Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal itu disampaikan Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/6/2026). Penandatanganan tersebut menjadi pedoman bagi Pemda untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Kita tahu bahwa data itu sangat-sangat penting sekali. Dengan data, berbasis data kita bisa membuat kebijakan. Makin data makin akurat maka kebijakan juga akan makin baik,” kata Tito.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Hasil sensus itu nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis di bidang ekonomi.
Ia menilai, manfaat sensus tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, kepala daerah dapat memahami kondisi ekonomi di wilayahnya sehingga kebijakan pembangunan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran.
“Nah, sensus ini dibuat di seluruh kabupaten/kota oleh BPS itu bermanfaat untuk seluruh pemerintahan kabupaten/kota untuk paham tentang situasi ekonomi di daerahnya,” ujarnya.
Karena itu, Tito meminta para gubernur, bupati, dan wali kota segera berkoordinasi dengan jajaran BPS di daerah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan informasi yang berkualitas.
Ia juga mencontohkan bahwa melalui sensus tersebut, daerah dapat memperoleh data ekonomi di kawasan-kawasan strategis yang sebelumnya belum terpetakan secara maksimal. Sebaliknya, jika dukungan terhadap pelaksanaan sensus minim, kualitas data yang dihasilkan dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Jadi tolong sekali lagi proaktif rekan-rekan kepala daerah, undang BPS. Segera. Bicarakan secara teknis bagaimana untuk melakukan agar kegiatan sensus ini di daerah masing-masing hasilnya optimal,” tegas Tito.
Usai penandatanganan SEB, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.
Baca juga: Minta Dukungan Kepala Daerah, BPS: Sensus Ekonomi 2026 Penting untuk Memotret Kondisi Indonesia
