Channel9.id-Timika. Kemendagri menegaskan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua diminta memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan saat membuka Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua bertema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera” di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wamendagri Ribka Haluk. Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antar-pemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Otsus Papua.
“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, dan menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi otonomi khusus Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Otsus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi OAP. Namun demikian, pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar.
“Masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, … dan keterbatasan akses pelayanan dasar [yang] masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,” katanya.
Karena itu, Pemda diminta lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, khususnya di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, setiap program dan penganggaran harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan OAP.
Selain itu, Hasibuan juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus Papua. Ia mengingatkan pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Hasibuan mengajak seluruh unsur Pemda di Tanah Papua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mendukung keberhasilan implementasi Otsus Papua demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Baca juga: Kemendagri Minta Penggunaan Dana Otsus di Tanah Papua Transparan
