Channel9.id – Jakarta. Polri melaksanakan Operasi Ketupat 2026 untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran 1447 Hijriah selama dua pekan, mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Dalam operasi tersebut, Polri menyiapkan 2.746 posko pengamanan dan pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjelaskan sebanyak 1.624 posko difokuskan untuk pengamanan, pusat informasi, dan pengaturan arus lalu lintas. Sementara 779 posko disiapkan sebagai pos pelayanan untuk tempat istirahat pengemudi, serta 343 posko terpadu menjadi pusat kendali Operasi Ketupat 2026.
“Yang tentunya di dalamnya juga ada tempat rest area dan berbagai macam layanan yang kita siapkan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik dan balik,” kata Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).
Lebih lanjut, Sigit mengatakan total ada 185.608 objek pengamanan yang menjadi fokus petugas. Objek tersebut meliputi tempat ibadah, objek wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara.
“Tentunya perlu ada pelibatan stakeholder terkait untuk bersama-sama memberikan pelayanan di tempat wisata, tempat ibadah, transportasi umum, jalur mudik baik tol maupun arteri, jalur penyeberangan lintas pulau, dan pusat perbelanjaan serta rest area,” tutup Sigit.
Selain itu, Sigit menyampaikan sebanyak 161 ribu personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait akan dikerahkan guna memaksimalkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat selama mudik Lebaran 2026.
“Ada 161 ribu personel gabungan, terdiri dari Polri, kemudian TNI, instansi terkait, dan seluruh stakeholder. Dan ini tentunya kita harapkan untuk betul-betul bisa bekerja sama dengan maksimal untuk keberhasilan di pelayanan arus mudik maupun arus balik,” tutup Sigit.
Sigit menjelaskan, operasi tahun ini mengusung tagline “Mudik Aman dan Keluarga Bahagia” dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum, serta melakukan penyesuaian struktur operasi agar Kaopsus yang dipimpin Kakorlantas dapat mengendalikan jajaran saat mengambil keputusan diskresi.
“Tentunya kita upayakan seminimal mungkin sehingga ini betul-betul menjadi pelayanan kemanusiaan,” ujar Sigit.
HT
