Connect with us

Nasional

100 Persen Bentuk Posko PPKM di Tingkat Desa, 15 Provinsi Mendapat Apresiasi Kemendagri

Published

on

Channel9.id-Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 15 Provinsi yang telah 100 persen membentuk Posko PPKM Mikro pada seluruh desa di wilayahnya.

Ke-15 wilayah itu adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya juga terus mendorong provinsi lain yang tengah berupaya untuk membentuk Posko PPKM Mikro dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

“Tim koordinasi yang dibentuk pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa terus melakukan upaya fasilitasi, pemberian penjelasan tentang arti penting dan tujuan pembentukan posko maupun prosedur pembentukannya,” kata Yusharto.

Secara persentase, berikut capaian provinsi lainnya dalam pembentukan Posko PPKM Mikro: Bengkulu (96,94%), Kalimantan Tengah (93,93%), Nusa Tenggara Barat (93,73%), Sulawesi Tenggara (96,54%), Sulawesi Tengah (88,17%), dan Kalimantan Barat (82,03%).

Selanjutna, Jawa Tengah (81,11%), Sumatera Utara (63,50%), Kepulauan Riau (62,55%), Banten (47,58%), Maluku Utara (45,34%), Kalimantan Selatan (49,84%), Sulawesi Utara (29,53%), Papua Barat (10,85%), Nusa Tenggara Timur (8,89%), Sulawesi Barat (3,30%), Maluku (3,17%), dan Papua (0,74%).

Baca juga: Kapolri Instruksikan Jajaran Bangun Posko PPKM di Pasar 

Yusharto menambahkan, hingga saat ini beberapa desa yang ia kunjungi belum memahami dan mengerti peranan posko dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan cara mengalokasikan belanja dalam APBDes.

Menurutnya, pertama, peranan dari Posko PPKM meliputi pencegahan dengan beragam kegiatan, di antaranya: pemberian penyuluhan, edukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, saat ini Posko-Posko PPKM tersebut sedang gencar pula melakukan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti vaksinasi.

Kedua, Posko PPKM juga memiliki peranan dalam aspek penanganan. Terkait hal ini terdapat berbagai kegiatan yang dijalankan, di antaranya pendataan warga yang terinfeksi, memfasilitasi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, hingga penyediaan tempat isolasi terpusat (Isoter) di tingkat desa yang menjadi tempat perawatan sementara. Dengan adanya Isoter, apabila terjadi pemburukan pada pasien, dapat segera dikirimkan ke pusat pelayanan kesehatan, berupa Rumah Sakit terdekat.

Ketiga, peran pembinaan juga dilakukan oleh Posko PPKM melalui penegakan disiplin kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat desa disertai dengan pemberian sanksi yang sesuai. Bagi yang melanggar juga dilakukan pendataan.

Keempat, posko juga berfungsi sebagai instrumen pendukung. Setidaknya, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya pendataan dan koordinasi dengan stakeholder, melakukan dan menata administrasi, membuat pelaporan, serta pengadaan logistik untuk mendukung berbagai kegiatan Posko PPKM.

“Bagi desa-desa yang telah membentuk Posko PPKM Mikro sangat mengharapkan kepemimpinan Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Ketua Posko PPKM Mikro di tingkat desa, membangun sinergi, menciptakan keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan berbagai pihak di tingkat desa,” ujarnya.

Adapun para pihak yang diharapkan dapat bersinergi yaitu dari Satgas Covid-19, kader PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian Covid-19 di desa.

“Kami mengimbau (untuk) desa-desa yang belum membentuk posko atau belum melaporkan keberadaan posko agar segera membentuk dan melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” lanjut Yusharto.

Adapun pemberian pelaporan dapat disampaikan melalui aplikasi sederhana yang dikembangkan, atau menggunakan Whatsapp. Hal itu bertujuan untuk memudahkan perangkat desa atau petugas Posko PPKM dalam berinteraksi dengan Tim yang telah dibentuk. Melalui komunikasi ini Tim akan memandu dalam penyusunan SK Pembentukan Tim Posko, serta memberikan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan peranan dan fungsi Posko.

“Selanjutnya dari sisi pembiayaan dapat menggunakan alokasi sekurang-kurangnya 8 persen dari alokasi Dana Desa, diprioritaskan menggunakan mata anggaran Bidang 5, yaitu bidang penanggulangan, keadaan darurat dan mendesak desa,”imbuhnya.

“Kegiatan pada bidang lainnya yaitu bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipergunakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan Posko PPKM Mikro di setiap desa,” pungkas Yusharto.

Nasional

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Upaya Cabut Sanksi WADA

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani meminta jajaran pemerintah bekerja cepat menyelesaikan persoalan terkait sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah event internasional.

Sebelumnya Indonesia tidak bisa mengibarkan Bendera Merah Putih di ajang Thomas Cup pada Minggu (17/8/2021) meski berhasil keluar sebagai juara. Hal tersebut menjadi salah satu sanksi dari WADA akibat Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) dianggap tidak patuh dalam menerapkan program pengujian doping. Selain itu, Indonesia juga terancam tidak bisa jadi tuan rumah event-event olahraga internasional akibat sanksi dari WADA. Menurut Puan, kelalaian dalam program pengujian doping harus dicegah semaksimal mungkin.

“Karena ini menyangkut kehormatan serta nama baik bangsa dan negara. Kita tidak ingin akibat sanksi dari WADA, penyelenggaraan-penyelenggaraan event olahraga internasional di Indonesia menjadi terkendala,” ujar Puan, Selasa (19/10).

