Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri. Instrumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi daerah dalam memastikan kerja sama internasional berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, upaya mewujudkan visi Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk melalui kerja sama internasional yang mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah.
Menurut Tomsi, selama ini kerja sama antara Pemda dan pihak luar negeri sudah cukup banyak dilakukan. Namun, keberhasilannya belum dapat diukur secara optimal karena belum adanya instrumen evaluasi yang baku dan terstandar.
“Manfaatkan instrumen ini dengan baik, kemudian pahami dengan baik, kemudian sosialisasikan dengan baik. Supaya apa? Supaya masing-masing daerah bisa melaksanakannya,” ujar Tomsi saat memberikan keynote speech pada Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ia juga menyoroti sejumlah hambatan yang masih dihadapi daerah dalam menjalankan kerja sama luar negeri. Mulai dari persoalan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, regulasi, hingga pembiayaan.
Karena itu, kehadiran instrumen Monev tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah dalam memahami faktor-faktor keberhasilan kerja sama internasional sekaligus menjadi sarana pembelajaran antardaerah.
“Banyak lembaga-lembaga dan negara-negara donor itu juga mau berhubungan, berkomunikasi dengan kita, caranya juga seperti apa [sehingga diperlukan instrumen],” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Tomsi juga menekankan pentingnya orientasi hasil dalam setiap kerja sama luar negeri. Ia menilai masih banyak program yang berhenti pada kegiatan seremonial atau hanya menghasilkan dokumen administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Sekarang ini yang dibutuhkan adalah karya nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi, setiap melaksanakan suatu perjanjian, itu output-nya ke mana? Hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu apa? Itu yang harus kita pikirkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi menyebut mayoritas kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri masih didominasi kegiatan pertukaran budaya. Untuk itu, ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) lebih aktif menjembatani kepala daerah dalam menjalin kerja sama strategis dengan mitra internasional.
“Jadi, disaring dulu. Kemudian, kalau memberi saran, ditanya-tanya dulu ya, dilihat dari teman-teman yang sudah bekerja sama. Kemudian dicoba hubungi dulu pihak luarnya, dikomunikasikan. Kemudian baru diaplikasikan,” tandasnya.
Baca juga: Sekjen Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Indonesia Timur
