Channel9.id – Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah akan membuat percontohan untuk fasilitas produksi garam agar Indonesia lepas dari ketergantungan impor komoditas tersebut.
Trenggono menyebut program itu diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp2 triliun dan akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita mengusulkan tapi nanti itu dialihkan kepada BUMN. Kita mengusulkan supaya ada paling tidak sedikitnya Rp2 triliunan lah,” kata Trenggono usai Rakortas bersama Menko Bidang Pangan di Kantor KKP, Kamis (28/11/2024).
Saat ini, pemerintah sudah mengidentifikasi daerah penghasil garam terbaik, salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyebut kadar Natrium Klorida (NaCl) dari garam yang dihasilkan di NTT cukup bagus dan memenuhi standar bahan baku garam industri.
“Kita sudah identifikasi di Nusa Tenggara Timur itu adalah wilayah yang bagus dan kalau garam industri itu kan kebutuhan dasarnya kira-kira di NaCL di atas minimum 97 (persen). Di sana, sudah kita lihat di sana itu lebih dari 97 persen NaCL-nya,” terang Trenggono.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan impor garam konsumsi akan dilarang pada 2025. Dengan begitu, RI dipastikan swasembada garam konsumsi mulai tahun depan.
Zulhas mengatakan ketentuan itu akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
“Tahun depan kita tak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126. Jadi ini tanggung jawab yang besar,” katanya.
Tak hanya garam konsumsi, pemerintah juga akan melarang impor garam industri mulai 2027. Ia pun mengingatkan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk memastikan RI tidak lagi mengimpor garam.
“Dua tahun lagi dibebankan kepada Menteri KKP untuk garam industri, harus bisa produksi sendiri. Ini luar biasa beratnya,” imbuhnya.
HT
