Channel9.id-Jakarta. Kemendagri tengah mempercepat penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai fondasi baru pengelolaan otonomi daerah di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan di tengah semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi daerah, mulai dari kapasitas fiskal, kualitas kepemimpinan, hingga efektivitas pembangunan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, perdebatan mengenai otonomi daerah tidak lagi bisa dipandang secara sederhana hanya dari sudut pandang desentralisasi atau resentralisasi kewenangan.
“Otonomi daerah tidak hanya bisa dilihat sebatas resentralisasi atau desentralisasi, tapi lebih jauh itu kita harus melihat dalam perspektif yang lebih luas, sangat kompleks,” kata Bima saat peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia di Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2026).
Menurut Bima, tata kelola daerah saat ini menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Selain menyangkut desain kelembagaan pemerintahan, persoalan juga mencakup kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan kepala daerah, hingga kemampuan menjalankan program-program pembangunan secara efektif.
Karena itu, Kemendagri tengah menyusun Desartada yang ditargetkan rampung pada akhir 2026. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi sistem otonomi daerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengungkapkan hasil evaluasi Kemendagri yang menunjukkan sebagian besar daerah, termasuk daerah hasil pemekaran, masih berada dalam kategori kapasitas fiskal sedang hingga rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menilai masih banyak daerah yang mampu mencatatkan kinerja positif berkat kepemimpinan yang kuat dan inovasi dalam mencari sumber pendanaan pembangunan.
Salah satu contoh yang disoroti adalah Kota Jambi yang berhasil menghimpun pendanaan di luar APBD hingga lebih dari Rp1,96 triliun untuk mendukung program penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Itu potret yang juga menarik bahwa tidak semua daerah kemudian rontok ketika TKD mengalami penyesuaian dan diminta untuk mengawal program prioritas, ada daerah-daerah yang membaik karena kepala daerahnya mengawal,” ujarnya.
Bima menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak selalu ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki. Menurutnya, kualitas kepemimpinan dan kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor justru menjadi faktor yang sangat menentukan.
Karena itu, Kemendagri membuka ruang seluas-luasnya bagi kalangan akademisi, peneliti, dan pakar pemerintahan untuk memberikan masukan dalam penyusunan Desartada. Ia menilai desain otonomi daerah yang ideal harus dibangun melalui perpaduan antara kajian ilmiah dan pengalaman empiris di lapangan.
“Desain otonomi ini harus betul-betul memadukan antara kajian akademis dan realitas empiris yang ada, sehingga dialog seperti ini sangat penting untuk memberikan masukan kepada kita semua,” pungkasnya.
Baca juga: Perkuat Otonomi Daerah, Bima Arya Minta Sinkronisasi Pusat dan Daerah
