Channel9.id – Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah kota membangun tata kelola yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan urbanisasi. Menurutnya, persoalan kota kini semakin kompleks, mulai dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan memperkuat layanan dasar.
Bima mengatakan pembangunan kota tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan infrastruktur. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Ada wilayah-wilayah yang terlihat sangat progresif dan cepat, itu tentu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, tetapi cukup banyak juga kota-kota yang pembangunannya stagnan, tapi masalahnya bertambah,” ujar Bima dalam Urban & Sustainable Cities Forum di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Selama hampir dua tahun bertugas, Bima mengaku telah berkeliling ke 32 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota. Dari kunjungan tersebut, dia melihat setiap daerah memiliki tantangan yang beragam, termasuk persoalan urbanisasi yang semakin serius.
Menurut Bima, urbanisasi tidak bisa lagi ditangani hanya dengan regulasi administratif. Perencanaan perkotaan harus mempertimbangkan keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, tata ruang, desain kawasan, dan dampak perubahan iklim.
“Anggaran miliaran bisa hilang ketika perencanaan itu tidak sesuai dengan perubahan iklim,” tegasnya.
Bima juga menyoroti pentingnya penerapan konsep resilient city atau kota tangguh dalam kebijakan daerah. Menurutnya, konsep tersebut tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program konkret dan masuk dalam perencanaan perangkat daerah.
Selain itu, dia mendorong pembangunan kota tidak lagi hanya melihat batas wilayah administratif. Tata kelola perkotaan, kata Bima, perlu diarahkan pada pendekatan aglomerasi agar persoalan yang saling berkaitan antarwilayah dapat ditangani bersama.
“Yang efektif adalah kebijakan-kebijakan yang langsung berdasarkan harapan-harapan warga dan persoalan-persoalan di lapangan. Nah ini yang saya maksudkan hari ini, tantangannya itu melampaui wilayah-wilayah administratif. Kemendagri berusaha membangun terobosan dengan fokus pada aglomerasi-aglomerasi,” tandasnya.
Bima berharap pemerintah kota mampu membangun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan perkembangan persoalan di lapangan. Dengan tata kelola yang adaptif dan kolaboratif, pembangunan perkotaan diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.
Baca juga: Wamendagri Wiyagus Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Percepat Eliminasi TB di Sumatera Selatan
