Channel9.id – Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memantau perkembangan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Tito meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) segera bergerak menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang telah direncanakan.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Internal Update Data Bencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam rapat tersebut, dia mengevaluasi penyaluran anggaran sekaligus mendorong percepatan pencairan dana rehab-rekon yang masih berproses.
Sejumlah K/L, kata Tito, telah menerima anggaran dan mulai melaksanakan program pemulihan. Di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini di sana itu jelas, nomor satu adalah masalah jalan. Jalan-jalan yang rusak, jembatan rusak. Saya bersyukur bahwa Menteri PU sudah turun anggarannya,” ujar Tito.
Selain perbaikan jalan dan jembatan, Tito meminta pemulihan sektor lain turut dipercepat. Mulai dari sekolah, lahan pertanian, tambak dan usaha perikanan, madrasah, pesantren, rumah ibadah hingga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dia menegaskan anggaran yang telah tersedia tidak boleh membuat pelaksanaan program tertunda. Sementara anggaran yang masih dalam proses diminta segera dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan agar dapat segera disalurkan.
Tito juga meminta jajaran Satgas PRR rutin turun langsung ke daerah untuk memantau progres rehab-rekon. Pemantauan diperlukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sekaligus mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan masyarakat yang belum tercakup dalam program awal.
Selain K/L, Tito menekankan Pemda yang telah menerima tambahan anggaran juga harus segera bergerak memanfaatkan dana tersebut untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
“Jadi selain pusat juga bekerja K/L yang sudah turun, daerah yang sudah dapat uang ini juga bergerak,” katanya.
Tito menegaskan percepatan rehab-rekon harus terus dikawal agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak bencana.
Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP Bahas Penanganan Rumah Warga Terdampak Gempa NTT
