Channel9.id – Tapanuli Tengah. Pemerintah melanjutkan upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera dengan memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Pembangunan ini menandai dimulainya fase pemulihan jangka menengah meski sebagian wilayah masih berada dalam masa tanggap darurat.
Komitmen tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara bersama Yayasan Buddha Tzu Chi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kegiatan itu dilakukan pada Minggu (21/12/2025) sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana.
Pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit hunian tetap disiapkan untuk dibangun dan pelaksanaannya dimulai bulan ini. Program ini dijalankan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Ara menyatakan pembangunan hunian tetap merupakan amanah langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud kehadiran negara bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah menargetkan seluruh proses pembangunan berjalan terkoordinasi agar hunian dapat segera ditempati.
“Doakan kami, hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan juga sudah di Tapanuli Selatan. Ke depan, kita juga akan mulai pembangunan hunian tetap untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat. Sesuai arahan Presiden, semua unsur negara harus hadir dan bekerja kompak,” ujar Ara.
Selain di Tapanuli Tengah, pembangunan hunian tetap juga dimulai di Kota Sibolga setelah pemerintah kota dan DPRD menyepakati hibah lahan. Pemerintah pusat mengapresiasi langkah tersebut karena dinilai mempercepat realisasi pembangunan bagi korban banjir.
“Terima kasih kepada Wali Kota dan DPRD yang bergerak cepat. Hari ini kita mulai pembangunan hunian tetap, bukan hunian sementara. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo, bekerja cepat dan nyata untuk rakyat,” tuturnya.
Secara keseluruhan, pembangunan hunian tetap yang telah dimulai mencakup 118 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, 200 unit di Kota Sibolga, dan 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, pembangunan juga telah dimulai, namun jumlah unit masih menunggu hasil pendataan pemerintah daerah.
Ara meminta dukungan seluruh pihak, termasuk PLN, BNPB, dan pemerintah daerah, untuk memastikan penyediaan infrastruktur dasar dan sertifikat tanah dapat diselesaikan tepat waktu. Dukungan tersebut dinilai penting agar hunian tetap segera dapat dihuni masyarakat terdampak bencana.
HT
