9.id-Jakarta. Partai NasDem menggelar rapat koordinasi nasional khusus (rakornassus) selama tiga hari dimulai dari 22 hingga 24 Februari 2021. Rakornassus tersebut menghasilkan beberapa sikap politik, di antaranya mempersiapkan konvensi capres 2024.

“Konvensi capres ini akan mengedepankan prinsip transparansi dan bottom up approach sehingga berefek positif pada penguatan kelembagaan Partai NasDem sebagai ruang dan basis rekrutmen pemimpin nasional,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate, dalam konferensi pers yang disiarkan daring, Kamis (25/2).

Partai NasDem akan melakukan konvensi calon presiden (capres) untuk pilpres 2024 mulai 2022 mendatang. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate mengklaim sudah ada partai yang mau membangun koalisi untuk konvensi capres tersebut.

Baca juga: Nasdem Gelar Konvensi Calon Presiden pada 2022

“Kami sudah ada rekan-rekan koalisi sebagaimana yang saya sampaikan tadi yang mempunyai platform, visi dan misi, gagasan yang searah, sejalan dalam tarikan nafas yang sama untuk kepentingan negara,” kata Johnny, Kamis (25/2).

Johnny mengatakan, NasDem menyadari sepenuhnya bahwa hasil pemilu 2019 lalu tidak cukup mencapai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. Oleh karena itu, NasDem membangun komunikasi politik ke partai lain, dan membentuk koalisi minimal untuk memenuhi persyaratan presidential threshold pada pilpres 2024 nanti.

“Saat ini tentu belum bisa saya sampaikan koalisi yang mana saja atau dari unsur partai yang mana saja karena tentu akan nanti saatnya ada di mana joint statment itu dilakukan,” ujarnya.

Johnny menambahkan, Partai NasDem terbuka dengan partai mana saja untuk mau bergabung membangun koalisi. Menurutnya koalisi itu nantinya tidak terbatas pada koalisi minimal yang memenuhi syarat threshold.

“Koalisi itu tentu terbuka ruang seluas-luasnya untuk membangun koalisi yang mampu menghasilkan orkestrasi politik yang memadai, mengantisipasi pilpres tahun 2024 yang menurut perkiraan kami akan menjadi kontestasi yang luar biasa hebat dan ketat,” tandasnya.

IG

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Justin Untayana menyatakan pihaknya menilai Gubernur Anies Baswedan tidak menjalankan amanahnya dalam penanggulangan banjir di Ibu Kota. PSI pun akan menggunakan hak interpelasi di DPRD.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin dalam keterangan tertulis, Kamis (25/2).

Dia juga menyebut adanya ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir di Jakarta. Mulai dari ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi hingga mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali.

“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita. Kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” ucap dia.

Selain itu, Justin juga meminta agar Anies dapat menunjukkan keberpihakan anggaran terhadap penanggulangan banjir yang dilakukan Kementrian PUPR.

Hal itu, lanjut Justin, terlihat pada batalnya pembebasan lahan untuk normalisasi sungai senilai Rp 160 miliar pada APBD perubahan tahun 2019.

“Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020, Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp 560 miliar,” ujar dia.

Karena hal itu, Justin mengaku telah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya untuk menggulirkan interpelasi. Sebab dibutuhkan dukungannya sebanyak 15 anggota dewan.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal,” tandasnya.

IG