Connect with us

Hukum

20 Izin Penggeledahan Tak Dijalankan, MAKI: Juliari Batubara Bisa Bebas

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan bahwa tersangka bantuan sosial (bansos) eks Mensos Juliari Batubara bakal bebas dari jeratan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya menyusul tidak dijalaninya 20 izin penggeledahan yang telah diterbitkan dewan pengawas (dewas) KPK.

Bonyamin juga menyebut, tim penyidik juga tidak kunjung memanggil saksi yang diketahui beberapa kali muncul dalam kegiatan geledah dan rekonstruksi perkara.

“Hal tersebut dapat terjadi apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bekerja dengan maksimal menemukan bukti perkara. Risiko terburuk akan bisa begitu karena perkara tidak menjadi terang. Padahal, penggeledahan dan pemanggilan saksi-saksi tujuannya untuk membuat terang perkara,” katanya, di Jakarta, Minggu (21/2).

Baca juga: KPK Kembali Geledah Dua Lokasi Terkait Suap Juliari Batubara 

Boyamin menjelaskan, pengabaian KPK tersebut berpotensi mempengaruhi penyelesaian perkara bansos Covid-19. Kemudian, dapat menghambat pengembangan perkara guna menemukan tersangka baru terkait kasus itu.

“Jika sebaliknya banyak yang tidak terbuka, maka hakim pengadilan berpotensi menyatakan dakwaan kabur (obscuur libel) sehingga berpotensi putusan bebas,” katanya.

MAKI telah mengajukan praperadilan terhadap KPK terkait penanganan kasus bansos Covid-19. Dalam permohonannya, MAKI meminta KPK menindaklanjuti 20 izin penggeledahan terkait perkara ini. Kemudian, KPK diminta segera memanggil politisi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya siap mengikuti praperadilan yang diajukan di PN Jakarta Selatan. “KPK akan menghormati dan mengikuti seluruh proses mekanisme hukum yang berlaku terkait gugatan praperadilan tersebut,” kata Ali, Minggu (21/2).

Menurut dia, KPK masih tetap memanggil para saksi terkait kasus suap bansos. Pemeriksaan terakhir yang dilakukan lembaga antirasuah pada Jumat (19/2) lalu. “Jadi kami masih memeriksa saksi-saksi dan sudah kami informasikan kepada masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan, KPK memeriksa saksi bukan karena permintaan pihak lain. Artinya, pemanggilan dan pemeriksaan saksi karena adanya kebutuhan proses penyidikan. “Dengan demikian gugatan praperadilan dengan alasan penghentian penyidikan semestinya sudah gugur sejak awal,” imbuhnya.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek. Mereka adalah Juliari Batubara; dua mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono; Harry Sidabukke; dan Ardian Iskandar Maddanatja. Juliari disebut menerima suap Rp 17 miliar dari fee pengadaan bansos ini.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Published

on

By

Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Akan Didakwa Hari Ini

Channel9.id-Jakarta. Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Selasa (2/3) akan menuntut eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan, Nurhadi dan Rezky bakal hadapi tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang rencananya akan digelar pada pukul 16.00 WIB.

“Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan rencananya digelar sore hari,” ujarnya  saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (2/3).

Baca juga : Polisi Gelar Perkara Kasus Nurhadi Aniaya Pegawai Rutan KPK

Jaksa KPK meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan. Jaksa juga optimis telah membuktikan perbuatan suap dan gratifikasi keduanya di persidangan.

“Kami selaku tim JPU sangat yakin dan optimis untuk membuktikan semua uraian dakwaan yang kami dakwakan pada kedua terdakwa,” kata Jaksa Takdir.

Menurut Jaksa Takdir, pihaknya telah membuktikan penerimaan suap dan gratifikasi Nurhadi dan Rezky berdasarkan alat bukti yang diperlihatkan di persidangan.

“Bahwa semua alat bukti yang kami hadirkan di depan persidangan hingga sidang hari ini telah sangat cukup untuk bisa meyakinkan Majelis Hakim,” kata Takdir.

Dalam pembacaan tuntutan nanti, Takdir menyebut akan menguraikan lebih detail tindakan penerimaan suap dan gratifikasi yang dilakukan Nurhadi dan Rezky.

“Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan,” ucap dia.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiono didakwa menerima suap dan gratifikasi Rp 45.726.955.000. Suap dan gratifikasi tersebut diberikan Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara.

Selain menerima suap senilai Rp 45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 37,2 miliar. Gratifikasi diterima selama 3 tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh 5 orang dari perkara berbeda.

Jika ditotal penerimaan suap dan gratifikasi, keduanya menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 83.013.955.000.

IG

Continue Reading

Hukum

Diduga KDRT, Dirut PT Taspen Dilaporkan Istrinya ke Kapolda

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh istrinya atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

“Iya laporannya saat ini sedang diproses oleh penyidik,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (1/3). Namun, Yusri masih enggan berbicara banyak terkait pelaporan tersebut.

“Kita baru lihat LP (laporan polisi) nya saja. Sementara benar atau tidaknya dugaan kekerasan tersebut. Makanya kami dalami dulu,” ujar Yusri.

Laporan polisi diterima dengan nomor polisi LP/1117/II/YAN.2.5/2021 SPKT PMJ. Pelapor adalah RL sementara terlapor Antonius Nicholas Stephanus Kosasih.

Pelapor mengancam terlapor dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

IG

Continue Reading

Hukum

Pengendara Moge Penerobos Ring I Istana Kepresidenan Diperiksa Polisi Hari Ini

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah berhasil mengidentifikasi sejumlah pengendara sepeda motor gede (moge) yang menerobos kawasan ring I Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar menyampaikan, pihaknya juga telah melayangkan panggilan kepada mereka untuk klarifikasi.

“Sudah (terindentifikasi) dan sudah kami buat undangan klarifikasi,” kata Fahri, Senin 1 Maret 2021.

Fahri menyampaikan, para pengendara moge itu menyanggupi datang pada hari ini.

Namun, Fahri tidak menjelaskan lebih lanjut tentang pemanggilan ini, termasuk berapa banyak pengendara yang dipanggil pun belum diketahui.

“Mereka menyanggupi hadir di kantor Subdit Gakkum hari Senin,” ujarnya.

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menendang salah satu pengendara motor gede (moge) yang tergabung dalam Sunday Morning Riding (Sunmori).

Komandan Paspampres Mayjen TNI Agus Subiyanto menjelaskan, alasan anggotanya melakukan tindakan menendang salah satu pengendara motor lantaran menerobos Jalan Veteran III yang sedang ditutup oleh pembatas jalan.

Agus menyatakan, Jalan Veteran III tersebut merupakan Ring 1 Instalasi VVIP. Sehingga menjadi tugas pokok Paspampres untuk mengamankan segala yang dinilai sebagai ancaman.

Pengendara motor tersebut terpaksa harus dilumpuhkan oleh anggota Paspampres karena penerobosan. Itu merupakan pelanggaran batas Ring 1. Paspampres mengambil tindakan tegas tersebut karena merujuk dalam Buku Petunjuk Teknis Pam Instalasi VVIP yang disahkan oleh Keputusan Panglima TNI tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pam VVIP.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC