Channel9.id, Jayapura. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Provinsi Papua, khususnya di sejumlah rumah sakit daerah prioritas. Ia menyampaikan hal itu usai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Jumat (27/3/2026).
Ribka menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja pada 13 Maret 2026 dan rapat koordinasi bersama Dirjen Kesehatan Lanjutan, Direktur BUMD, serta Forkopimda Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura pada 17 Maret 2026.
“Kami menindaklanjuti kunjungan kerja dan rapat tersebut dengan mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Papua,” ujarnya.
Fokus Benahi Masalah RSUD Yowari
Ribka mengungkapkan, rapat di RSUD Yowari menemukan sejumlah persoalan utama. Pemerintah segera menyelesaikan status sertifikat tanah RSUD Yowari, menata keberadaan pos keamanan Polri di area rumah sakit, serta membenahi manajemen rumah sakit.
“Kami menjadikan persoalan ini sebagai prioritas untuk segera kami selesaikan,” tegasnya.
RSUP dr. Sardjito Dampingi Tiga RS
Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan menugaskan RSUP dr. Sardjito untuk mendampingi tiga rumah sakit di Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari.
“RSUP dr. Sardjito akan mendampingi tiga rumah sakit tersebut sesuai penugasan dari Kementerian Kesehatan,” jelas Ribka.
Ribka meminta setiap rumah sakit mengirimkan minimal sembilan peserta yang terdiri dari direktur, bidang pelayanan medik, keperawatan, penunjang, pengelola keuangan beserta staf, pengelola SDM beserta staf, serta kepala bagian umum.
RSUP dr. Sardjito akan membimbing peserta melalui Bimtek dan memperlihatkan praktik terbaik (best practice) secara langsung di Yogyakarta.
Ribka menilai Bimtek daring belum cukup optimal. Ia mendorong pelaksanaan Bimtek tatap muka selama minimal dua hari agar peserta dapat memahami perbaikan tata kelola rumah sakit secara lebih mendalam.
Kemendagri Fasilitasi Akomodasi dan Transportasi
Kementerian Dalam Negeri melalui BPSDM akan menyiapkan akomodasi dan transportasi selama kegiatan di Yogyakarta, termasuk penginapan dan transportasi melalui Balai BPSDM Kemendagri Yogyakarta.
“Kami segera melaksanakan Bimtek dengan dukungan Kemendagri dan Kementerian Kesehatan sesuai kesepakatan,” ujar Ribka.
Ribka berharap pendampingan ini segera berjalan untuk mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan di Papua. Ia menegaskan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan terus memantau proses ini.
“Saya akan terus mengawal hingga rumah sakit benar-benar berjalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan,” tutupnya.
