Channal9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan secara cepat, terbuka, dan efisien.
Ia menjelaskan, sebelum konsep MPP berjalan, warga harus mendatangi berbagai kantor untuk mengurus dokumen berbeda. Proses tersebut menyita waktu dan tenaga karena setiap layanan berada di lokasi terpisah.
Kini, melalui MPP, berbagai gerai layanan terpusat dalam satu tempat. Pengurusan paspor, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK, hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dilakukan dalam satu lokasi.
Tito menyampaikan hal itu saat menyoroti manfaat MPP Siola milik Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, sistem pelayanan terpadu satu pintu memberi kemudahan nyata bagi warga.
Ia menambahkan, mekanisme ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga membuat alur pembayaran lebih jelas. Transparansi tersebut, kata dia, dapat menekan peluang praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu contoh layanan cepat di MPP Siola ialah pengurusan PBG. Petugas dapat menyelesaikan proses sekitar 15 menit, selama berkas pemohon sudah lengkap.
Percepatan layanan itu juga didukung sistem antrean digital InterActive InterQue yang dikembangkan InterActive Group. Sistem ini menata alur kedatangan pengunjung dan memangkas waktu tunggu melalui mekanisme antrean otomatis.
Pengunjung menerima nomor antrean digital dan sistem memanggilnya sesuai urutan. Layar informasi menampilkan posisi antrean dan perkiraan waktu layanan secara real time, sehingga warga dapat memantau proses dengan lebih pasti.
Bagi petugas, sistem digital ini mengurangi beban pengaturan antrean manual. Mereka dapat memusatkan perhatian pada verifikasi berkas dan penyelesaian administrasi.
Dalam layanan PBG, integrasi antara sistem antrean dan manajemen pelayanan membantu memperlancar tahapan sejak penerimaan berkas hingga proses administrasi akhir.
