Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta kepala daerah memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini membantu kepala daerah mengangkat derajat dan martabat rakyat di wilayahnya masing-masing,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Tito menyebut program ini strategis karena melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta menyediakan rumah terjangkau bagi masyarakat.
Kemendagri mempercepat pelaksanaan program dengan membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kepala daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Dengan pembebasan PBG dan BPHTB, harga rumah lebih terjangkau. Kami sudah cek, seluruh Perkada siap,” tegasnya.
Ia meminta pemda menggencarkan sosialisasi dan memaksimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses PBG dan BPHTB lebih cepat. Di sejumlah daerah, layanan bahkan selesai dalam hitungan menit.
Sebaliknya, daerah yang belum mengoptimalkan MPP bisa memperlambat realisasi program karena proses perizinan masih panjang.
“Ini peluang bagi kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan, baik renovasi maupun pembangunan baru,” tandasnya.
Rapat itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta sejumlah gubernur dan wakil gubernur.
