Connect with us

Hot Topic

Kejagung Sita Kapal LNG hingga Ferrari di Kasus Asabri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan sejumlah aset terkait korupsi PT Asabri Persero. Dalam keterangan resminya pada Rabu (10/1), Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, penyitaan barang bukti tersebut milik tersangka Presiden Komisaris Trada Alam Mineral Heru Hidayat (HH) dan Direktur Utama Hanson International Benny Tjokrosaputro (BTS).

“Untuk barang bukti tersangka Heru Hidayat, penyidik menyita satu unit mobil Ferrari F12 Berlinetta Nomor Polisi B15TRM beserta STNK, BPKB, dan tanda bukti pelunasan pembelian kendaraan; satu unit kapal LNG Aquarius atas nama P Hanochem Shipping; dan dokumen kepemilikan kapal sebanyak sembilan Kapal Barge atau Tongkang dan 10 Kapal Tug Boat,” ujar Eben.

Sementara untuk barang bukti dari tersangka Benny Tjokro, penyidik menyita tanah seluas 194 hektare yang terdiri dari 566 bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) di Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Sajirah, dan Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Kemudian tanah seluas 33 hektar yang terdiri dari 158 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kecamatan Kalang Anyar, Kecamatan Cibadak, dan Kecamatan Rangkas Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Diketahui, penyidik Jam Pidsus Kejagung telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait kasus korupsi PT ASABRI, antara lain dua mantan Direktur Utama ASABRI Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn) Sonny Widjaya, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, mantan Direktur Keuangan ASABRI Bachtiar Effendi, mantan Direktur ASABRI Hari Setiono, dan mantan Kepala Divisi Investasi ASABRI Ilham W Siregar.
Serta dua tersangka dalam kasus ini, sama dengan terdakwa dalam megakorupsi pada Asuransi Jiwasraya, yakni Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk, Benny Tjokrosaputro dan Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat.

PT. Asabri diduga mengalami kerugian negara hingga Rp 23.739.936.916.742,58. Hal ini diketahui berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
Serta melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Jokowi Cabut Perpres Izin Investasi Miras dan Minuman Beralkohol

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Jokowi mencabut Peraturan Presiden (perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken pada 2 Februari 2021.

Dengan pencabutan ini, pengusaha atau pemodal tidak diberi izin melakukan investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol.

Jokowi membatalkan perpres itu usai mendengar masukan dari sejumlah kelompok masyarakat seperti ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam konferensi pers, Selasa 2 Maret 2021.

Diketahui dalam perpres sebelumnya, pengusaha diizinkan untuk membuka usaha minuman keras.

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak menempatkan modalnya di sektor miras.

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Baku Tembak di Poso, Putra Eks Pimpinan MIT Santoso Tewas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Baku tembak terjadi antara Satgas Madago Raya dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada Senin 1 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WITA.

Lokasi baku tembak terjadi di wilayah Pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Satgas Madago Raya berhasil menembak mati dua terduga teroris yakni Alvin dan Khairul. Khairul diduga adalah putra eks pimpinan MIT Poso, Santoso.

“Khairul ini merupakan putra dari pentolan sipil bersenjata Santoso, sedangkan Alvin berasal dari Banten,” kata Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso, Selasa 2 Maret 2021.

Namun, dalam kontak tembak itu, gugur salah satu prajurit TNI Praka Dedi Irawan. Saat ini jenazahnya telah diberangkatkan ke Jakarta, untuk pemakamannya menunggu koordinasi dengan pihak keluarganya.

Abdul menyatakan, dalam waktu dekat, proses identifikasi Alvian dan Khairul akan diperkuat dengan tes DNA dan sidik jari.

Menurut Abdul, saat baku tembak, ada empat orang yang saat itu terlibat. Salah satunya diduga adalah pimpinan MIT, Ali Kalora.

“Mereka waktu itu ada berempat, dan dipimpin oleh Ali Kalora, namun dua orang berhasil kabur dan sampai saat ini masih dalam pengejaran,” ujarnya.

Adapun dari olah TKP, didapati beberapa barang bukti berupa amunisi, GPS, tas ransel, golok dan lainnya.

Abdul menyatakan, keberadaan para DPO MIT Poso pimpinan Ali Kalora di pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara itu disinyalir untuk melakukan amaliah atau teror. Sehingga aparat melakukan penyergapan hingga berujung kontak tembak.

Dengan tertembaknya dua DPO tersebut, kini sisa DPO berjumlah 9 orang. Para DPO ini terbagi dua kelompok satu kelompok dipimpin Ali Kalora, berjumlah empat orang dan satu kelompoknya 7 orang.

“Semoga tidak bertambah lagi, tapi sayangnya masih ada simpatisan-simpatisan,” katanya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Ungkap Sindikat Pengedar Uang Asing Palsu, DPR Apresiasi Polresta Banyuwangi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri untuk membasmi sindikat pengedar uang asing palsu antar provinsi. Menurutnya, peredaran uang palsu tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Pernyataan itu diungkapkan menyusul kinerja Satreskrim Polresta Banyuwangi Jawa Timur yang berhasil membongkar dan menangkap 10 anggota yang diduga sindikat pengedar uang asing palsu antar provinsi. Adapun barang bukti yang diamankan berupa uang palsu jika dihitung berdasarkan uang asli senilai Rp 4,5 triliun.

“Kami sangat mengapresiasi Polresta Banyuwangi yang telah berhasil membongkar para sindikat uang palsu antarprovinsi. Kehadiran sindikat ini sangat meresahkan masyarakat, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang paham dan tertipu. Bayangkan jika uang palsu senilai 4.5 tiliun uang asli tersebut berhasil beredar dan dipergunakan masyarakat,” kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa 2 Maret 2021.

Sahroni pun meminta kepada pihak kepolisian segera mengusut tuntas terkait peredaran uang palsu ini. Tujuannya demi menghindari makin banyaknya warga yang tertipu.

“Menurut informasi yang didapat, sindikat uang palsu yang berada di Jawa Timur ini mendapatkan uangnya dari Jakarta. Karenanya, saya meminta kepada para Kapolda untuk berkoordinasi demi menelusuri jaringannya hingga tuntas. Sindikat ini harus dibasmi hingga ke akarnya dan diberikan hukuman yang berat agar ada efek jera,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC