Channel9.id – Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ditetapkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Menanggapi kabar ini, Riefky mengatakan partainya akan menggelar Rapat Majelis Tinggi Partai untuk memutuskan langkah selanjutnya di Koalisi Perubahan bersama NasDem dan Anies.
“Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai,” kata Riefky dalam keterangan resmi, diterima pada Kamis (31/8/2023).
Ia mengatakan, duet Anies-Cak Imin itu ditetapkan secara sepihak oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Padahal, lanjut Riefky, Tim 8 Koalisi Perubahan sebelumnya sudah bersepakat untuk mengumumkan sosok cawapres Anies pada awal September 2023.
Riefky mengatakan, Surya Paloh turut terlibat dalam penetapan waktu deklarasi cawapres tersebut.
“Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023,” tutur Riefky.
“Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023,” sambungnya.
Bahkan, kata Riefky, Anies Baswedan sudah menentukan sosok cawapres yang bakal mendampinginya di Pilpres 2024. Ia menyebut, Anies memilih Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya.
“Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya,” jelas Riefky.
Ia mengatakan, keputusan sepihak Surya Paloh meminang Cak Imin sebagai sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya. Sebab, kata Riefky, keputusan itu diambil tanpa sepengetahuan partai lain di Koalisi Perubahan, yakni Demokrat dan PKS.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu,” bebernya.
“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” imbuh Riefky.
Riefky menyebut keputusan Surya Paloh itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan yang digaungkan oleh koalisi pengusung Anies. Ia juga menuding Anies berkhianat terhadap mandat untuk memimpin koalisi tersebut.
“Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” pungkasnya.
Baca juga: Prabowo Tanggapi Santai Duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Baca juga: Anies Dinilai Berkhianat, Gandeng Cak Imin Tanpa Melibatkan Demokrat dan PKS
HT
