Connect with us

Hot Topic

Menaker: Syarat Tata Cara PHK Tidak Dipangkas

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi isu yang berkembang tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan.

Ida menyampaikan, UU Ciptaker tetap mengatur ketentuan persyaratan dan tata cara PHK.

“Jadi tidak lah benar kalau dipangkas ketentuan dan syarat tata cara PHK. Tetap diatur sebagaimana UU No. 13 tahun 2003,” kata Ida dalam konferensi pers, Rabu (7/10).

Selain itu, Ida menyampaikan, UU Ciptaker tetap memberikan ruang bagi serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

“Kita sama sekali tidak meniadakan peran-peran serikat dalam mengadvokasi anggotanya saat mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya,” kata Ida.

Baca juga : Menaker: Upah Minimum Tidak Dihapus

Bahkan, UU Ciptaker semakin mempertegas ketentuan tentang upah bagi buruh selama proses PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya pemutusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Ketika PHK itu masih dalam proses maka buruh masih mendapatkan upah, ini ditegaskan di UU Ciptaker,” Katanya.

Kemudian, Ida menjelaskan, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi buruh yang mengalami PHK, UU Ciptaker mengatur ketentuan mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

“Jadi, UU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh dengan adanya skema, di samping pesangon yang diberikan kepada pengusaha, pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang ini tidak dikenal dalam UU 13 tahun 2013. Jaminan kehilangan pekerjaan yang manfaatnya cash benefit, vokasional training, dan pelatihan kerja. Ini yang kita tidak dijumpai dalam UU 13 tahun 2013,” katanya.

Kemudian, Ida menegaskan, tidaklah benar bahwa ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan itu dihapuskan.

“Itu tidak benar. Karena ketentuan sanksi pidana ketenagakerjaan semua dikembalikan ke UU 13 tahun 2003,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Kembali Jadi Tersangka, Kuasa Hukum: Habib Bahar Tidak Takut karena Cinta Kematian

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Jabar menetapkan kembali Habib Bahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Kuasa Hukum Bahar Azis Yanuar menyampaikan, Bahar tidak takut karena mencintai kematian.

“Habib bilang jangankan tersangka, Habib Bahar bin Smith ini orang yang cinta akan kematian. Ingat. Jangankan hanya jadi tersangka atau dipenjara lagi, saya adalah sosok yang jatuh cinta kepada kematian!. Kata beliau begitu,” kata Azis dalam keterangannya, Rabu (28/10).

Azis menjelaskan, Bahar sendiri menyerahkan persoalan hukumnya ke tim kuasa hukum. Tim pengacara Bahar saat ini tengah menyiapkan berkas untuk mengajukan upaya praperadilan.

Sebelumnya, Polda Jabar menetapkan kembali Habib Bahar sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Bahar diduga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Andriansyah di Bogor pada 4 September 2018.

Adapun penetapan tersangka tercantum dalam surat nomor B/4094/X/2020/Ditreskrimum yang dikeluarkan pada 21 Oktober di Bandung.

Surat tersebut ditandatangani langsung Direskrimum Polda Jabar, Kombes Patoppoi. Bahar diduga melakukan tindak penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP dan 351 KUHPidana.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Usai Pemeriksaan, Tujuh Tersangka Kebakaran Kejagung Tidak Ditahan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan perdana terhadap tujuh tersangka kasus kebakaran Gedung Kejagung pada 27 Oktober 2020. Namun, usai pemeriksaan, tujuh tersangka itu tidak ditahan.

“Ketujuh tersangka tidak ditahan karena kooperatif dalam penyidikan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Rabu (28/10).

Dalam kasus ini, Bareskrim Polti telah menetapkan delapan tersangka. Mereka yakni Direktur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), NH; Direktur Utama PT ARM, R; lalu lima tukang yakni T, H, S, K, dan IS; serta mandor para tukang, UAN.

Namun, NH tak hadir dalam pemeriksaan perdana pada 27 Oktober 2020. Awi menyatakan, kuasa hukum NH telah menginformasikan bahwa kliennya sakit.

“Tapi, surat keterangan dokter belum ada. Tentunya akan kami menjadwalkan ulang untuk saudara NH,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Operasi Zebra Kurangi Razia, Utamakan Edukasi ke Masyarakat

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, pihaknya mengurangi razia dalam Operasi Zebra yang dilaksanakan selama 14 hari. Polisi, katanya, mengedepankan pencegahan dan edukasi supaya masyarakat tertib berlalu lintas.

“Operasi Zebra Jaya 2020 ini kan kita di masa pandemi Covid-19, karenanya persentase penegakan hukum itu sangat kecil,” kata Sambodo, Rabu (28/10).

Sambodo menjelaskan, razia dikurangi guna menghindari terjadinya kerumunan. Dalam hal ini, polisi akan melaksanakan operasi secara berburu. Polisi akan mendatangi titik tertentu dan melakukan operasi pada jam-jam tertentu.

“Persentase penindakan hanya sebesar 20 persen, sisanya 40 persen preventif (pencegahan) dan 40 preemtif (imbauan),” kata Sambodo.

Menurutnya, tindakan itu berbeda dengan Operasi Zebra tahun lalu. Di mana, Operasi Zebra saat itu memperbanyak penegakan hukum dan razia dimana-mana.

“Upaya preemtif-preventif itu berupa edukasi, sosialisasi, imbauan maupun teguran simpatik, yang memberikan penyadaran kepada masyarakat,” kata Sambodo.

Sambodo menegaskan, pencegahan dan imbauan dalam Operasi Zebra bertujuan supaya masyarakat mematuhi aturan lalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC