Channel9.id, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan menerapkan skema ekspor satu pintu untuk komoditas strategis sebagai langkah menutup celah kebocoran devisa akibat praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelaporan perdagangan yang tidak sesuai. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada September 2026.
Prabowo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi besarnya potensi penerimaan negara yang hilang akibat berbagai praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas berbasis sumber daya alam.
“Untuk mengatasi segala praktik under invoicing dan laporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita. Kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat di bidang ekonomi,” ujar Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Prabowo, dalam pertemuan yang melibatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tim ekonomi pemerintah, dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tersebut, pemerintah membahas langkah konkret untuk menghentikan kebocoran devisa yang dinilai telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Ia mengaku meminta pandangan seluruh peserta rapat mengenai kebijakan yang perlu ditempuh untuk menghentikan aliran dana dari hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.
“Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa kita mau teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka bilang, ‘Tidak bisa Pak, jangan kita teruskan’,” katanya.
Dari pembahasan tersebut, lanjut Prabowo, muncul usulan penerapan sistem ekspor satu pintu terhadap komoditas strategis sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan perdagangan dan memastikan devisa hasil ekspor kembali ke dalam negeri.
“Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Maka diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara,” ujarnya.
Prabowo menegaskan komoditas strategis merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Dan saya ingatkan, semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden menyebut praktik under invoicing, transfer pricing, penyelundupan, dan pemalsuan laporan perdagangan menyebabkan potensi kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri hingga mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun. Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola perdagangan dan ekspor agar penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan.
Pembahasan mengenai skema ekspor satu pintu bermula dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada 5 Mei 2026. Selain membahas stabilitas sektor keuangan di tengah dinamika ekonomi global, rapat tersebut juga mengevaluasi langkah penguatan tata kelola perdagangan dan devisa hasil ekspor.
