Channel9.id, Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan langkah mitigasi permanen menyusul banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski kondisi di lapangan mulai pulih dan penanganan darurat berlangsung cepat, upaya penguatan infrastruktur pengendali banjir dinilai menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Sabtu (18/7), dengan Kecamatan Tukka menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, hujan yang berlangsung lebih dari satu setengah jam menyebabkan debit sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga. Luapan tersebut juga membawa sedimen yang menghambat aliran air di sejumlah titik, termasuk di sekitar jembatan yang menjadi akses utama masyarakat.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, mengatakan penanganan darurat telah dilakukan secara cepat melalui kolaborasi pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta berbagai unsur terkait. Sedimen yang menumpuk di sekitar jembatan langsung dibersihkan menggunakan alat berat sehingga akses masyarakat dapat kembali difungsikan.
“Langkah mitigasi yang harus kita lakukan adalah memperkuat tanggul di sepanjang aliran sungai. Sedimen yang diangkat tidak cukup hanya ditumpuk kembali, tetapi tanggul perlu diperkuat dengan batu atau bronjong sehingga saat debit air meningkat, lumpur tidak kembali masuk ke permukiman,” ujar Fadjar di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Fadjar, Satgas PRR kini mengonsolidasikan langkah-langkah mitigasi bersama pemerintah daerah sebagai tindak lanjut pascabanjir. Penguatan tanggul, penataan daerah aliran sungai, serta perlindungan titik-titik rawan luapan menjadi prioritas agar penanganan tidak berhenti pada fase tanggap darurat, melainkan berlanjut menjadi upaya rehabilitasi dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera mengoptimalkan pelaksanaan program mitigasi sesuai kebutuhan di lapangan sehingga risiko banjir dapat ditekan secara signifikan.
Selama masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui BPBD bersama TNI, Polri, Basarnas, dan masyarakat bergerak cepat mengevakuasi warga terdampak di Kecamatan Tukka, Badiri, Pinangsori, dan Sarudik.
Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah juga membuka dapur umum di Aula Gereja HKBP Sipange guna memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 67 kepala keluarga atau sekitar 223 jiwa terdampak banjir dan sempat mengungsi sebelum kondisi berangsur membaik.
