Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah menjadikan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai momentum untuk melakukan evaluasi diri dan memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut Tito, kasus yang kembali menjerat kepala daerah tersebut harus menjadi pengingat agar para pejabat daerah tidak melakukan pelanggaran hukum, terutama tindak pidana korupsi.
“Jadi saya berharap dengan adanya OTT KPK kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi,” kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Tito mengaku prihatin karena kasus korupsi masih terjadi meskipun pemerintah telah berulang kali memberikan pembekalan kepada para kepala daerah, baik melalui program retret, penguatan tata kelola keuangan, maupun pembinaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.
“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan upaya penguatan integritas kepala daerah tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengumpulkan para kepala daerah di Sentul untuk memberikan arahan secara langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Namun demikian, Tito menilai efektivitas berbagai pembinaan tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah.
“Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga. Kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat, ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Penangkapan tersebut kembali menambah daftar kepala daerah yang tersandung kasus korupsi di tengah berbagai upaya pemerintah memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
