Channel9.id-Jayapura. Wamendagri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, termasuk di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Upaya tersebut dilakukan agar keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Rabu (4/2/2026).
Ribka menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk wilayah perbatasan Papua. Presiden juga menugaskan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pembangunan PLBN di seluruh kawasan perbatasan.
Menurut Ribka, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, khususnya Papua sebagai wilayah otonomi khusus. Ia menilai kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI penting untuk memperkuat dukungan regulasi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara, sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang terbangun mampu melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah, termasuk memberikan ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi ekonomi kawasan perbatasan.
Usai pertemuan, rombongan dijadwalkan meninjau langsung lokasi perbatasan guna memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.
Baca juga: Wamendagri Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Jadi Penggerak Ekonomi Perbatasan
