Connect with us

Opini

Apa Musuh Pancasila?

Tayang

,

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Profesor Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam dua hari ini mendapatkan serangan dari netizen. Pada hari Rabu kemarin, Detik.com memuat berita yang berisi wawancara blak-blakan dengan beliau. Satu kalimat menjadi diperbincangkan.

“Jadi, kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu, ya, agama, bukan kesukuan,” begitu penggalannya.

Langsung saja, para pesohor di ranah media sosial, terutama Twitter, “menyambiti” wawancara itu. Per pagi ini saja, berita itu dikomentari oleh sekitar 670 orang dalam kolom komentar. Jumlah yang luar biasa, hanya dalam waktu satu kali 24 jam. Tentu, mayoritas bernada berang alias tidak setuju.

Pancasila lahir dari sebuah kesepakatan para pendiri bangsa (the founding fathers and mothers). Kesepakatan yang dicapai pada tahun 1945 itu sama sekali tak bulat. Sampai tahun 1959, singa-singa podium dalam Dewan Konstituante masih bersitegang leher. Dekrit Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengakhiri sesi perdebatan yang paling legendaris itu.

Dewan Konstituante sebetulnya sudah selesai menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang baru, sebagai pengganti dari UUD 1945. Rumusan UUD hasil karya Dewan Konstituante itu termasuk yang paling sulit dicari tandingannya di muka bumi. Dari sisi sistematika pasal dan ayat saja, terbaca betapa hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara lebih didahulukan, ketimbang bentuk negara.

Padahal, dibandingkan dengan UUD Amerika Serikat, misalnya, UUD 1945 jauh lebih moderen. Declaration of Human Right yang muncul tahun 1945 itu, langsung diadopsi oleh pendiri bangsa. Bak kue yang masih hangat dari panggangan (oven), sulit sekali menemukan rumusan hak asasi manusia itu dalam konstitusi negara-negara lain.

Padahal, UUD 1945 hanya disusun beberapa bulan saja. Bayangkan UUD yang disusun oleh Dewan Konstituante. Mereka berdebat selama kurang lebih empat tahun. Media massa begitu hiruk-pikuk. Apalagi, partai-partai politik memiliki corongnya sendiri-sendiri, yakni media massa harian, mingguan, hingga bulanan.

Perdebatan tak hanya terjadi di podium. Namun juga sepanjang perjalanan menuju podium, sampai pulang ke rumah masing-masing. Saking asyiknya berdebat, IJ Kasimo sering masuk hingga ke dapur Mohammad Natsir. Perut yang lapar selama berdebat, tentu perlu diisi dengan segelas kopi, ditambah gorengan.

Dewan Konstituante hanya belum sepakat tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Belum sepakat yang tak bermakna 100 persen. Kesepakatan-kesepakatan besar, menengah dan kecil sudah berhasil didapat. Rumusan hukum (legal drafting) tentang dasar negara itu sama sekali masih berupa pilihan kalimat demi kalimat. Jika saja waktu minum kopi di dapur masing-masing singa podium itu diperbanyak dan diperpanjang, sejarah bakal ditulis ulang.

Pengaruh geopolitik kala itu ternyata tak berujung kepada kesepakatan holistik. Panggung Dewan Konstituante dianggap terlalu berisik. Tak tanggung-tanggung, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memundurkan Indonesia yang masih muda itu 14 tahun ke belakang. Indonesia kembali ke UUD 1945.

Baiklah, kalaupun hanya perdebatan tahun 1945 yang dijadikan acuan, tetap saja bisa dilacak apa yang dimaksud sebagai musuh Pancasila. Tidak perlu membandingkan pikiran Sukarno dengan pikiran tokoh-tokoh lain, terutama dari Sumatera Barat. Rujuk saja Sukarno.

Apa yang ia katakan?

Pancasila bisa diperas menjadi Trisila, yakni sosio nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan (baca: teisme). Bahkan, Trisila bisa menjadi Ekasila, yakni kegotong-royongan.

Apa musuh Trisila? Tentu saja kolonialisme, kediktatoran (bisa atas nama monarki, bisa juga berupa teokrasi, bahkan feodalisme dalam bentuk yang paling tribal), dan ateisme.

Sementara musuh Ekasila? Individualisme, egosentrisme, bahkan bisa juga heroisme produksi Hollywood. Avengers yang tak melibatkan Gundala, Godam, hingga Si Buta Dari Gua Hantu dapat disebut sebagai musuh Ekasila ini!

Ketika Profesor Yudian Wahyudi menyebut agama (teisme) sebagai musuh Pancasila, terasa sekali contradictio in terminis dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan yang membentuk rumusan-rumusan Pancasila. Teisme tidak mungkin berhadapan dengan Pancasila, baik dari sisi spiritualitas yang hidup di bumi nusantara, maupun kandungan isi dari kitab-kitab suci dalam agama-agama samawi. Kaum penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa saja, baik dalam bentuk tunggal atau politeis, masih percaya kepada sesuatu yang transendental atau supra natural.

Baik raja, pendekar, hingga bandit semacam Ken Arok, selalu menempelkan nama-nama yang diluar manusia sebagai deklarasi diri. Monas, misalnya, adalah alat kelamin Dewa Siwa dan Dewi Uma, satu lingga, satu yoni, namun tetap bernilai spiritual ketimbang sanggama. Beratus situs arkeologi hingga sejarah memberi petunjuk betapa terdapat kekuatan ghaib yang diluar kemampuan manusia sebagai pesan terkuatnya.

Bisa saja, Profesor Yudian Wahyudi tak lengkap menjelaskan maksud dari kalimatnya. Sebagaimana juga Sukarno yang hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam risalah rapatnya. Toh Sukarno terus mencoba untuk memberikan pemahaman yang sesederhana mungkin, termasuk dalam penugasan sejumlah tim pascaproklamasi. Tim yang membuat Lambang Negara, misalnya. Atau tim yang menarasikan bendera Sang Saka Merah Putih.

Mohammad Yamin perlu menerbitkan buku “600 Tahun Sang Merah Putih” yang jauh dari selesai pada tahun 1953. Kesimpulan betapa Sang Merah Putih adalah bendera yang dipakai pasukan Jayakatwang (Kediri) dalam menghadapi Kartanegara (Singosari) masih bisa dipertanyakan. Bagaimana mungkin Indonesia menggunakan bendera “kaum pemberontak” dalam makna Singosari? Belum lagi misteri dibalik ketakutan para penguasa untuk hadir ke Kediri, dari Indonesia kuna hingga Indonesia abad ke-21 sekarang. Bendera Kediri dipakai sebagai sang saka, sementara tanah Kediri tak hendak untuk diinjak sang penguasa negeri.

Jangan-jangan, musuh Pancasila itu adalah kalangan pengusaha sendiri. Yang tak mendedahkan Pancasila sebagai mataair ilmu pengetahuan, tetapi justru mantra penuh kutukan. Jangan heran, kalau Profesor Yudian Wahyudi lebih tampak bak dukun-dukun dari hutan rimba dengan jampi-jampinya, ketimbang guru besar yang sudah menyelesaikan mata kuliah logika, hermeneutika dan tata bahasa.

*Alumni Penataran P-4 Pola 144 Jam dan Tarpadnas 1995 dengan sertifikat sebagai Penatar P-4 Tingkat I

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Polri dan Radikalisme di Media Sosial

Published

on

By

Oleh : Brigjen Pol. Drs. H Budi Setiiawan, MM*

Channel9.id-Jakarta. Kampanye kelompok Radikalis dan Intoleran  saat ini terjadi begitu massif. Mereka sangat memanfaatkan multimedia di era digital sekarang.  Berbagai produk propaganda bertebaran di sana. Tema yang paling sering dilakukan adalah mendeskreditkan Pemerintah lalu mengusung isu khilafah.

Kelompok prokhilafah tersebut kerap menjadikan HOAX (informasi bohong dan manipulatif) sebagai strategi yang dinilai efektif. Mereka seolah merasa  sedang berperang sehingga boleh melakukan tipu daya apapun dan tipu muslihat termasuk penyebaran berita bohong alias hoax.

Kemudian ada yang namanya ujaran kebencian (hate speech). Ujaran-ujaran melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan, dan provokasi. Celakanha lagi, semua ujaran benci itu juga bersumber dari hoax tadi.

Tak ayal, masyarakat pun menjadi marah, takut, dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan kelompok tadi.

Setelah orang menjadi benci akibat terpapar hoax dan Hate Speech, dia akan menjadi intoleran menjadi rasis, menjadi radikalis, merasa benar sendiri. Mereka melihat orang yang tidak sepaham adalah lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya. Kebencian mereka terus menjadi, menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan.

Kalau sudah begitu, Polri sebagai penanggung jawab Pemelihaaraan Keamanan dan ketertibam Masyarakat (harkamtibmas), perlu melakukan pencegahan dan menangkal kampanye pro khilafah di berbagai media, termasuk media sosial.

Upaya Polri itu dilakukan dengan:

1. Upaya pencegahan, dengan melakukan patroli siber, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak.

Melakukan edukasi dan komunikasi ke pegiat medsos, para netizen, kampus (Go to Campus),  lembaga-lembaga pers, provider, untuk ikut serta menjaga, mengelola dan kampanye anti hoax. Baik pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik internet agar sehat.

2. Upaya pembendungan, bekerjama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan patroli siber, kemudian memblokir dan menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax.

3. Upaya Penegakkan Hukum, dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku.

Untuk itu, peran serta masyarakat dalam upaya Polri tersebut penting artinya, masyarakat menolak hoax, tidak menyebarkan, meneruskan apalagi memproduksi.  Masyarakat juga diminta melaporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye pro khilafah di media sosial. Dan yang terpenting, menjalankan fungsi kontrol saling mengingatkan kepada orang terdekat untuk bijak dalam mengelola informasi.

*Kepala Biro Multimedia  Divisi Humas Polri

Continue Reading

Opini

Yamin, Kediri dan Sang Merah Putih

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tentang “larangan” kehadiran Presiden Joko Widodo di Kediri berbuah kontroversi. Mitos yang selama ini tersimpan di kalangan terbatas, tersiar luas. Bahwa siapapun Presiden Republik Indonesia yang menginjakkan kaki di Kediri, bakal hilang marwah dan lengser keprabon. Muncul nama Presiden Sukarno, Presiden BJ Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah datang ke Kediri. Publik tidak banyak tahu, kapan dan dalam rangka apa saja ketiga presiden itu berkunjung. Belakangan, informasi mulai menyeruak.

Yang luar biasa, muncul sanggahan betapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkunjung ke Kediri, tatkala Gunung Kelud meletus. Toh, Pak SBY berhasil melewati dua periode kepresidenan. Otomatis, hanya tiga presiden yang tidak berkunjung ke Kediri, tatkala menjabat, yakni Presiden Soeharto, Presiden Megawati Sukarnoputri, dan Presiden Joko Widodo.

Apakah kehebohan ini bakal berbuah kepada kehadiran Presiden Joko Widodo di Kediri? Waktu yang bakal membuktikan. Dari sisi apapun, Presiden Joko Widodo sangat kuat. Survei mutakhir dari Indo Barometer menyebut 70% rakyat Indonesia puas akan kinerja Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang tinggi, di bawah Bangladesh, India dan China. Virus novel coronapun tak terdengar masuk Indonesia. Walau jumlah likes atau retweet atas akun twitter @jokowi terlihat melorot, sama sekali tak ada tanda-tanda antipati kepadanya. Partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahanpun tambun. Hanya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang tak ikut serta.

Lalu, kenapa Kediri menjadi seolah misteri dan teka-teki? Tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas ditembak di Sela Panggung, Kediri. Terdapat intersep alias rantai komando yang putus dari pihak militer. Dalam masa perang gerilya yang tengah berkecamuk, apalagi setelah peristiwa Madiun, keterputusan rantai komando itu bisa saja terjadi. Kawan dan lawan yang bertemu di hutan rimba, sulit dibedakan. Akibat kematian Tan yang dikuburkan tanpa nisan, kelompok Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta saling melemparkan tuduhan. Padahal, baik Sjahrir, Hatta, ataupun Tan, berasal dari daerah yang sama, Minangkabau. Tan dan Hatta menyelesaikan pendidikan menengah di tempat yang sama, Sekolah Radja Bukittinggi.

Jenazah Tan pernah hendak dibawa ke Payakumbuh. Tidak jadi. Hanya tanah pekuburan Tan yang ambil, dibawa ke Payakumbuh. Penulis termasuk yang tidak setuju dengan rencana pemindahan kuburan Tan itu. Sebab, banyak sekali pahlawan nasional asal Sumatera Barat yang terkubur di daerah lain di Indonesia. Sebagai pahlawan nasional, di bagian manapun jasad terkubur, tetaplah tanah air Indonesia. Terkecuali pahlawan nasional itu dikuburkan di negara lain. Bolehlah mereka dikembalikan ke tanah leluhur.

Tanggal 15 November 1944, Panitia Sang Merah Putih yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara selesai bertugas. Sang Merah Putih sudah ditasbihkan sebagai bendera nasional. Dari sisi pemerintahan Hindia Belanda, Sang Merah Putih hanyalah sobekan dari triwarna: merah-putih-biru. Ketika warna biru dibuang, tinggallah merah putih. Ki Hadjar Dewantara ditugaskan untuk menelusuri lebih jauh riwayat yang tertuang dalam jahitan bendera Ibu Fatmawati dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Keseluruhan bahan yang didapatkan oleh Tim Ki Hadjar Dewantara, diserahkan kepada Muhammad Yamin untuk ditulis.

Pada tanggal 10 Januari 1951, hampir dua tahun setelah kematian Tan Malaka, Yamin memberikan Kata Pengantar untuk buku “6000 Tahun Sang Merah Putih, yaitu Hasil Penyelidikan Sejarah dan Arti yang Dikandung Sang Merah Putih sebagai Warna Kebangsaan dan Bendera Negara Republik Indonesia”. Penulis mendapatkan edisi pertamanya, yakni tahun 1953, lewat Percetakan Dharma dan Penerbitan Siguntang. Artinya, buku penting itu baru dicetak dua tahun setelah kata pengantarnya ditulis Yamin di Jenewa, Swiss.

Sekalipun berjudul dahsyat, yakni 6000 tahun alias 6 millenium, atau 4000 tahun sebelum Masehi, sulit mendapatkan bukti-bukti arkeologis terkait Sang Merah Putih. Kepandaian Yamin, piawai dalam merangkai pena. Yamin menguasai ilmu sastra, bahasa, budaya, sejarah, termasuk bahasa Jawa dan Jawa Kuno, serta tentu ilmu hukum. Dalam lustrum Jong Sumatranen Bond tahun 1923, Yamin membawakan pidato – yang diperbanyak menjadi makalah — dengan judul “De Maleische Taal in het verleden, heden en in de toekomst” (Bahasa Melayu di Masa Lampau, Sekarang, dan Masa Depan). Yamin juga menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pemuda I tahun 1926. Di luar itu, Yamin adalah aktor intelektual utama dalam menerjemahkan pemikiran-pemikiran Sukarno.

Yaminlah yang menjadi jembatan antara Sukarno dengan tokoh-tokoh pemikir yang rata-rata kritis, terutama yang berasal dari Sumatera Barat.  Termasuk dengan kelompok yang anti-Sukarno. Tan Malaka adalah sosok yang paling meragukan kemampuan intelektual Sukarno. Sikap Tan ini berimbas kepada kalangan muda terpelajar, termasuk kelompok radikal yang berada di sekitar Sjahrir, dalam gemuruh pergerkan menjelang proklamasi. Pemahaman Yamin yang dalam dan luas tentang bahasa Jawa dan Jawa Kuno, mampu memberikan pendapat-pendapat yang kokoh atas pemikiran Sukarno. Sayangnya, Yamin tidak selalu berada di sisi Sukarno. Yamin mendapat penugasan di luar negeri, terutama dalam organisasi antar negara, sebelum dipanggil pulang. Jejak Yamin ini diikuti oleh Soedjatmoko di kemudian hari.

Sekalipun bertajuk “6000 Tahun Sang Merah Putih”, Yamin tak sanggup memberikan pembuktian. Ia hanya sampai pada abad ke-13, alias 600 tahun di belakang. Berhenti disana. 5400 tahun sama sekali tak tuntas digali. Padahal, banyak sekali nashkah-naskah kuno yang bisa ditelusuri dewasa ini. Manuskrip-manuskrip yang dituliskan oleh anak-anak bangsa sendiri. Belum lagi sumber-sumber berbahasa asing, dari tulisan para petualang dan penjelajah dunia. Yamin seolah memahatkan Sang Merah Putih dalam prasasti yang penuh darah: pertarungan antara raja dan kawula. Temuan, plus doktrin terpenting itu, muncul dalam tulisan Yamin dalam Kata Pengantar:

“Akhirul kalam, maka dengan mengingat kalimat Piagam Gunung Butak pada penghabisan abad ke-XIII yang berbunyi hana ta tunggul layu-layu katon bang lawan putih warnanya (adalah kelihatan bendera melambai-lambai berwarna Merah Putih), dan dengan memandang kepada bendera Sang Nerah Putih yang berkibar dengan megahnya di hadapan pemandangan Rakyat Indonesia yang berjuang dalam abad ke-XX, serta nanti terus-menerus, maka ikut pulalah penulis memekikkan suara Merdeka! Merdeka!”

Merdeka! Tentu dalam nada yang disebumnyikan untuk Merdeka 100% versi Tan Malaka. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memang menjadi lembaran baru bagi Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan. Indonesia harus meratifikasi sekitar 500 perjanjian internasional Hindia Belanda, baik sebagai modal, ataupun sebagai hutang yang harus dibayar bagi Republik Indonesia yang masih muda. Yamin salah satu yang terlibat dalam proses adaptasi Indonesia di mata (hukum) internasional itu.

Sebagaimana diketahui, Prasasti Gunung Butak yang berangka tahun 1294 ditemukan pada tahun 1929. Isinya, perang antara Kediri di bawah pimpinan Djajakatong melawan Negara Singasari di bawah pimpinan Prabu Kertanegara. Kediri mengibarkan bendera Merah Putih (tunggul bang lawan putih). Kediri menang. Singasari runtuh. Kertanegara tewas. Djajakatong berkuasa. Padahal, Singasari adalah sebuah imperium maritim yang mengirimkan Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Hanya berkat kepiawaian Raden Widjaja yang memanfaatkan kedatangan balatentara Mongol, berikut pasukan muda Ekspedisi Pamalayu yang kembali. Pasukan yang lahir dari ayah Singosari, ibu Dharmasraya. Pasukan yang dikirim Kartanegara sudah tak berusia tua, hingga memutuskan menetap di Sumatera. Djajakatong berhasil ditumbangkan. Kediri tak berusia lama. Seumur jagung saja usianya. Balatentara Mongol yang membantu pun dipaksa kembali ke Daratan China yang mereka duduki. Majapahit berdiri.

Kenapa Kediri sampai abad ke-XXI ini tetap menyimpan misteri?

Penulis menduga, pekerjaan Ki Hadjar Dewantara, Sultan Hamid II, dan Muhammad Yamin belumlah selesai. Apa memang Yamin sengaja menyimpan kisah Sang Merah Putih berhenti dalam Prasasti Gunung Butak saja? Ia tak mencoba lagi menelusuri bukti-bukti arkeologis lain terkait Merah Putih. Jika memang 6000 tahun usianya, pelenusuran tentu sampai ke abad-abad yang terkait dengan peradaban di Lembah Mesopotania di Timur Tengah, Mesir dan India, sampai Peradaban Lembah Sungai Kuning di China? Bisa jadi Yamin mencoba berjarak dengan negaranya sendiri, ketika memutuskan untuk menyelesaikan tugas penyelidikan yang ia emban. Prasasti Gunung Butak lebih otentik, ketimbang mencari lagi warna bendera ratusan kerajaan lain yang pernah menggunakannya.

Atau, Sela Panggung tempat makam Tan Malaka di Kediri-lah yang membuat Yamin yakin, betapa gerilya politik dan ekonomi yang dilakukan tokoh yang disegani itu tak bakal berhenti, sekalipun terkubur tanpa nisan? Sekalipun mendapatkan kepercayaan terus sebagai menteri hingga akhir hayat, dengan jabatan terakhir sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-14 (6 Maret 1962 – 17 Oktober 1962),  Yamin sudah menanamkan pilar-pilar yang kuat bagi bangsa dan negara.

