Channel9.id-Yogyakarta. Mendagri Tito Karnavian kembali mengingatkan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kekompakan para pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.
Pesan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri acara Silaturahmi dan Arahan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Badan Pusat Statistik kepada kepala daerah dan Forkopimda Provinsi Jawa dan Bali di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa wilayah Jawa dan Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi Indonesia. Selain menjadi pusat berbagai aktivitas nasional, kedua kawasan tersebut juga dihuni hampir 60 persen penduduk Indonesia.
“Sehingga menjadi sangat penting sekali untuk persatuan kesatuan bangsa dan kedaulatan negara,” ujar Tito.
Karena itu, ia menilai stabilitas politik dan keamanan harus terus dijaga oleh seluruh unsur pimpinan daerah. Menurutnya, pembangunan hanya bisa berlangsung secara optimal apabila situasi daerah tetap aman, tertib, dan kondusif.
Tito mengingatkan, berbagai konflik dan kerusuhan yang pernah terjadi di sejumlah daerah telah menunjukkan bagaimana gangguan keamanan dapat menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Bahkan, menurutnya, konflik berskala kecil sekalipun dapat berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan pemerintah.
“Kalau pengambilan keputusan oleh pemerintah terganggu, ya semua akan terganggu,” katanya.
Untuk itu, Tito meminta seluruh unsur Forkopimda terus memperkuat komunikasi dan koordinasi, baik melalui forum resmi maupun pendekatan informal. Berdasarkan pengalaman di berbagai daerah, kekompakan antarpimpinan terbukti mampu mempercepat penyelesaian masalah dan mencegah konflik berkembang lebih luas.
Selain menjaga soliditas Forkopimda, Tito juga menyoroti pentingnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Ia meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali peran FKUB sebagai instrumen pencegahan konflik sosial yang berlatar belakang keagamaan. Menurutnya, forum tersebut akan lebih efektif jika bekerja secara preventif dibanding baru bergerak setelah terjadi persoalan.
“Mohon juga dihidupkan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Karena biasanya daerah-daerah yang rentan pada isu-isu keagamaan, kalau FKUB-nya jalan itu lebih cepat mereka bisa mencegah potensi konflik karena agama,” ujarnya.
Tito juga mendorong pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal memadai untuk mengalokasikan dukungan anggaran melalui APBD guna memperkuat berbagai kegiatan FKUB.
Menurutnya, stabilitas daerah yang terjaga melalui sinergi Forkopimda dan penguatan kerukunan masyarakat akan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Perkuat Forkopimda, FKUB, dan Tim Penanganan Konflik Sosial
