Channel9.id-Surabaya. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai stagnasi perekonomian global sehingga diperlukan strategi yang jitu dan cara-cara baru dalam mengelola stabilitas keuangan nasional dan perekonomian nasional.
Dalam Seminar Nasional Perkembangan Terkini Ekonomi Indonesia dan Tantangan ke Depan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, Arif menyampaikan tren pertumbuhan global diperkirakan akan melemah, utamanya dipicu oleh perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang masih terus berlangsung.
“Perang dagang dua negara besar tersebut berimbas pada perang teknologi dan nilai tukar. Ketegangan perdagangan dan teknologi lebih lanjut juga berpotensi mengurangi sentimen dan memperlambat investasi karena menghindari risiko yang mengekspos kerentanan keuangan,” ujarnya, Rabu (4/9).
Stagnasi perekonomian global juga ditandai dengan meningkatnya probabilitas krisis menurut survei dari Wall Street Journal. Dalam survei tersebut, peluang terjadinya krisis 2018 sebesar 13 persen dan pada tahun ini meningkat menjadi sebesar 25 persen. Probabilitas ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2012.
Tanda-tanda lainnya ialah Federal Reserve Bank of St Louis menganalisis bahwa GDP riil Amerika Serikat 12 persen di bawah tren potensial output-nya, yang menunjukkan missing recovery atau hilangnya kesempatan untuk pulih. Hilangnya kesempatan tersebut juga pernah terjadi di Indonesia pasca krisis finansial global pada 2008.
“Tanda-tanda itu tidak boleh diabaikan begitu saja. Indonesia pernah mengalami missing recovery pada 2008 yang harusnya saat itu dimanfaatkan untuk industrialisasi dan ekspor, akan tapi pemerintah tidak melakukan itu sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita dapatkan tidak dapat tumbuh tinggi,” jelas Arif.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus mengambil cara-cara baru untuk mengelola stabilitas keuangan. Stabilitas yang dimaksud tidak hanya pada tataran sistem keuangan saja akan tetapi juga harus bertransmisi pada kehidupan masyarakat.
“Stabilitas seharusnya tidak berhenti hanya sampai sektor keuangan, tapi harus mampu bertransmisi sampai pada kehidupan masyarakat, terutama dalam mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan yang juga stabil,” kata Arif.
Arif berpendapat strategi utama yang harus diambil pemerintah yakni program-program yang berbasis keadilan. Pertama ialah dengan meningkatkan akses kredit ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dari data Statistik Kredit UMKM yang diterbitkan oleh Bank Indonesia per September 2018, kredit perbankan yang mengalir ke UMKM hanya sebesar 20 persen.
Tak hanya memperbesar kucuran kredit kepada UMKM, bunga kredit terhadap UMKM pun diharapkan rendah, sejalan dengan penurunan BI rate sebesar 50 basis poin. Selain itu, kelebihan likuiditas akibat kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM) juga sebaiknya diarahkan kepada sektor UMKM dan sektor yang berbasis ekspor.
“UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya sangat besar terhadap tenaga kerja sehingga harus didukung oleh pemerintah, salah satunya ialah dengan memperluas akses kredit dan bunga yang rendah sehingga mereka bisa tumbuh dan naik kelas,” katanya.
Kenaikan kelas UMKM menjadi penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kajian yang dilakukan oleh KEIN, jika 10 persen saja dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tembus 7 persen, bahkan dapat lebih dari itu.
Sementara itu, dengan mendorong UMKM naik kelas dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 20 persen atau setara dengan mengeluarkan 5 juta orang dari kemiskinan. Selain itu, UMKM naik kelas dapat mengurangi ketimpangan sekitar 4 persen.
Selanjutnya, program yang harus ditempuh pemerintah ialah Regional Growth Strategy (RGS). RGS ialah penyusunan strategi pengembangan industri sesuai karakteristik daerah untuk dapat diarahkan menjadi produk andalan ekspor.
“Keberagaman karakteristik, potensi, kondisi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah berbeda-beda. Ini juga yang harus dilakukan pada distribusi kredit, harus sesuai dengan potensi daerah sehingga tepat sasaran dan bisa mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi baik secara daerah dan nasional,” paparnya.
Dan yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah yakni pemantapan sistem ekonomi nasional yang berbasis Pancasila, yang dicirikan dengan pemerintahan yang aktif dan kooperasi antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil.
“Program-program keadilan tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya sistem yang mendukung itu semua. Oleh karena itu sistem ekonomi nasional yang berbasis Pancasila menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,” tutup Arif.
