Connect with us

Nasional

Warga Wonosobo Deklarasikan Kotak Kosong

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo mendeklarasikan dukungan terhadap kotak kosong. Hal itu karena Pilkada Wonosobo 2020 hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Deklarasi kotak kosong ini digelar di Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Selain deklarasi, juga terlihat spanduk ajakan untuk memilih kotak kosong.

Dalam spanduk tersebut terlihat tata cara mencoblos kotak kosong. Di bagian bawah juga terdapat tulisan, ‘jangan golput, kotak kosong lebih yahud’.

Baca juga: Mendagri Dorong Ditjen Dukcapil Sukseskan Pilkada dan Penangangan Covid-19

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Wonosobo, Sopingi, mengatakan deklarasi kotak kosong ini sebagai penyeimbang demokrasi di Pilbup Wonosobo. Mengingat hanya ada satu pasangan calon yang menjadi peserta Pilkada yakni pasangan Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar.

“Ini sebagai penyeimbang demokrasi. Karena kalau hanya satu pasangan kenapa tidak langsung dilantik saja,” ujar Sopingi usai melakukan deklarasi kotak kosong di Desa Candimulyo, Rabu (07/10).

Nantinya, aliansi ini akan melakukan sosialisasi kepada calon pemilih di Pilkada Wonosobo. Tujuannya, agar calon pemilih tahu ada kotak kosong yang sah dipilih secara konstitusi.

“Jadi dengan adanya deklarasi ini agar masyarakat tahu dan mendengar ada pilihan lain. Kan memilih kotak kosong secara konstitusi sah-sah saja,” kata dia.

Ia mengaku aliansi ini sudah mendapat respons hangat dari masyarakat. Bahkan, pihaknya siap memenangkan kotak kosong dalam Pilkada Wonosobo.

“Terkait aliansi ini, respons masyarakat lumayan bagus, dan kami memang ada target pemenangan,” tuturnya.

Diketahui, Pilkada Wonosobo 2020 hanya diikuti satu paslon, yakni Afif Nurhidayat dan Muhammad Albar. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Wonosobo itu diusung koalisi di antaranya PDIP, PKB, Hanura, NasDem, Golkar, PAN, dan Demokrat.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kapolda Jateng: Polri Jamin Keamanan Saat Libur Panjang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polda Jawa Tengah (Jateng) memastikan perketat pengawasan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan virus corona atau Covid-19 saat libur panjang 28 Oktober hingga 1 November.

Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa kebijakan itu sesuai arahan Kapolri Jenderal Idham Azis dalam mencegah penyebaran virus corona di saat musim liburan.

“Agar tetap sehat dan aman, pilihan terbaik masyarakat di rumah saja (stay at home) dan selalu menggunakan masker dimana saja,” kata Ahmad, Minggu (25/10/2020).

Baca juga: Dr Reisa: Staycation Pilihan Terbaik Mengisi Libur Panjang

Dalam hal ini, Polri menggandeng TNI dan seluruh lapisan elemen masyarakat lainnya dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Adapun, lokasi patroli akan dilaksanakan di beberapa tempat yang berpotensi muncul kerumunan massa, misalnya, tempat wisata, pasar, rest area, bandara, stasiun, dan terminal.

Selain itu, Polda Jateng juga akan menggelar Operasi Zebra yang dilaksanakan selama 14 hari mulai 26 Oktober hingga 8 November untuk menjamin keselamatan berlalu lintas masyarakat.

“Dalam operasi ini Polri akan menindak pelanggaran yang dapat mengakibatkan laka lantas. Seperti pelanggaran stop line, tidak menggunakan helm, melawan arus dan menerobos lampu merah,” ujarnya.

Namun operasi Zebra ini lebih banyak mengedepankan pola preventif dengan memperbanyak sosialisasi, edukasi terutama terkait protokol kesehatan. Untuk menjamin kenyamanan berkendara di saat cuti dan liburan.

Polda Jateng mengimbau kepada masyarakat agar tetap patuh protokol kesehatan pada saat libur panjang. Selalu pakai masker dimana saja, jaga jarak selalu cuci tangan, dengan sabun.

Continue Reading

Nasional

PSBB Transisi DKI Diperpanjang Hingga 8 November 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Transisi selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020.

Perpanjangan PSBB Transisi ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1020 Tahun 2020. Pemberlakukan PSBB transisi ini merupakan langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.

Dalam beleid itu disebutkan, jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya.

Baca juga: Berikut Ketentuan-Ketentuan PSBB Transisi Jakarta Jilid II 

Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan.

“Dalam hal ini, seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kembali kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake). Artinya, apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan, Pemprov DKI Jakarta dapat menghentikan seluruh kegiatan yang sudah dibuka selama PSBB Masa Transisi dan menerapkan kembali pengetatan,” ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan lewat keterangan resmi, pada Minggu (25/10).

Sementara itu, kasus Covid-19 di DKI Jakarta dalam dua minggu terakhir ini  relatif melandai. Kasus positif rata-rata persentase dalam sepekan terakhir 9,9 persen dengan rasio tes 5,8 per-1.000 penduduk.

Adapun rata-rata keterisian tempat tidur isolasi dalam dua minggu terakhir cenderung menurun dari 64 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 59 persen pada 24 Oktober 2020.

Sedangkan keterisian tempat tidur ICU juga relatif menurun dari 68 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 62 persen pada 24 Oktober 2020.

Selain itu, data pengendalian Covid-19 dari FKM UI sempat menurun pada minggu lalu, yaitu dari skor 60 (18 Oktober 2020) telah membaik menjadi skor 64 (24 Oktober 2020).

Nilai reproduksi efektif yang juga menjadi indikasi ada atau tidaknya penularan berada pada skor 1,05 (24 Oktober 2020), dibandingkan skor 1,06 pada 12 Oktober 2020.

Continue Reading

Nasional

Bawaslu: Kampanye Daring Masih Minim Dilakukan di Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan mengatakan, pelaksanaan kampanye daring masih minim dilakukan pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Peserta Pilkada 2020 lebih mengutamakankampanye tatap muka, atau pertemuan terbatas dalam kondisi pandemi Covid-19.

“Meski Peraturan KPU (Nomor) 13 (2020) sudah mendorong untuk bisa dilakukan dengan metode-metode yang sifatnya daring, dari data yang kami peroleh memang 95 persen masih pada kegiatan yang sifatnya tatap muka, yang daring sekitar baru 5 persen,” kata Abhan melalui keterangannya, Sabtu, (24/10/2020).

Baca juga: Bawaslu: Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Berkurang

Abhan menuturkan, hal ini disebabkan karena sejumlah faktor, di antaranya penggunaan kampanye daring tergolong metode baru. Masyarakat belum terlalu familier dengan metode ini.

Selain itu, publik belum cukup siap mengikuti kegiatan kampanye daring. Di tambah dengan kendala akses internet di sejumlah daerah.

Menurut Abhan, pertemuan tatap muka lebih disukai karena melalui kegiatan tersebut paslon dapat bertemu langsung dengan pemilih.

Pasangan calon (paslon) dapat menyampaikan visi, misi, serta program secara langsung di depan pemilih.

“Mungkin karena inilah ruang yang memang bisa langsung berdiskusi dengan publik meskipun dibatasi dengan jumlah pemilih, jumlah peserta 50, tetapi ini masih menjadi primadona bagi paslon untuk melakukan kampanye dengan melalui tatap muka pertemuan langsung,” urainya.

Kendati demikian, Abhan menyebut, pelaksanaan kampanye tatap muka disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketentuan tersebut diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa, kampanye metode ini hanya dapat diikuti maksimal 50 orang dan wajib mematuhi protokol kesehatan. Jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu berwenang untuk melakukan penindakan.

Pertama, jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan seperti kerumunan massa, Bawaslu akan memberikan surat peringatan.

Namun, jika dalam waktu satu jam peringatan tersebut tak diindahkan, Bawaslu melakukan pembubaran. Pembubaran itu dilakukan Bawaslu bersama TNI, Polri, Satgas Covid-19, KPU, Kejaksaan, dan Satpol PP.

“Kenapa kami melibatkan Pokja lembaga lain, karena kalau hanya Bawaslu sendiri tentu tidak mampu untuk bisa melakukan kegiatan membubarkan, karena apa, bajwa pertama jumlah panwas terbatas dan Bawaslu tidak punya aparat seperti aparat Polisi dan TNI,” kata Abhan.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat, selama pelaksanaan kampanye 10 hari kedua atau 6-15 Oktober, terdapat 16.468 kegiatan kampanye pertemuan tatap muka di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dibandingkan 26 September-5 Oktober atau 10 hari pertama, sebanyak 9.189 kegiatan kampanye tatap muka.

Bawaslu pun menemukan, pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye mengalami peningkatan seiring bertambahnya kampanye tatap muka. Terdapat 375 pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi pada kurun 10 hari kedua, sedangkan 10 hari kedua jumlah pelanggaran protokol kesehatan tercatat 237 kasus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC