Channel9.id – Jakarta. Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas NH Kertopati memberikan apresiasi yang tinggi kepada kinerja Polri dalam kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terutama dalam semangat penggunaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
Nuning demikian pengamat Militer dan Intelijen itu disapa, dia menyampaikan apresiasi untuk Kapolri dan Polri terkait HUT Korps Bhayangkara ke-76, 1 Juli 2022.
Dia juga mengapresiai Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri yang sukses dalam penanganan terorisme di Tanah Air. Polri juga sukses dalam penanganan Covid-19 dengan menjaga ketertiban masyarakat sehingga pandemi ini cepat diatasi.
Baca juga: Kapolri: Teruslah Bekerja Ikhlas Agar Kian Dicintai Masyarakat
Tak kalah penting juga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit berinisitif membangun kesetaraan gender di Polri dengan menaikan pangkat Polwan setara polisi pria. Bahkan, PNS berprestasi pun dinaikan pangkat setara brigadir jenderal (brigjen).
Nuning juga menyampaikan beberapa masukan kepada Polri agar ke depan menjadi lebih baik. Dalam hal prediktif, Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting, sehingga Polri tidak reaktif, tetapi juga proaktif.
Terkait dengan responsibilitas, bahwa Polri harus akuntabel ke masyarakat, termasuk dalam penegakkan hukum. Polri perlu menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak memandang kelas dan golongan. Polri yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kecintaan dan kepercayaan masyarakat terhadap upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan. Polri juga harus lebih sigap dalam menghadapi hoax dan post truth di tengah masyarakat.
Nuning juga mengingatkan Polri untuk tetap berkeadilan. Polri perlu meyakinkan masyarakat bahwa semua orang sama di hadapan hukum, termasuk bahwa Polri itu netral dari intervensi politik atau tidak bermain politik praktis, tetapi harus paham tentang politik. Polri pun harus lebih berani melangkah untuk mengatasi teroris perangkat lunak, meski masih ada kekurangan berupa regulasi atau payung hukum yang masih kurang one step ahead.
Terkait hal itu, Polri harus menegakkan aturan penyadapan untuk mengantisipasi dan mencegah aksi teroris. Penyadapan bisa untuk preemptif, bukan saja preventif. Oleh karena itu, Nuning berharap bukan hanya Bareskrim, tetapi juga Baintelkam, harus mendapat dukungan penguatan siber dan sumber daya manusia yang andal serta berpendidikan tinggi di bidangnya.
Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nuning menyarankan agar bisa menjadi universitas. Hal ini akan lebih bermanfaat untuk mendukung kinerja Polri. Misalnya, bidang forensik bisa menjadi ilmu kajian yang dapat dikembangkan berkelas dunia sehingga secara keilmuan bisa lebih mendalam.
