Channel9.id-Jakarta. Penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mulai memasuki fase baru. Setelah melewati tahap tanggap darurat dan masa transisi, pemerintah kini bersiap menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) permanen secara bertahap hingga 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni tanggap darurat, transisi, dan pemulihan permanen.
“Tahapan pertama setelah ada bencana adalah tanggap darurat. Itu langsung komando dari Bapak Presiden, semua kementerian/lembaga bergerak, pemerintah daerah semua bergerak dan itu termitigasi dengan cukup baik,” kata Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Minggu (25/5/2026).
Menurut Tito, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026, koordinasi lintas sektor terus dipercepat untuk mengawal masa transisi. Berbagai layanan dasar yang sempat terganggu kini mulai kembali normal, mulai dari pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi BBM, layanan internet, hingga fasilitas kesehatan.
Dari sisi konektivitas, seluruh jalan nasional di wilayah terdampak kini telah kembali terhubung. Sementara jembatan nasional juga sudah kembali berfungsi, baik melalui pembangunan permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, hingga jembatan gantung.
“Jembatan nasional juga baik, terhubung, meskipun temporer. Ada yang menggunakan Bailey, jembatan perintis, Armco, dan jembatan gantung, tapi fungsional untuk mobilitas,” ujarnya.
Kemajuan juga terlihat di sektor pendidikan dan hunian penyintas. Dari sekitar 4.922 sekolah terdampak, mayoritas telah kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah proses perbaikan dilakukan.
Meski demikian, sebagian kecil sekolah masih menggunakan tenda, kelas darurat, atau menumpang di sekolah lain, terutama di wilayah yang membutuhkan relokasi. Sementara itu, jumlah pengungsi yang tinggal di tenda juga terus berkurang.
Pemerintah kini mulai mengarahkan fokus pada tahap pemulihan permanen berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dokumen tersebut disusun melalui konsolidasi usulan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, serta diselaraskan bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Satgas PRR.
“Sekarang kita akan melakukan proses menuju pemulihan permanen. Dari tiga tahapan itu, tanggap darurat, transisi, kemudian kita masuk masa menuju permanen, kita namakan rehab-rekon, dan ini kuncinya adalah Renduk,” jelas Tito.
Renduk pemulihan tersebut dirancang untuk periode 2026–2028 dengan cakupan 11.512 kegiatan lintas sektor. Program itu mencakup pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menegaskan, prioritas utama pada tahun pertama akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Baca juga: Satgas PRR Siapkan 11.512 Program Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera
