Channel9.id-Jakarta. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti ratusan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai belum serius mengendalikan inflasi. Berdasarkan monitoring Kemendagri periode 20–27 April 2026, tercatat 321 Pemda belum melakukan satu pun langkah konkret.
“Dia hanya menunggu, hadir rapat inflasi, tapi tidak ada action-nya,” tegas Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, terdapat enam langkah konkret yang seharusnya dilakukan Pemda, yakni operasi pasar murah, inspeksi ke pasar dan distributor, kerja sama antardaerah, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi distribusi dari APBD.
Namun, dari ratusan daerah tersebut, hanya 12 daerah yang tercatat menjalankan seluruh langkah tersebut secara lengkap. Di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Boalemo.
Tomsi menegaskan, pengendalian inflasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan Pemda untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga melaporkan setiap langkah yang dilakukan.
“Kalau tidak berbuat, salah. Kalau merasa berbuat tapi tidak melaporkan, ya salahnya sendiri,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, ia menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk menyurati kepala daerah yang belum melakukan langkah pengendalian inflasi.
“Jangan hanya hadir di rapat, tapi tidak turun ke pasar,” tegasnya.
Rapat tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga, serta diikuti jajaran Pemda dan Forkopimda secara daring.
Baca juga: Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Dorong Optimalisasi APBD dan Kendalikan Inflasi