Yamin meninggal tanggal 17 Oktober 1962, dalam posisi sebagai menteri. Ia bergerilya dalam turbulensi zaman, paling tidak sebagai “ahli tafsir” yang paling bisa menjelaskan pemikiran Sukarno. Sebagai Menteri Penerangan, tentu Yamin tak ditugaskan bicara kepada kawulo alit yang sudah bisa langsung dihipnotis dengan pidato-pidato radio Sukarno. Yamin memberikan penerangan kepada tokoh-tokoh di luar Jawa (terutama diluar Jawa Tengah dan  Jawa Timur) yang silih-berganti tak ingin lagi berada di bawah naungan Sang Merah Putih. Tahun 1950an dipenuhi dengan beragam kisah pemberontakan, dari tokoh-tokoh yang bahkan sama-sama berguru kepada HOS Tjokroaminoto seperti Kartosuwiryo dan Alimin.

Di samping sebagai Menteri Penerangan, Yamin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perancangan Nasional ke-4 sejak tanggal 23 Oktober 1958, menggantikan Ali Budiardjo. Sukarno baru melantik Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 13 November 1963.

Bab yang belum selesai. Tapi tak sobek. Baik seputar Sang Merah Putih ataupun Rancangan Pembangunan Nasional. Yamin terus bergulat dengan kata-kata. Namun, tak berhasil menyelesaikannya. Semua upayanya kembali terpulang ke dalam dirinya sendiri. Ke-diri-nya sendiri sebagai intelektual berpengaruh, dua dekade sebelum Indonesia merdeka. Manakala ucapan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disalah-pahami publik, hanya ziarah pemikiran terhadap tokoh-tokoh masa lalu yang barangkali bisa menjadi si tawar dan si dingin…

*Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Continue Reading

Opini

Kisah Tentang Heroisme Buku (3)

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan*

Literasi Kitab Kuning

Channel9.id-Jakarta. Sebenarnya, konsep tentang jihad telah lama dikaji oleh umat Islam di Indonesia. Pembahasan tentang jihad bisa ditemukan dalam berbagai kitab kuning yang membahas masalah fikih, seperti Fathul Qarib, Fathul Mu’in, Fathul Wahhab, Bidayatul Mujtahid, al-Muwafaqot,  serta kitab ushul fikih seperti al-Waroqot, Lahoiful Isyarot, Al Mustasfa dan masih banyak lainnya. Kitab-kitab ini menjadi materi kajian wajib di pesantren-pesantren yang dipandang selama ini tradisional (salafiyah). Pada umumnya, pembahasan tentang jihad tersebut lebih banyak berupa kajian pada tataran wacana daripada dalam bentuk aksi. Pengecualian terjadi pada kasus naskah-naskah Hikayat Perang Sabil yang merupakan buku pengobar semangat dalam perang Aceh.

Mengapa kitab kuning?  Tentu ya, karena kitab kuning berisi pandangan para pemikir Islam yang heterogen dengan beragam perdebatan yang terjadi di dalamnya. Hal ini membuat wawasan keagamaan masyarakat pesantren tidak hanya terbelenggu oleh satu doktrin pemahaman tunggal. Mereka mendapati bahwa tafsir keagamaan sebagaimana yang mereka temukan dalam kitab kuning, sungguh kaya akan perbedaan. Justru karena perbedaan itulah, setiap muslim memiliki keleluasaan untuk memilih pandangan yang paling diyakininya benar, dengan tetap menghormati pandangan yang lain. Dalam tradisi penulisan kitab kuning, selalu ada apa yang disebut nadhom, matan, syarah, hasyiyah, serta  selalu diselipi di dalamnya seperti  tanbih, qaul mu’tamad. qila wa qila, qaul arjah, dan lainnya. Hal ini tentu tidak akan kita jumpai dalam pemahaman keagamaan kelompok skriptural yang cenderung mereduksi kebenaran ke dalam satu pandangan.

Nah, fenomena industri penerbitan yang digerakkan secara militan dan disebar secara meluas, hingga melahirkan banyaknya rekrutan radikal membuktikan tidak maksimalnya fungsi–meminjam bahasa Bourdieu (1977)–, reproduksi sosial dan budaya dari lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, keluarga, institusi keagamaan dan seterusnya. Ujung-ujungnya, ruang kosong reproduksi nilai tersebut diambil alih oleh kelompok takfiri radikal untuk memproduksi nilai-nilai ‘baru’ yang berporos dari pemahaman keagamaan skriptural dan eksklusif.

*Penulis hanyalah seorang Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC