Channel9.id-Jakarta. Forum G20 menjadi sarana untuk mengakselerasi ekonomi digital dan tranformasi digital maupun global. Adapun hal ini bisa diwujudkan melalui rangkaian Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG). Demikian disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jumat (11/11).
“DEWG adalah working group yang memang membahas khusus terkait ekonomi digital dan transformasi digital di antaranya negara-negara G20,” ujar Staf Khusus Menkominfo Dedy Permadi, Jumat (11/11).
Dijelaskan pula bahwa adatiga hal yang dibahas dalam DEWG. Pertama, perihal konektivitas dan pemulihan pascapandemi COVID-19 (connectivity and postcovid recovery). Lalu Keterampilan dan Literasi Digital (digital skill and digital literacy), dan terakhir, mengenai Arus Data Lintas Batas Negara dan Arus Data Bebas dengan Kepercayaan (cross-borderdata flow and data free flow with trust).
Mengenai konektivitas, Indonesia mendorong agar komunikasi melalui internet atau konektivitas digital, berkontribusi dalam pemulihan setelah pandemi.
“Contohnya adalah penggunaan konektivitas digital untuk mempertajam dan mempertahankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), meski ditengah kontrak ekonomi yang luar biasa… sehingga mereka bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19,” terang Dedy.
Sementara itu, mengenai digital skill dan digital literacy, Indonesia mendorong kecakapan dan literasi digital untuk mempercepat transformasi digital, mengingat internet dan media digital tidak terhindarkan lagi dari kehidupan sehari-hari.
“Contoh paling sederhana adalah ketika kita berhadapan dengan ancaman hoax. Hoax akan beredar dengan sangat luas jika masyarakat kurang literasi secara digital,” sambungnya.
Kemudian menyoal “cross-border data flow and data free flow with trust” akan membahas tata kelola data jika data masyarakat itu harus melintas batas negara. Untuk tata kelola data global, menurut Dedy, Indonesia memperkenalkan tiga prinsip, yakni transparansi (transparency), keabsahan (lawfulness) dan keadilan (fairness). “Itu menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk bisa membangun tata kelola data walaupun ini baru dalam tahap memperkenalkan,” imbuh dia.
