Channel9.id-Jakarta. Abdul Wachid politisi Fraksi Partai Gerinda mengungkapkan adanya oknum di Kementerian Agama (Kemenag) yang kurang bersih dan kurang mendukung kinerja Menteri Agama (Menag).
Hal itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menag Yaqut Cholil Qoumas, PPKH, dan Garuda di Senayan, Jakarta Rabu (15/2).
“Di saat kami serius kerja marathon, begitu angka disampaikan dan akan disimpulkan oleh Ketua Panja, angka yang sudah dirumuskan selama 2 hari tersebut tiba-tiba berubah. Dan angka yang berubah adalah angka yang signifikan, contoh catering, hotel,”ujar Abdul Wachid.
Baca juga: Setuju! DPR Turunkan Biaya Haji 2023, Jadinya Segini
“Ini pak Menteri harus tahu. Yang soal paling kecil saja, soal gelang haji, tiba-tiba kembali ke angka 5,5 (miliar). Ini kan tidak benar. Monggo, pak Menteri saya kira lebih thau, siapa pelakunya. Yang jelas saya lihat di dalam internal Kemenag ada orang yang kurang bersih dan kurang mendukung kinerja pak Menteri. Mohon koreksi,”tambahnya.
Meski Gerinda menyetujui biaya haji 2023, Abdul Wachid memberi beberapa catatan. Pertama, mengenai harga tiket yang dibebankan kepada jamaah haji oleh Garuda. Ia menilai harga tiket masih cukup tinggi.
“Harga tiket masih mahal disbanding dengan harga tiket reguler. Garuda perlu melakukan efisiensi harga tiket untuk jamaah haji,”ucapnya.
Selanjutnya, Abdul Wachid menyentil kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang dinilai masih belum mempunyai nilai manfaat yang cukup besar.Padahal, katanya, BPKH mengelola dana yang cukup besar yaitu 167 triliun. sebagai dewan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah harus bekerja lebih baik.
“Masih tetap sama dengan saat dikelola oleh Kemenag. Sebagai dewan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah, BPKH harus bekerja lebih baik,”pungkasnya.
DIketahui, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI berlangsung alot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Rapat Panja berlangsung hingga sore hari menjelang maghrib, dari yang semula harusnya selesai pada pukul 13.00 WIB. Hal ini membuat keputusan biaya haji yang semula dijadwalkan pada 14 Februari akhirnya mundur.
DPR menyoroti beberapa komponen biaya haji yang dianggap masih tinggi dan bisa memberatkan jamaah haji. Komponen tersebut yakni akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya katering, biaya pengelolaan konsumsi yang ada di Mekkah, transportasi, dan anggaran penerapan fast track.
