Connect with us

Hot Topic

25 RW DKI Zona Merah, Jakarta Pusat Terbanyak

Published

on

Virus Corona (Covid-19)

Channel9.id-Jakarta. 25 RW di Provinsi DKI Jakarta tercatat berstatus zona merah Covid-19. Berdasarkan jumlah tersebut, berkurang dari sebelumnya yakni 39 RW pada  4 September 2020.

Mengutip corona.jakarta.go.id, terjadi penurunan status penyebaran covid-19 di 14 RW sejak 10 September 2020. Zona merah ditetapkan berdasarkan tingginya laju kecepatan infeksi atau incidence rate (IR) Covid-19 pada suatu wilayah.

Jakarta Pusat menjadi RW terbanyak zona merah dengan 13 RW. Disusul Jakarta Selatan  6 RW, 2 RW di Jakarta Utara, 2 RW di Jakarta Barat, dan 2 RW di Jakarta Timur.

Baca juga: DKI Siapkan Empat Rumah Sakit Khusus Covid-19 di Jakarta Selatan

Kasus aktif covid-19 di Jakarta mencapai 12.179 hingga Selasa, 15 September 2020. Positivity rate atau persentase kasus positif covid-19 sepekan terakhir sebesar 13,4 persen. Total kasus terkonfirmasi 56.953.

Berikut 25 RW berstatus zona merah:

Jakarta Pusat

  1. RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat
  2. RW 009, Kelurahan Cideng
  3. RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Utara
  4. RW 004, Kelurahan Gunung Sahari Utara
  5. RW 005, Kelurahan Johar Baru
  6. RW 001, Kelurahan Kampung Rawa
  7. RW 007, Kelurahan Karet Tengsin
  8. RW 007, Kelurahan Kartini
  9. RW 009, Kelurahan Kebon Melati
  10. RW 001, Kelurahan Paseban
  11. RW 006, Kelurahan Pegangsaan
  12. RW 008, Kelurahan Pegangsaan
  13. RT 004, Kelurahan Petojo Selatan

 Jakarta Utara

  1. RW 002, Kelurahan Lagoa
  2. RW 011, Kelurahan Pademangan Barat

Jakarta Timur

  1. RW 002, Kelurahan Makasar
  2. RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara

Jakarta Selatan

  1. RW 006, Kelurahan Kalibata
  2. RW 002, Kelurahan Manggarai
  3. RW 006, Kelurahan Pancoran
  4. RW 001, Kelurahan Pela Mampang
  5. RW 003, Kelurahan Pela Mampang
  6. RW 011, Kelurahan Pela Mampang

Jakarta Barat

  1. RW 003, Kelurahan Slipi
  2. RW 009, Kelurahan Keagungan
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Rektor IPB Arif Satria Positif Covid-19

Published

on

By

Rektor IPB Arif Satria

Channel9.id-Jakarta. Rektor Institut Pertanian Bogor IPB, Prof.Dr. Arif Satria terkonfirmasi positif Covid-19 usai berinisiatif melakukan swab test pada Jumat 18 September 2020. Hal itu diungkapkan Arif melalui Biro Komunikasi IPB dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/09).

“Saya melakukan test swab pada tanggal 18 September dan ternyata hasilnya dinyatakan positif,” tulis Arif.

Namun, ia menegaskan masih merasa dalam kondisi fisik yang baik dan tetap dapat beraktivitas juga melaksanakan tugasnya sebagai Rektor melalui koordinasi secara virtual.

Baca juga: Ketua KPU Arief Budiman Positif Covid-19

Arif menuturkan, dirinya akan melakukan protokol kesehatan untuk isolasi mandiri sampai dengan dinyatakan sembuh.

“Mohon doanya semoga Allah memberi karunia kesehatan, dan saya pun mendoakan agar kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, sehingga kita bisa terus beraktivitas, berinovasi dan saling menginspirasi,” sambungnya.

Arif memutuskan untuk memperpanjang dan memperketat Masa Pembatasan Masuk Kampus, terhitung 14 hari sejak hari ini, Sabtu 19 September 2020.

Dalam pesannya, Arif menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada civitas IPB atas segala upaya untuk menjaga kesehatan pribadi maupun keluarga dan kondusivitas kampus IPB dengan menjalankan dan mematuhi protokol kesehatan.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Iwan Pranoto: Belajar Pelajaran Apapun Seharusnya Tidak Wajib, Tetapi Sebuah Hak

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Iwan Pranoto menyatakan, belajar mata pelajaran apapun seharusnya tidak diwajibkan, termasuk belajar mata pelajaran sejarah. Memilih pelajaran adalah hak peserta didik.

Guru besar ITB ini pun heran mengapa banyak pihak yang mengartikan mata pelajaran sejarah dihapuskan.

“Mata pelajaran Sejarah tidak wajib. Lalu mengapa diartikan pelajaran Sejarah dihapuskan? Belajar pelajaran apapun seharusnya tidak wajib, tetapi sebuah hak,” kata Iwan, Sabtu (19/9).

Baca juga: Pakar Pendidikan: Pendidikan Pelajaran Sejarah itu Istimewa

Menurut Iwan, masyarakat yang menganggap mempelajari mata pelajaran sejarah sebagai sebuah kewajiban, justru sulit menerima kebijakan baru Kemendikbud.

“Bagi yang merasa belajar itu merupakan kewajiban, mungkin sulit menerima kebijakan baru ini,” pungkasnya.

Diketahui, Kemendikbud berencana menyederhanakan kurikulum nasional. Imbasnya terjadi penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK, serta penggabungan mata pelajaran sejarah ke dalam IPS di kelas X dan menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII pada tingkat SMA.

Sejumlah pihak pun menolak rencana tersebut. Salah satunya adalah Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Koordinator Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Humaidi menyampaikan, pihaknya menolak rencana tersebut. Sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan.

“Merupakan suatu hal yang baik dan tepat bila sejarah dimasukan dalam kelompok dasar (istilah dalam struktur penyederhanaan kurikulum) sebagai mata pelajaran wajib untuk semua anak bangsa di semua kelas (X, XI, XII) dan semua jenjang (SMA, SMK, MA, MK),” kata Humaidi, Sabtu (19/9).

“Lebih bijak saat pandemi, tidak perlu menciptakan kegaduhan yang tak perlu,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Tolak Draft Kurikulum Baru, Humaidi: Pelajaran Sejarah Sifatnya Wajib 

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menolak perubahan kurikulum yang dituangkan dalam draft perubahan yang beredar luas.

Dalam draft itu dijelaskan penghapusan mata pelajaran sejarah di tingkat SMK, serta penggabungan mata pelajaran sejarah ke dalam IPS di kelas X dan menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII pada tingkat SMA.

“Ketiga poin tersebut, tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi para pendidik dan masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa arti penting mempelajari sejarah bukan sebuah hal yang sifatnya pilihan,” kata Koor Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Humaidi, Sabtu (19/9).

Humaidi menjelaskan, mempelajari sejarah adalah kewajiban yang menyangkut kepada bangunan identitas kebangsaan dan akar-akar kebudayaan nasional.

“Mempelajari sejarah adalah sebuah kewajiban agar peserta didik mengenali sejarah bangsanya sehingga menguatkan cinta kepada tanah airnya. Terpenting, belajar sejarah penting untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, dan bahkan menjadi problem solfer bagi masa depan,” kata Humaidi.

Karena itu, Prodi Pendidikan Sejarah menolak draft kurikulum baru yang berupaya menghilangkan manfaat mempelajari sejarah. Sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan.

“Merupakan suatu hal yang baik dan tepat bila sejarah dimasukan dalam kelompok dasar (istilah dalam struktur penyederhanaan kurikulum) sebagai mata pelajaran wajib untuk semua anak bangsa di semua kelas (X, XI, XII) dan semua jenjang (SMA, SMK, MA, MK),” kata Humaidi.

“Lebih bijak saat pandemi, tidak perlu menciptakan kegaduhan yang tak perlu,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC