Channel9.id – Jakarta. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan dialog merupakan unsur penting dalam praktik demokrasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam pelaksanaan maupun perbaikan program-program prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Qodari menanggapi aksi penggerudukan mahasiswa terhadap acara diskusi yang dihadiri sejumlah pejabat negara di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, DIY, Senin (16/6/2026) malam. Diskusi tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono.
“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari, sebagaimana disiarkan Bakom RI, Rabu (17/6/2026).
Qodari menilai kegiatan tersebut sebelumnya berlangsung dengan tertib dan mendapat persetujuan dari sebagian mahasiswa serta diketahui pihak kampus. Namun, situasi berubah ketika sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan hingga forum diskusi terhenti.
“Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.
Menurutnya, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah tetap dapat disampaikan melalui ruang dialog. Ia menilai respons yang paling proporsional dalam demokrasi adalah menjawab suatu dialog dengan dialog lainnya.
“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata Qodari.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga menanggapi tuntutan sebagian mahasiswa yang meminta pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengatakan program tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan berdasarkan mandat pemilih dalam pemilu.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” jelas Qodari.
Menurut Qodari, ketidaksetujuan terhadap program pemerintah perlu dibedakan antara aspek politik dan teknokratis. Ia menilai ruang perbaikan tetap terbuka untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis program.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” kata Qodari.
“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa UGM menggeruduk acara diskusi yang dihadiri sejumlah pejabat negara di Joglo GIK UGM, Sleman, DIY, Senin (16/6/2026) malam.
Dilihat dari cuplikan video yang beredar di media sosial, acara diskusi ‘Kopdar Bareng Mas Dar’ ini diisi oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Acara itu bertemakan ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’.
Diskusi mulanya berjalan kondusif. Namun, saat Budiman berbicara soal eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto yang menemukan alat pelacak di mobil, beberapa mahasiswa lantas masuk ke area diskusi dan naik ke atas panggung sambil meneriakkan “revolusi”. Mahasiswa juga meneriakkan “Satuan Penjilat Prabowo-Gibran”.
Dari bawah panggung, sempat terjadi pelemparan gelas air mineral hingga membuat para pejabat itu dievakuasi dari area diskusi. Sejak itu, Budiman tidak tampak lagi dari pantauan mahasiswa.
Sementara itu, Nusron dan Sudaryono berusaha menuju mobilnya dengan pengawalan. Tapi, sebelum sampai pintu keluar, para mahasiswa berhasil membuat keduanya untuk duduk bersila di aspal dan berdialog bersama.
Setelah saling teriak mereda, salah seorang mahasiswa bertanya kepada Nusron soal ratusan ribu hektare lahan di Papua yang dialihfungsikan sehingga masyarakat tergusur. Ia menagih tanggungjawab Nusron sebagai menteri ATR/BPN.
Nusron justru mengajak mahasiswa ke Papua untuk melihat kondisi di lapangan. Jawaban itu pun tak memuaskan mahasiswa, bahkan malah menyulut tensi mahasiswa.
Tak lama kemudian, Nusron dan Sudaryono bangkit dari duduknya dan menuju arah Bundaran UGM.
Para mahasiswa mencoba menghalau dengan water barrier. Namun Nusron dan Sudaryono berhasil meninggalkan lokasi dengan menumpang mobil patwal. Para mahasiswa sempat mengejar hingga ke arah barat bundaran UGM.
HT