Baca juga: WADA Larang Indonesia Kibarkan Bendera Merah Putih 

Puan mengingatkan, Indonesia juga telah mengantongi izin perhelatan World Superbike (WSBK) yang akan diselenggarakan di Sirkuit Mandalika, Lombok, dalam waktu dekat. Begitu juga dengan adanya peluang Timnas Indonesia memainkan beberapa laga kandang dalam kualifikasi Piala Asia 2022 dan perhelatan Asian Games pada 2022.

“Jangan sampai sanksi dari WADA menggagalkan effort yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari,” ungkap Puan. Dia juga khawatir, sanksi tersebut bisa mempengaruhi prestasi olahraga Indonesia.

“Mengingat sanksi ini diberlakukan selama satu tahun, akan sangat miris jika saat Asian Games tahun depan, Merah Putih juga tak bisa berkibar walaupun atlet kita meraih medali,” katanya.

Untuk itu, Puan mendorong agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan hukuman WADA ke Indonesia dapat bekerja sebaik mungkin.

IG

Continue Reading

Nasional

Gunakan Rantis, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ada yang berbeda dalam rangkaian mobil kepresidenan ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (19/10). Kepala Negara menyusuri jalan di Tarakan tidak menggunakan mobil sedan yang biasa digunakan, namun menggunakan kendaraan taktis (rantis) P6 ATAV V1 yang dimiliki oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Jokowi memilih menggunakan P6 ATAV V1 utamanya karena kendaraan ini dirakit di dalam negeri dan telah diproduksi massal.

“Kita tahu bahwa Presiden ingin selalu memperkenalkan produk lokal, mulai dari minuman, makanan, sepatu, jaket, hingga motor custom. Kali ini Presiden memperkenalkan kendaraan serang taktis hasil rakitan dalam negeri, kecuali mesin ya,” ucap Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Tri Budi Utomo.

Baca juga: Jokowi Kunker ke Kalimantan Utara Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi 

Selain itu, ucap Mayjen Tri, Presiden juga ingin lebih dekat dengan rakyat. “Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, Presiden selalu menyapa masyarakat. Namun Presiden merasa bila dari mobil yang biasa digunakan masih terasa ada sekat. Dengan mobil yang agak terbuka, Presiden berharap masyarakat merasakan kedekatan tersebut,” kata Mayjen Tri.

Saat ditanyakan tentang masalah keamanan, mengingat mobil tersebut semi terbuka. Mayjen Tri mengatakan bahwa seluruh lapisan bodi dari mobil tersebut adalah baja anti peluru.

“Bagian depan juga menggunakan kaca anti peluru,” ucap Mayjen Tri.

Tri juga menjelaskan bahwa mobil tersebut memiliki kemampuan mendeteksi arah tembakan musuh.

“Teknologi ini dikenal dengan Gunshot Detection System yang dipasang pada bagian belakang P6 ATAV,” kata Mayjen Tri.

Adapun mobil tersebut memiliki kerangka yang terbuat dari rangka pipa baja mengelilingi mobil tersebut. “Rangka pipa baja untuk melindungi dari benturan jika terjadi kecelakaan,” kata Mayjen Tri.

Continue Reading

Nasional

Peringatan Maulid Nabi, Khofifah Ajak Umat Islam Sempurnakan Akhlak Teladani Rasulullah

Published

on

By

Peringatan Maulid Nabi, Khofifah Ajak Umat Islam Sempurnakan Akhlak Teladani Rasulullah

Channel9.id-Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajak warga Jawa Timur, khususnya umat Islam meneladani dan menampilkan akhlak Rasulullah dalam keseharian. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi SAW harus menjadi momentum penyempurnaan akhlak.

Khofifah mengatakan, dalam kahidupan berbangsa dan bernegara, salah satu akhlak yang patut diteladani dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika yakni sifat tasamuh atau sikap toleransi dan saling menghargai dalam memandang sebuah keberagaman.

Baca juga: Meneladani Rasulullah untuk Tolong-menolong di Kala Sulit

Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat, kata dia, merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta persaudaraan untuk mencegah proses perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Sudah seharusnya umat Islam mengambil pelajaran dari sosok Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan. Rasulullah adalah role model seorang manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (19/10/21).

Khofifah berpesan setiap individu hendaknya bisa toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan antargolongan. Jika ini dilakukan, maka Indonesia akan semakin kuat dan tidak mudah dipecah-belah oleh kepentingan yang tidak bertanggung jawab.

“Keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah sebuah kekayaan dan keindahan bangsa. Dan, Perbedaan itu merupakan rahmat, kekuatan dan karunia yang diwujudkan melalui sikap saling menghormati,” imbuhnya.

Sedangkan dalam situasi pandemi COVID-19, teladan nabi yang patut dicontoh adalah sikap kepedulian kepada sesama. Hal ini penting, karena pandemi tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, namun butuh kerja sama semua elemen masyarakat.

“Kepedulian tidak hanya soal materil saja, namun dengan memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menyukseskan vaksinasi itu adalah bagian dari kepedulian antar sesama umat manusia,” imbuhnya.

Khofifah yakin di balik pandemi COVID-19 ini, ada hikmah yang sangat besar. Salah satunya peringatan Allah SWT kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga dunia dan seisinya.

Kerusakan dan musibah yang terjadi saat ini, kata dia, menjadi cara Allah untuk mengingatkan manusia ke jalan yang benar.

Sebagai penutup, Khofifah juga mengajak seluruh umat Islam memohon kepada Allah SWT agar segera memberi kesembuhan pada bangsa ini dari pandemi COVID-19. Sehingga kehidupan dan roda ekonomi masyarakat bisa kembali pulih.

Continue Reading

HOT TOPIC