Oleh: Alwy
Channel9.id – Jakarta. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua, Indonesia secara teoritis memegang kunci atas masa depan pangan maritim global. Potensi akuakultur dan perikanan tangkap yang masif selama bertahun-tahun telah menjadi magnet bagi mengalirnya miliaran dana investasi internasional. Sektor yang awalnya dianggap tradisional ini sempat mengalami lonjakan optimisme ketika gelombang digitalisasi maritim masuk, menempatkan perusahaan startup teknologi akuakultur (aquatech) sebagai pahlawan baru bagi petambak lokal. Namun, optimisme tersebut runtuh seketika ketika laporan mengenai tuduhan penipuan yang direncanakan mengemuka ke permukaan, menyeret eFishery sebagai salah satu pemain digitalisasi perikanan nasional.
Skandal ini bukan lagi sekadar urusan internal korporasi, melainkan telah menjadi isu diplomatik yang mencoreng kredibilitas iklim investasi Indonesia di tingkat regional. Baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara terbuka mengungkapkan bahwa lembaga pengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia, Retirement Fund Inc (KWAP), menjadi korban penipuan besar akibat investasi di eFishery. Dari total pendanaan yang dihimpun pada tahun 2023, dana pensiun PNS Malaysia tersebut mengalami kerugian yang fantastis, diperkirakan mencapai lebih dari Rp850 miliar. Hasil investigasi internal dan proses hukum mengungkapkan bahwa manajemen lama eFishery melakukan rekayasa keuangan yang ekstrem demi menarik modal.
Goyahnya Usaha Perikanan
Dampak domino dari runtuhnya kepercayaan di sektor hulu digital ini juga terasa pada stabilitas sektor riil di dalam negeri. Kembali mengemukanya skandal eFishery terjadi bersamaan dengan tren bisnis perikanan yang mengkhawatirkan, seperti rontoknya berbagai lini industri pengolahan perikanan konvensional dan startup sejenis di Indonesia. Keduanya menjadi potret muram bahwa ekosistem bisnis perikanan nasional sedang tidak baik-baik saja. Sebagai contoh, pada awal tahun 2025, startup perikanan besar lainnya, Aruna, secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi karyawannya hingga 40 persen dari total karyawan.
Sementara itu, di sektor hilir selama rentang beberapa tahun terakhir, pabrik-pabrik pengolahan ikan bertumbangan akibat krisis pasokan bahan baku serta lonjakan biaya operasional. Di Jawa Timur, gelombang PHK menghantam PT. Bahari Biru Nusantara, Lamongan dan kawasan industri perikanan Muncar di Banyuwangi akibat krisis pemasukan ikan dan regulasi ekspor yang disebut tidak menentu. Tidak hanya itu, PT. Cilacap Samudera Fishing Industry (PT CSFI), juga terpaksa merumahkan dan mem-PHK puluhan karyawannya akibat tekanan ekonomi sektor maritim. Krisis ini bahkan turut menyeret badan usaha milik negara, PT. Perikanan Indonesia (Perindo) tercatat harus melakukan langkah efisiensi berupa PHK massal terhadap para pekerjanya di beberapa unit daerah, seperti di Subang, Jawa Barat, yang memicu penolakan keras dari serikat pekerja karena dinilai kurang transparan.
Menyoal Perikanan Berkelanjutan
Fenomena goyahnya bisnis perikanan dan startup ini menegaskan adanya kerentanan rantai pasok dari hulu ke hilir yang sistemik. Hal ini menunjukkan sistem perikanan di Indonesia yang tidak berkelanjutan. Merujuk pandangan Charles, keberlanjutan sebuah sistem perikanan tidak bisa diukur hanya dari seberapa masif komoditas yang diproduksi, namun mensinergikan empat komponen utama yang saling mengikat yaitu keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosio-ekonomi, keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan/tata kelola. Charles menekankan bahwa aspek kelembagaan yang berkelanjutan menuntut adanya tata kelola yang baik, transparan, serta kesehatan finansial yang berintegritas. Berkaca kasus eFishery, jelas tidak memenuhi aspek tersebut. Praktik fraud melahirkan ketidakpastian yang tidak hanya merugikan investor asing, tetapi juga merusak reputasi hukum bisnis maritim Indonesia di panggung internasional. Sementara itu, kebijakan ekspor pemerintah yang tidak konsisten juga menunjukkan tidak berkelanjutan.
PHK massal yang dilakukan oleh startup maupun usaha perikanan, jelas menempatkan masyarakat menjadi yang paling rentan karena kehilangan akses pasar melalui ekosistem digital maupun hilangnya pekerjaan. Hal ini membuktikan bahwa ekosistem bisnis yang dibangun selama ini sangat rapuh dan tidak memiliki bantalan resiliensi komunitas yang memadai ketika terjadi guncangan. Charles menggarisbawahi bahwa kesuksesan ekonomi perikanan harus didistribusikan secara adil dan menjamin resiliensi jangka panjang bagi masyarakat pesisir serta nelayan/petambak skala kecil. Hal tersebut untuk mewujudkan komunitas yang berkelanjutan. Terakhir, eksploitasi yang ugal-ugalan tanpa memperhatikan daya tampung air dan pengelolaan limbah pakan pada akhirnya merusak ekosistem jangka panjang, yang berujung pada penurunan kualitas panen secara nasional. Meskipun pemerintah melalui KKP telah memiliki berbagai instrumen untuk perikanan berkelanjutan, namun faktanya masih banyak pelaku usaha perikanan tangkap yang masih menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Hal ini tentu memberikan ancaman langsung terhadap ekologi yang bekelanjutan.
Rentetan peristiwa negatif dari penipuan investasi yang merugikan citra baik pemerintah hingga PHK pada usaha perikanan lokal harus dijadikan sinyal penting bagi keberlangsungan industri maritim Indonesia. Menjadi produsen perikanan terbesar di dunia tidak akan ada artinya jika pondasi bisnis yang dibangun di atasnya bersifat manipulatif dan mengabaikan kesejahteraan pekerja sektor riil. Indonesia perlu meningkatkan komitmen nyata dan memperkuat sistem perikanan berkelanjutan. Tanpa perbaikan mendasar pada fondasi bisnis berkelanjutan ini, kekayaan laut Indonesia hanya akan terus memicu konflik finansial dan kerugian sosial bagi rakyat.
Penulis adalah Peneliti INDIE, Pemerhati Perikanan, dan Magister Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (UI)
