Channel9.id – Nagekeo. Mendagri Muhammad Tito Karnavian memastikan penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berjalan. Mulai dari pemulihan dokumen kependudukan warga hingga optimalisasi Bantuan Presiden untuk pemerintah daerah terdampak.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu (26/8/2026).
Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat gempa.
“Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujarnya.
Selain dokumen kependudukan, Tito juga berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid terkait penerbitan kembali sertifikat yang hilang.
Koordinasi turut dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk membantu penerbitan dokumen seperti SIM, STNK, dan BPKB yang hilang akibat bencana secara gratis.
“Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelas Tito.
Di sisi lain, Kemendagri menugaskan tim khusus untuk mengasistensi penggunaan Bantuan Presiden berupa penambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disalurkan kepada Pemprov NTT dan delapan kabupaten terdampak.
Total bantuan mencapai Rp200 miliar, terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan Rp20 miliar bagi masing-masing kabupaten. Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama logistik bagi warga yang masih berada di pengungsian.
“Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” katanya.
Tito juga meminta seluruh bupati segera mendata rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Pendataan tersebut didorong melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses verifikasi dapat dilakukan lebih cepat.
Data itu nantinya menjadi acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan perbaikan rumah. Besarannya Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rusak berat.
“Yang [rusak] ringan Rp15 juta, Rp30 juta sedang, berat Rp60 juta sekarang naik Rp70 juta. Jadi, begitu nanti sudah dinyatakan stabil [tidak terjadi gempa susulan], mereka uang sudah diterima, mereka bangun semua,” jelasnya.
Usai rapat, Tito bersama sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian di Lapangan Berdikari, Kabupaten Nagekeo.
Baca juga: Kunjungi Pengungsi Nagekeo NTT, Prabowo Dengarkan Kondisi Warga Pascagempa
