Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian mengimbau Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 dijadikan rujukan utama oleh kepala daerah di wilayah Papua dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Hal itu disampaikan Tito saat Peluncuran RAPPP 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Ia menegaskan dokumen tersebut tetap membuka ruang masukan dari para kepala daerah.
“Tolong Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa memberikan feedback. Apakah ada yang tidak sepakat, ada yang enggak setuju, ada yang setuju atau ide baru,” ujar Tito.
Menurut Tito, masukan kepala daerah sangat penting karena banyak di antaranya merupakan pejabat baru, sementara penyusunan RAPPP sebelumnya melibatkan pejabat lama. Ia menekankan agar percepatan pembangunan Papua tidak bersifat top down.
“Kita tidak ingin program ini menjadi program design yang top down, karena belum tentu cocok dengan situasi daerah masing-masing,” jelasnya.
Karena itu, Tito menilai perlu adanya pemahaman menyeluruh terkait poin-poin RAPPP agar kepala daerah dapat memberikan masukan yang relevan dan kontekstual dengan kondisi lapangan.
Di sisi lain, Tito mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas atas penyusunan RAPPP 2025–2029. Ia menilai percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinkronisasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dan tim yang telah bekerja keras menyusun grand design ini,” katanya.
RAPPP juga akan menjadi rujukan bagi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dalam mengawal pelaksanaan pembangunan. Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya instrumen khusus untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan Papua juga terus didorong melalui berbagai kebijakan, termasuk pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai bagian dari komitmen pemerintah.
Acara tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, kepala daerah se-wilayah Papua, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, BP3OKP, serta pejabat terkait lainnya.
Baca juga: Mendagri Tito Pastikan Bantuan BTT Daerah Bencana Tepat Sasaran
