channel9.id – Jakarta. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan fisik. Pemda diwajibkan memasukkan mitigasi risiko bencana sejak tahap perencanaan tata ruang.
Menurut Bima, langkah ini sangat krusial agar daerah memiliki ketahanan yang kuat serta mampu menjamin keselamatan warganya ketika bencana atau keadaan darurat (force majeure) terjadi.
“Tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, dan juga force majeure,” tegas Bima saat memberikan sambutan dalam Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah Jepang-Indonesia Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Berkaca pada rentetan krisis dan bencana alam yang kerap melanda Indonesia, Bima menilai hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga untuk membangun sistem daerah yang lebih tangguh.
Dalam hal ini, Kemendagri terus memantau dan menyamakan standar pelayanan publik. “Kami menilai setiap perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami sesuaikan implementasinya sesuai dengan kemampuan lokal masing-masing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima menyoroti satu kebiasaan buruk yang harus diubah dalam membangun ketahanan daerah. Ia meminta agar pelibatan warga, tokoh masyarakat, akademisi, hingga lembaga nonpemerintah dilakukan sejak tahap perencanaan di atas meja, bukan di akhir.
“Bukan lagi mengakomodir, bukan lagi mengundang tapi mengajak semua pihak untuk duduk bersama mulai dari perencanaan. Warga, stakeholders, komunitas, akademia, researchers harus duduk bersama-sama mulai dari perencanaan. Bukan mengundang mereka ketika terjadinya bencana,” sentil Bima.
Sebagai penutup, Bima turut mengapresiasi forum kerja sama administrasi pemerintahan antara Indonesia dan Jepang ini. Menurutnya, Jepang adalah contoh terbaik yang telah teruji lintas zaman dalam menghadapi bencana alam.
“Kami bersyukur pada forum ini bisa belajar banyak hal dari saudara-saudara kami di Jepang yang telah teruji dari masa ke masa untuk menguatkan kesiapan menghadapi kebencanaan, termasuk dalam hal juga pendanaan,” pungkasnya.
Baca juga: 97 Sekolah Pascabencana di Sumatra Wajib Relokasi, Kemendagri Minta Pemda Segera Sediakan Lahan
